PDI-P sejak tanggal 16 Desember 2024 telah membuat Keputusan resmi terkait pemecatan Jokowo dan Gibran Rakabumu beserta menantunya Bobby. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun. Pengumuman mengenai Keputusan ini berhasil meredakan keraguan semua pihak terkait pemecatan yang telah diungkap sebelumnya oleh Hasto Kristiyanto, sekretaris partai berlambang banteng.
Jika kita merenung pada masa lalu, perseteruan antara Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi) berawal dari dinamika politik dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) serta perbedaan visi politik yang timbul seiring berjalannya waktu. Terdapat beberapa tahapan yang menjelaskan kisah perseteruan ini:
Dimulai sejak Jokowi Terlibat dalam Politik melalui PDIP (2012-2013): Jokowi, seorang mantan walikota Solo, awalnya dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan memiliki gaya kepemimpinan yang unik. Pada tahun 2012, PDIP di bawah pimpinan Megawati, menunjuk Jokowi sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jokowi diterima dengan penuh antusiasme, dan pada pemilihan gubernur 2012, ia berhasil meraih mayoritas suara.
-
Kemudian sekitar tahun 2024, Jokowi Maju sebagai Calon Presiden: Berkat kinerjanya yang sukses sebagai gubernur, Jokowi muncul sebagai calon kuat untuk Pilpres 2014. Meskipun PDIP memberikan dukungan, ketegangan mulai muncul di antara Jokowi dan Megawati. Megawati, yang telah lama berkuasa di partai, merasa kecewa karena Jokowi tidak segera menerima instruksi untuk maju sebagai calon presiden, atau lebih tepatnya karena Megawati merasa Jokowi tidak sepenuhnya tunduk pada keputusan partai. Ketegangan ini terutama terkait dengan perbedaan pendekatan politik serta cara Jokowi berinteraksi dengan tokoh-tokoh di luar PDIP.3. Pada Era pemilihan Presiden 2014 dan setelah Pemilu, meskipun awalnya lebih menginginkan calon lain, akhirnya Jokowi diusung sebagai calon presiden oleh PDIP. Setelah dilantik menjadi Presiden, hubungan antara Jokowi dan Megawati mulai terlihat renggang. Megawati merasa bahwa Jokowi, sebagai presiden, lebih condong pada kebijakan yang independen dan kadang-kadang tidak mengikuti arahan partai.
Seiring berjalannya waktu, perseteruan ini semakin terlihat nyata dalam hubungan antara Jokowi dan Megawati terkait dengan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Megawati, sebagai ketua umum PDIP, berharap bahwa Jokowi tetap mengikuti garis partai, sementara Jokowi, dengan gaya yang lebih terbuka dan inklusif, cenderung lebih sering bekerja dengan tokoh politik dari luar PDIP, terutama dalam membentuk koalisi pemerintah.
Pada era Pemilu 2019, meskipun Megawati mendukung kembali sebagai calon presiden, ada laporan yang menyebutkan adanya ketegangan antara keduanya, khususnya terkait dengan pencalonan beberapa menteri dan keputusan politik lainnya. Terdapat desas-desus bahwa Megawati kurang puas dengan keputusan yang lebih sering memilih kader dari luar PDIP untuk masuk dalam kabinet.6. Pada menjelang Pilpres 2024, meskipun Jokowi sudah berada pada posisi puncak sebagai presiden, ketegangan antara dirinya dan Megawati tetap mencuat, terutama mengenai calon pengganti Jokowi. Megawati dikabarkan menginginkan seseorang dari PDIP yang akan meneruskan "legacy" politiknya, sementara Jokowi lebih terbuka pada figur-figur dari luar partai yang dianggap mampu memenangkan pemilu.
Perseteruan antara Megawati dan Jokowi lebih mencerminkan ketegangan dalam hubungan antara penguasa partai dan kekuasaan eksekutif. Megawati, sebagai tokoh yang telah lama memimpin PDIP, menginginkan kontrol yang lebih besar atas keputusan-keputusan politik, sementara Jokowi, yang memiliki basis dukungan luas di luar partai, cenderung lebih mandiri dalam mengambil keputusan. Ketegangan ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Indonesia, di mana kepemimpinan partai dan eksekutif sering kali berhadapan dalam menentukan arah kebijakan negara.### Dinamika Kekuasaan dalam PDI-P
Partai PDI-P sangat bergantung pada kepemimpinan Megawati, yang membuat dinamika internalnya dipengaruhi oleh ambisi dan persaingan di antara kader-kadernya. Pemecatan terhadap Jokowi, mantan politisi PDI-P yang kini menjabat sebagai Presiden, bisa dianggap sebagai pertanda ketegangan antara generasi baru dan generasi lama partai tersebut. Hal serupa terjadi dengan Gibran dan Bobby, anak-anak Jokowi yang juga terlibat dalam politik melalui jabatan-jabatan publik yang mereka emban. Tindakan pemecatan ini mungkin mencerminkan upaya partai untuk mempertahankan dominasinya dalam dunia politik nasional tanpa memberikan ruang yang lebih besar bagi keluarga politik yang potensialnya lebih independen.
Persaingan di Pilpres dan Pileg
Gibran dan Bobby, putra-putra Jokowi, memiliki peluang untuk bersaing dalam arena politik nasional. Pemecatan mereka mungkin mencerminkan ketegangan dalam perencanaan calon-calon di masa depan, terutama dalam konteks Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Jika Jokowi cenderung mendukung calon-calon dari luar PDI-P atau membangun basis politik yang lebih independen, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan di internal PDI-P, yang mungkin merasa perlu mengendalikan kader-kader yang mengikuti jalur politik yang berbeda.
Strategi Politik untuk Menghadapi Pilpres 2024
