Resensi Buku Pilpres 2024 dan Cawe Cawe Presiden Jokowi

CURHAT KEGALAUAN YANG BERBUAH MANIS

Buku bersampul warna Merah, tebal 24 halaman dengan judul Pilpres 2024 & Cawe Cawe Presiden Jokowi, ditulis mantan Presiden RI Susilo B. Yudhoyono (SBY), diterbitkan oleh Mimbar Demokrat, Jakarta, 18 Juni 2023. Jadi buku ini ditulis ketika Partai Demokrat hendak mengusung AHY menjadi Paslon Balon Cawapres dari Balon Capres Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Dengan ungkapan lain SBY "lagi sayang sayange" kepada Anies Baswedan. Saya mendapatkan buku ini dalam bentuk PDF yang beredar di media sosial.

Buku ini merespon pernyataan Presiden Jokowi yang akan cawe cawe dalam Pemilu Presiden 2024. SBY  memulai dengan makna kata "cawe cawe" dari sisi norma dan etika. SBY memuji dirinya dengan mengungkapkan bahwa ketika memimpin Indonesia selama 10 tahun dirinya telah melakukan "cawe cawe positif" untuk menyelesaikan masalah masalah krusial dimasa pemerintahannya. SBY memberikan contoh bagaimana menyelesaikan konflik Cicak VS Buaya secara bijaksana dan tuntas. Selanjutnya SBY "curhat" sangat serius dan dengan nada tendensius menanggapi pernyataan presiden Jokowi yang akan cawe cawe dalam pilpres 2024. Ada 5 hal curhatan SBY :

Poin pertama, SBY mengatakan bahwa pada Pilpres 2014 dirinya bersikap netral dengan mempersilahkan siapapun paslon Capres/cawapres untuk berkompetisi secara demokratis. Dengan kata lain SBY tidak cawe cawe. Disini SBY memberikan peringatan keras bahwa Cawe Cawenya Presiden Jokowi harus benar benar demi kepentingan bangsa dan negara dan tidak mencederai demokrasi. Untuk itu Presiden Jokowi harus menjelaskan kepada rakyat supaya rakyat percaya dan yakin bahwa Jokowi tidak terlibat dalam conflict of interest.

Poin kedua, SBY meyakini bahwa Presiden Jokowi dan para pembantunya berpotensi melakukan kerja politik "cawe cawe negatif atau abuse of power" dengan mengkondisikan hanya dua paslon capres/cawapres  dalam Pilpres 2024 dan menghalangi munculnya capres ketiga dan atau keempat. SBY meyakini Bahwa Presiden Jokowi dan para pembantunya telah mengantongi kasus kasus hukum para pimpinan partai dan  menyandera mereka untuk tunduk dan patuh kepada perintah Presiden Jokowi. Atas keyakinan tersebut, SBY kembali memberikan peringatan keras terhadap Jokowi agar tidak menggunakan kekuasaan politik dan hukum kekuasaan untuk mengkondisikan pembatasan paslon capres/cawapres 2024. SBY berpesan, Presiden Jokowi tidak boleh menghalang halangi penegakan hukum "obstraction of justice" serta wajib taat atas sumpahnya sebagai presiden.

Poin ketiga, SBY meyakini bahwa Presiden Jokowi tidak suka kepada Anies Baswedan dan berusaha menghalangi Anies menjadi Capres dalam pemilu 2024. Atas keyakinannya tersebut, SBY menaruh rasa curiga atau menduga kuat bahwa Presiden Jokowi boleh jadi akan melakukan abuse of power dengan menggunakan hukum kekuasaan untuk mencari cari kesalahan Anies supaya menjadi bersalah untuk kemudian dihukum, sehingga tidak bisa maju sebagai calon Presiden. Selanjutnya SBY membeberkan cara lain untuk menggagalkan Anies sebagai Capres adalah dengan cara "ngerjain" partai pengusungnya. Misalnya Partai Demokrat yang di KLB oleh Moeldoko. Untuk kasus KLB Moeldoko, SBY berusaha memuji Lembaga penegak hukum sambil memberikan tekanan kuat kepada Presiden Jokowi untuk tidak menganggu Partai Demokrat dari tangan AHY.

Poin keempat, SBY percaya bahwa Presiden Jokowi akan memberikan endorsement kepada Capres dan Cawapres pada pemilu 2024. SBY tidak mempermasalahkan jika Presiden Jokowi mengendors capres/cawapres dengan catatan tidak boleh menggunakan sumber daya dan fasilitas negara, karena tidak etis dan melanggar Undang Undang. Jika Hal tersebut terjadi maka berakibat pelaksanaan pemilu tidak JURDIL dan Presiden sudah melakukan pelanggaran konstitusi. SBY juga menyinggung anak anak Jokowi yang ikut dan menang Pilkada di Kota Solo dan Kota Medan. SBY menyindir, mudah mudahan mereka tidak menggunakan sumber daya dan perangkat negara untuk memenangkan Pilkada. Dalam poin ini SBY kembali menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mencalonkan diri sebagai kepala daerah maupun Presiden.

Poin kelima, SBY percaya bahwa Presiden Jokowi-lah penentu paslon Capres/Cawapres 2024 yang mesti diusung oleh partai Politik. SBY tidak mempermasalahkan Jika Para pimpinan partai Politik sepakat atau mau sama mau dengan rencana atau keinginan Presiden Jokowi dalam menentukan Paslon Capres/Cawapres pada pemilu 2024. Namun jika ada Partai politik yang tidak sepakat kemudian mengusung calon capres/cawapresnya sendiri maka siapapun tidak bisa menghalangi termasuk presiden.

SBY mengaku bahwa poin-poin yang dikemukakannya bersumber dari pembicaraan di ruang ruang publik dan informasi dari sumber terpercaya. Diakhir artikelnya SBY memberikan peringatan keras agar Presiden Jokowi menghentikan tindakan yang jelas sangat mengganggu  dan berbahaya dalam rangkaian pemilu 2024 dengan kalimat cukup tendensius " The Presiden Can Do No Wrong". Wow !!!?? 

Substansi artikel SBY ini sebenarnya adalah kegalauan mendalam atas dua kepentingannya, yang pertama jangan ganggu AHY maju sebagai cawapres 2024 dan kedua jangan coba coba ambil Partai Demokrat dari keluarga SBY. Apa yang terjadi kemudian?

Yang pertama Partai Demokrat tetap jadi milik SBY dan Keluarga dengan Ketua Umum AHY. Namun  cita cita mengorbitkan putra mahkota AHY sebagai cawapres gagal total dengan munculnya Muhaimin Iskandar. SBY kecewa berat, marah dan menyebut Anies Baswedan Berkhianat. Meski terasa berat SBY dan PD kemudian banting stir mengusung Prabowo -- Gibran dan menang Pilpres 2024. Yang kedua, ternyata Jokowi memberikan gula-gula politik yang manis, Menteri ATR/BPN. Yang penting masuk dulu setelah 9 tahun konsisten menyerang Jokowi. Maka lupa sudah SBY dengan bukunya, tertutup oleh seragam kabinet anaknya. Jokowi memang cerdik, saat ini dia sedang membutuhkan teman karena "cerai" dengan PDIP maka dengan cepat merespon kegalauan mantan Presiden SBY dengan memberikan jawaban tepat. Curhat kegalauan yang berbuah manis.

Sri Mulyono (SekJend PKN)

Depok 25 Februari 2024