"Cawe-cawe" dalam politik di Indonesia merujuk pada istilah yang digunakan untuk menggambarkan keterlibatan atau campur tangan pihak tertentu dalam proses politik atau pemerintahan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan intervensi yang dilakukan oleh pihak luar yang memiliki kekuatan atau pengaruh dalam keputusan politik, baik itu pemerintah, partai politik, ataupun individu yang memiliki kepentingan.
Sebagai contoh terbaru mengenai cawe-cawe dalam politik Indonesia, kita bisa merujuk pada beberapa situasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir:
1. Keterlibatan Militer dalam Politik
Cawe-cawe dalam konteks ini sering kali mengacu pada peran atau pengaruh yang dimainkan oleh pihak militer dalam politik Indonesia, meskipun negara telah lama berupaya memisahkan fungsi militer dari pemerintahan sipil. Beberapa kali muncul kekhawatiran tentang keterlibatan militer dalam urusan politik, baik dalam mendukung kandidat tertentu atau bahkan dalam intervensi terhadap kebijakan pemerintah.
Misalnya, pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang melibatkan sejumlah pejabat militer, terutama di daerah-daerah tertentu, di mana peran mereka dianggap sebagai bentuk "cawe-cawe" dalam mendukung calon tertentu. Keterlibatan militer dalam politik lokal ini menjadi sorotan media dan kalangan masyarakat karena dianggap bisa mengganggu prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya bebas dari pengaruh militer.
2. Keterlibatan Partai Politik dalam Pilpres dan Pemilu
Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Indonesia 2019, istilah cawe-cawe muncul dalam konteks peran yang dimainkan oleh beberapa tokoh dan partai dalam mendukung atau mengarahkan pilihan-pilihan politik. Salah satu contoh yang mencuat adalah keterlibatan partai-partai kecil, yang meskipun tidak memiliki jumlah suara besar, sering terlibat dalam "transaksional" politik dengan partai besar untuk memenangkan calon tertentu.
Pada saat itu, ada juga kekhawatiran mengenai "cawe-cawe" dari pemerintah (terutama dari Presiden Joko Widodo), yang dalam beberapa kesempatan terlihat memberikan pengaruh kepada partai-partai atau individu tertentu untuk mendukung kubu yang diinginkan oleh pemerintah. Meski pihak pemerintah sering menyangkal adanya campur tangan seperti itu, beberapa pengamat politik melihat adanya pola di mana kekuatan politik pemerintah mencoba memengaruhi hasil pemilu atau Pilpres.
3. Keterlibatan Pejabat Pemerintah dalam Pemilu 2024
Salah satu contoh yang cukup baru adalah cawe-cawe yang terjadi menjelang Pemilu 2024, yang diwarnai dengan spekulasi mengenai keterlibatan pejabat pemerintah dalam mendukung calon tertentu atau mengatur perhitungan suara melalui kekuatan politik yang dimilikinya. Meskipun pemerintah Indonesia berusaha menjaga netralitas dalam Pemilu, berbagai indikasi mengarah pada kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang mencoba mengendalikan atau mempengaruhi jalannya proses demokrasi demi keuntungan politik mereka.
Dalam beberapa kesempatan, cawe-cawe ini terlihat dalam penunjukan pejabat daerah atau kesepakatan politik yang melibatkan tokoh-tokoh besar dari pemerintah yang mendukung calon presiden atau calon legislatif tertentu. Ini menambah ketegangan antara partai politik dan pemerintah, di mana sejumlah pihak merasa bahwa kebijakan tertentu lebih menguntungkan pihak-pihak yang terafiliasi dengan pemerintah.
