Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan telah membentuk Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Musik Tradisi Nusantara sebagai bentuk komitmen perlindungan terhadap musik tradisional Indonesia. Dengan adanya gedung musik, maka lembaga tersebut bisa lebih efektif.
Perlu pendataan musik tradisi Nusantara secara digital sebagai upaya untuk melindungi kekayaan intelektual para musisi tradisi. Para penggiat budaya tradisi seperti misalnya grup karawitan dan sejenisnya perlu tata kelola dan signifikansi tata kelola musik tradisi sejalan dengan semangat Undang-undang Pemajuan Kebudayaan di mana pemerintah memfasilitasi pencatatan dan dokumentasi musik tradisi nusantara sebagai bagian dari objek pemajuan kebudayaan. Upaya penguatan musik tradisi nusantara meliputi aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik.Â
Penerbitan PP tersebut pun mendapatkan sambutan baik dari para musisi Indonesia, karena dianggap akan memperkuat isi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 mengenai Hak Cipta.
Sebagaimana diatur oleh Pasal 38 UU Hak Cipta, dikatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, dan negara wajib inventarisasi, menjaga, dan memeliharanya.Â
Dalam bagian penjelasan Pasal 38 UU Hak Cipta, ekspresi budaya tradisional meliputi musik, yang mencakup di dalamnya vokal, instrumental, atau kombinasinya.
Salah satu contoh kota yang memiliki budaya musik yang cukup bagus adalah Kota Bandung. Kota ini merupakan salah satu kota musik yang punya andil besar dalam perkembangan industri musik di tanah air. Banyak musisi dan komunitas dengan berbagai aliran musik lahir di kota kembang ini.
Pada tahun 2015, UNESCO mengumumkan bahwa Kota Bandung masuk ke dalam kategori kota kreatif dari 47 kota di seluruh belahan dunia. Saatnya meneguhkan Bandung dan kota lainnya sebagai kota musik sekaligus sebagai destinasi wisata musik. Untuk mewujudkan wisata musik dibutuhkan infrastruktur berupa gedung pusat musik.Â
Sayangnya di berbagai kota belum memiliki, Kota Bandung sendiri sebenarnya belum memiliki gedung yang sesuai dengan standar dunia. Gedung yang selama ini layak dijadikan tempat pertunjukan musik yakni Sasana Budaya Ganesha (SABUGA Convention Center). Namun sebenarnya gedung ini spesifikasinya belum sesuai sebagai concert hall berkelas dunia.
Wali Kota Bandung mendatang yang akan dipilih dalam Pilkada 2024 sebaiknya memfokuskan diri kepada terwujudnya gedung konser musik bertaraf dunia. Niscaya industri wisata di kota ini akan semakin berkembang. Dan pada gilirannya akan memberikan kesempatan kerja banyak pihak.
