Bukan Tradisi, Stop Pernikahan Anak untuk Selamatkan Generasi!

Pernikahan anak dari masa ke masa masih menjadi polemik yang tak kunjung tuntas di Indonesia. Hal ini terlihat dari angka pernikahan anak yang masih tinggi di setiap tahunnya yang terjadi di beberapa daerah baik perkotaan maupun pedesaan. Tren yang memprihatinkan ini terus berlanjut meski pemerintah telah memberlakukan UU No.16 Tahun 2019 yang mengubah pasal tentang usia minimum menikah bagi perempuan dan laki-laki telah dinaikkan dari usia 16 tahun menjadi usia 19 tahun.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 3,5 poin persen. Namun, penurunan ini masih tergolong lambat dan diperlukan upaya yang sistemik dan terpadu untuk mencapai target sebesar 8,74 persen pada tahun 2024 dan menjadi 6,94 persen pada tahun 2030.

Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan anak di Indonesia. Salah satu faktor terjadinya kasus ini adalah pergaulan bebas. Akibat pergaulan bebas dan gaya pacaran yang terlalu berlebihan mengikuti gaya pacaran yang kebarat-baratan yang sering menimbulkan kehamilan di luar nikah. Keadaan seperti inilah yang mendorong orang tua agar segera menikahkan anaknya tanpa memandang umur anak tersebut.

Rendahnya pendapatan ekonomi dan pendidikan menjadi faktor lain penyebab tingginya kasus pernikahan anak. Sebab penghasilan orang tuanya hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itulah yang menyebabkan orang tersebut memutuskan tidak melanjutkan pendidikan karena kesadaran dirinya bahwa orang tuanya tidak akan mampu membiayai, kurangnya motivasi dari lingkungan sekitar dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Sehingga menyebabkan anak tersebut putus sekolah dan lebih memutuskan untuk menikah muda.

 Sebagian masyarakat terutama dipedesaan masih terdapat budaya yang melekat yang tidak dapat terhindarkan. Orang tua masih banyak menjodohkan anaknya dengan alasan nantinya ada yang membiayai dan lepas tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Tak jarang pernikahan anak juga di sebabkan karena adanya pengaruh bahkan paksaan dari orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda dan takut apabila anaknya terjerumus dalam perbuatan negatif yaitu pergaulan bebas. Namun, apakah kita sebagai masyarakat sadar akan dampak jangka panjang dari praktik ini?

 Dampak Negatif Pernikahan Anak

Pernikahan anak bukanlah sekadar masalah individu, melainkan isu yang menyangkut hak asasi manusia, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Anak-anak yang menikah dini sering kali kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan. Tanpa pendidikan yang memadai, mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, dan hal ini berpotensi memperburuk siklus kemiskinan yang ada.

 Dari segi kesehatan, pernikahan anak membawa risiko tinggi bagi kesehatan fisik dan mental. Anak perempuan yang hamil pada usia dini menghadapi risiko komplikasi kehamilan yang lebih besar, yang dapat berujung pada kematian ibu dan bayi. Selain itu, tekanan mental akibat tanggung jawab rumah tangga dan peran sebagai istri dan ibu pada usia yang sangat muda dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang serius.

 Mengubah Pandangan Masyarakat

Pernikahan anak sering kali dianggap sebagai bagian dari budaya atau tradisi yang harus dilestarikan. Namun, kita harus berani mengubah pandangan tersebut. Tradisi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan masa depan anak-anak kita. Justru, kita harus menciptakan tradisi baru yang menghargai hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

 Penting juga untuk melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan orang tua dalam kampanye melawan pernikahan anak. Mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan kebijakan di tingkat lokal. Dengan dukungan mereka, perubahan yang lebih besar dan lebih cepat bisa tercapai.

 Perlunya Pembinaan dan Pendampingan

Di sinilah pentingnya peran pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pendampingan bagi keluarga yang berpotensi atau sudah melakukan pernikahan anak. Edukasi mengenai dampak negatif pernikahan anak harus diperluas dan diintensifkan. Program-program yang mengedepankan pemberdayaan ekonomi keluarga juga harus diperbanyak, sehingga mereka tidak lagi melihat pernikahan anak sebagai solusi untuk masalah finansial.

 Pembinaan dan pendampingan juga harus menyasar anak-anak yang telah terlanjur menikah. Mereka membutuhkan dukungan untuk melanjutkan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta akses ke layanan kesehatan dan dukungan psikologis. Hal ini penting agar mereka dapat membangun masa depan yang lebih baik meskipun telah mengalami pernikahan anak.

 Mahasiswa S2 Kebidanan Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta bersama dosen pembimbing Prof. Dr. Mufdlilah., M.Sc dan Dr. Rochana Ruliyandari, S.E., M.Kes merasa perlu bekerja sama dengan stakeholder dan masyarakat di wilayah binaan PWA DIY Kota Yogyakarta untuk melakukan pembinaan dan pendampingan pada anak-anak untuk memutus rantai pernikahan anak.

 Pernikahan anak adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan holistik untuk mengatasinya. Pembinaan dan pendampingan bagi pelaku pernikahan anak dan keluarganya adalah langkah penting yang harus terus ditingkatkan. Namun, yang lebih penting adalah perubahan paradigma di masyarakat kita tentang pernikahan anak.

 Mari kita bersama-sama mengakhiri praktik pernikahan anak. Dengan memberikan kesempatan bagi anak-anak kita untuk menikmati masa kanak-kanak mereka, mengejar pendidikan, dan meraih impian mereka, kita membangun fondasi yang kuat untuk bangsa yang lebih baik dan lebih maju. Masa depan yang cerah ada di tangan kita, dan tindakan kita hari ini akan menentukan jalan yang kita tempuh ke depan.