Menkominfo Perempuan Lebih Luwes dan Paham Komunikasi Pembangunan

Dalam sejarah Indonesia sejak merdeka, belum ada perempuan yang diberi tanggung jawab untuk menjabat sebagai Menteri Penerangan atau Menteri Kominfo. Terkait transisi pemerintahan, presiden terpilih Prabowo Subianto perlu membuat sejarah baru, yakni mengangkat perempuan sebagai Menteri Kominfo.

Mitos perempuan tidak mampu menjadi Menteri Kominfo mesti dipatahkan, karena sebenarnya perempuan lebih luwes dan lebih paham komunikasi pembangunan.

Publik menyambut positif dengan beredarnya nama politisi perempuan, yakni Meutya Hafid sebagai sosok ideal untuk menduduki jabatan Menteri Kominfo dalam Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apalagi Meutya memiliki latar belakang sebagai jurnalis dan cukup berhasil sebagai pimpinan Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

Meutya Hafid dinilai oleh publik mampu menuntaskan reformasi penyiaran. Khususnya untuk mendukung program pembangunan. Hingga kini terkait dunia penyiaran di negeri ini masih ada masalah terkait revisi Undang-Undang Penyiaran.

Pemerintahan Prabowo Subianto membutuhkan Menkominfo yang mampu mengoptimalkan anggaran Kominfo dari APBN maupun dari sumber Universal Services Obligation (USO ) yang dipungut dari perusahaan telekomunikasi perlu difokuskan untuk transformasi digital segenap masyarakat.

Menurut pihak lembaga pengelola USO yakni BAKTI, rata-rata, setiap tahun, pihaknya mengelola dana USO untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi sekitar Rp 2,5 triliun. Jumlah sebesar itu merupakan dana yang sangat besar untuk transformasi digital seluruh lapisan masyarakat.

Menkominfo diharapkan mampu menuntaskan infrastruktur penyiaran televisi analog karena masih bermasalah, karena masing-masing lembaga penyiaran mesti membangun infrastruktur penyiaran sendiri. Akibatnya biaya pemeliharaan infrastruktur relatif mahal, penggunaan daya listrik dan ruang gedung menjadi besar.

Pada sisi penerimaan siaran, kualitas siaran analog pun tidak merata meskipun berada dalam wilayah yang sama. Perlu lembaga khusus yang menangani Infrastruktur teknologi televisi digital. Hanya butuh satu menara yang akan berjaringan dengan infrastruktur transmisi lainnya secara berantai ke daerah yang kondisinya blank spot.

Dari aspek ekonomi, stasiun televisi digital akan lebih efisien. Mereka tidak perlu investasi tower atau transmisi nantinya cukup menyewa frekuensi dan memiliki izin siaran.

Hal tersebut mendorong industri kreatif, karena rumah produksi kecil saja bisa menjadi stasiun televisi. Sesuai dengan peraturan pemerintah terkait penyelenggara siaran televisi digital yang free to air alias tidak berbayar.

Stasiun televisi digital lebih mudah eksis di semua distribusi platform, baik siaran satelit televisi kabel, layanan Over the Top (OTT), streaming, dan media sosial.

Lokalisasi program siaran mesti menggambarkan sisi kepribadian bangsa dan keragaman budaya. Kini pekerja ekonomi kreatif bidang konten penyiaran menjadi soft power dalam mengembangkan nilai-nilai seni budaya bangsa dan menghasilkan nilai tambah ekonomi secara signifikan.

Ada program dan langkah berani Menkominfo yang sangat dinanti oleh rakyat, yakni mengatasi kesenjangan konektivitas dengan program internet gratis. Tak bisa dipungkiri, masyarakat merasa tarif internet masih mahal dan menguras isi dompet, Internet gratis untuk masyarakat pedesaan dan daerah terpencil harus segera diwujudkan. Daya beli masyarakat untuk mendapatkan paket data internet semakin berat. Internet yang kini merupakan kebutuhan pokok masyarakat perlu digratiskan.

Menkominfo mendatang punya misi berat terkait keberadaan OTT seperti Google, Facebook, Twitter, Wordpress, Microsoft, Apple, Yahoo, dan lainnya yang masih seret memberikan kontribusi pajak yang signifikan untuk Indonesia.

Pendapatan atau omzet Google dari Indonesia sejak tujuh tahun terakhir diperkirakan mencapai Rp 3 triliun setiap tahun dan terus meningkat. Bila melihat jenis usaha, maka labanya yang didapatkan biasanya berkisar 40 persen, sebab tidak terlalu banyak biaya pengeluaran.

Menkominfo juga dihadang masalah yang selama ini berlarut-larut terkait dengan arsitektur media digital dengan wahana platform yang berdasarkan keindonesiaan. Rancangan di atas mencakup tren dan pemikiran baru yang memiliki dampak terhadap komunitas dan nilai kemanusiaan. Serta dampak terhadap industri dan bisnis yang bisa direplikasi ke seluruh negeri hingga mancanegara.

Kominfo perlu membangun platform yang hebat untuk menuju ekosistem Society 5.0. Ekosistem dimana tidak ada lagi dikotomi antara jenis media. Seiring berjalannya waktu, teknologi yang dibuat oleh manusia semakin berkembang. Society 5.0 memungkinkan penerapan Iptek yang berbasis modern (AI, Robot, Iot) untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup lebih nyaman. Society 5.0 dibuat sebagai resolusi atas revolusi Industri 4.0.

Indonesia butuh inovator yang mampu berimajinasi, berinovasi dan melihat dengan mata baru terkait pengembangan super platform sebagai wahana strategis Society 5.0. Super platform yang bisa membuahkan human spirit dan ekonomi berbasis co creation atau collaboration dan creation.

Menteri Kominfo mesti mampu menjadi koordinator integrasi antar aplikasi agar pelaksanaan tugas pemerintah lebih terkoordinasi dan lebih efisien.

Selain itu, langkah tersebut dapat menghemat belanja operasional pemerintah. Terkait dengan menjamurnya aplikasi digital pemerintah pusat dan daerah, maka Menteri Komunikasi dan Informatika mendatang perlu menata ulang puluhan ribu aplikasi tersebut dengan cara menerapkan satu aplikasi super atau super app untuk Indonesia.

Menjamurnya aplikasi milik pemerintah berawal dari semangat negara tidak boleh absen dan harus segera hadir dalam berbagai masalah bangsa. Selain itu faktor kecepatan dan kecerdasan dalam mengambil keputusan juga menjadi alasannya. Pembuatan berbagai layanan elektronik itu juga untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan kinerja yang efektif. Selama ini infrastrukturnya telah dibangun baik ditingkat pusat maupun daerah.

Namun, berbagai layanan elektronik atau aplikasi yang telah dibangun dengan biaya yang mahal itu hingga kini kondisinya belum optimal. Bahkan diantaranya ada yang menganggur karena kurang sosialisasi atau karena salah pilih teknologi sehingga sistemnya terjerat masalah interoperabilitas. Selain itu aplikasi pemerintah juga sangat rentan diretas dan terjadi pembobolan data. [SRIM]