Menteri Perdagangan Bukan Pawang Minyak Goreng

Kembali ke judul. 

Menteri Perdagangan Bukan Pawang Minyak Goreng. 

Jabatan Menteri bukan karena keturunan, bakat, berguru atau melakukan lelaku. Jabatan menteri adalah penunjukkan oleh presiden. 

Menteri Perdagangan jelas tidak bisa disebut pawang. Bahkan sebutan pawang bisa disebut menghina beliau sebagai pejabat negara. 

Namun sebenarnya keahlian seorang pawang sekarang ini diperlukan untuk 'menjinakkan' harga minyak goreng yang bergerak liar dan susah diatur.

Sudah banyak cara dilakukan pemerintah, dalam hal ini menteri Perdagangan, untuk mengusahakan harga minyak goreng stabil dan barangnya tersedia. Ada regulasi, pemberlalukan HET (harga eceran tertinggi) subsidi, operasi pasar, sidak bahkan ancaman pidana bagi mereka yang nakal. Namun usaha tersebut hingga kini belum berhasil. Harga minyak goreng bergerak liar. 

Oleh sebab itu keahlian seorang pawang benar benar diperlukan untuk menjinakkan minyak goreng. 

Sayangnya Pak Menteri bukan pawang minyak goreng. 

Padahal beliau paham seluk beluk minyak goreng dari mulai bahan baku berupa CPO, produksi, distribusi hingga minyak sampai ke konsumen. 

Beliau juga memahami bahwa bahwa harga CPO di pasar dunia sedang tinggi. Hampir 2 kali lipat dari harga yang berlaku di Indonesia. 

Demikian pula kebijakan pemerintah yang sedang mengusahakan bahan bakar alami lewat pemakaian bio solar hingga B100 atau 100% dari kelap sawit. Bahan baku non fosil ini memakai CPO yang tentu saja mengurangi suplai CPO dalam negeri, yang berakibat bahan baku minyak goreng juga berkurang.