• Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan laut dan kawasan perairan di Laut China Selatan terutama area Natuna, Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada saat itu, menyatakan dengan tegas akan adanya pengendalian keamanan mutlak dilakukan di wilayah Laut Natuna Utara melalui peningkatan patroli pengaman laut terpadu dan penguatan kerjasama antar negara. Ini beliau sampaikan berkenaan rapat koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara di kantor Bupati Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (23/11/2021).
• Sebagai Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, yang menghadiri KTT ASEAN-RRT (Republik Rakyat Tiongkok) ke- 25 pada Jum'at (11/11/2022) di Hotel Sokha, Phnom Penh, turut menyinggung isu rivalitas dan penyelesaian di Laut China Selatan. Namun sebelum itu, Presiden RI ini menyebut ada dua hal pokok penting yang perlu diperhatikan di wilayah LCS sekaligus RRT tersebut, yaitu ketahanan pangan dan stabilisasi finansial kawasan. Secara singkat dan terperinci, Presiden Jokowi, mengulas sisi kekurangan dari pihak RRT untuk menyadarkan mereka agar lebih rendah hati menerima masukan dan bekerja sama dengan baik ketimbang terus-menerus mempersoalkan hal kecil seperti pelebaran wilayah LCS. Mengingat jumlah penduduk China yang sudah menembus angka 2 miliar, maka kedua aspek tadi perlu menjadi prioritas utama untuk segera dicari solusinya. Oleh sebab itu, Presiden RI Joko Widodo menawarkan kerja sama yang tenang dan damai. Dari penjabaran inilah, beliau menyarankan RRT untuk tunduk dan hormat pada hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Dengan menawarkan kerja sama yang konkret, Presiden RI ke- 7 ini berharap perdamaian antar negara bisa terealisasikan segera.
• Merespon perluasan peta dari pihak China terhadap wilayah Laut China Selatan hingga merambat ke perairan Natuna lagi-lagi, Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri (Menlu) tegas menyatakan bahwa posisi Indonesia konsisten mengacu pada United Nation Convention of Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Menurut Retno, hukum internasional khususnya UNCLOS 1982 harus dihormati dan diimplementasikan. Dengan begitu klaim-klaim harus berdasarkan prinsip-prinsip universal dari hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Begitulah yang disampaikan Retno saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (31/8/2023) di Jakarta.
• Melalui webinar yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies di Jakarta (19/3/2024), Hadi Tjahjanto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) berbicara banyak hal terkait metode penanganan konflik berkepanjangan Indonesia di Laut China Selatan. Salah satunya mendorong terlaksananya program major project dalam upaya penguatan keamanan Laut Natuna melalui kecukupan alutsista (alat utama sistem persenjataan) dan peningkatan sarana dan prasarana satuan terintegrasi TNI. Selain itu, Hadi juga mengatakan Indonesia sebagai natural leader di ASEAN merupakan motor penggerak yang selalu menghasilkan terobosan untuk menjaga perdamaian kawasan. Dan Indonesia berupaya memperkuat solidaritas serta sentralitas ASEAN demi membangun posisi bersama untuk isu Laut China Selatan agar tercapainya solusi perdamaian masa depan.
• Mengingat sering terjadinya insiden di wilayah Laut China Selatan yang apabila tidak dikelola dengan baik akan memicu konflik terbuka, Indonesia sendiri sudah mempersiapkan Satuan TNI Terintegrasi (STT) di Natuna. Hal terkait dikemukakan oleh Hadi Tjahjanto pada ruang diskusi ISDS di Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Dari beragam upaya yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilanjutkan oleh Indonesia demi menjaga kedaulatan negara yang terancam runtuh, ditarik kesimpulan mengenai seberapa besar kesanggupan NKRI melawan setiap aspek yang berusaha menggeser kebebasan hak Indonesia pelan-pelan. Terbukti melalui paparan di atas, Indonesia sebagai sebuah negara berkembang tidak kalah bersaing dalam hal kemandirian mempertahankan keutuhan kemerdekaannya. Bahkan lewat peran penting Indonesia dalam forum ASEAN, salah satu contoh besar, menambah terang wajah Indonesia di kancah dunia internasional. Hal ini telah menunjukkan kekonsistenan NKRI dalam cakupan pengembangan jati diri bangsa yang berani, beradaptasi, aktif, penuh inovasi dan kreatifitas, serta maju seperti tagar #indonesiamaju yang paling sering digaungkan sejak kepemimpinan Presiden RI ketujuh Ir. H. Joko Widodo.
Sumber dan Referensi Terkait
✓https://id.m.wikipedia.org/wiki/Laut_Tiongkok_Selatan
