Mewujudkan Pemilu Tanpa Kebencian

Indonesia akan menggelar pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang, belum apa-apa sudah ada isu miring yang santer berhembus mengenai penundaan Pemilu 2024. Isu yang sempat menimbulkan polemik di tengah masyarakat ini dibantah oleh pemerintah dengan meresmikan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 pada tanggal 14 Juni 2022 lalu. Sesuai dengan amanat peraturan tersebut, Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan asas yang bersifat: Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan JURDIL).

Bagi Indonesia, Pemilu adalah instrumen sekaligus wujud nyata dari demokrasi karena negara ini menganut sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi di Indonesia berbeda dengan yang ada di Barat sana. Demokrasi di Indonesia di bangun berdasar kearifan lokal masyarakat Indonesia yang tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, diantaranya yaitu; musyawarah mufakat, tolong-menolong, gotong royong, kebersamaan dan kekerabatan yang mencerminkan persatuan. 

Para pendiri bangsa ini tentunya memiliki tujuan saat merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah untuk melahirkan suatu bangsa besar yang memiliki cita-cita mulia. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sendiri dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 oleh para pendiri bangsa ini yaitu; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut kita membutuhkan pemimpin nasional dan pemimpin daerah yang berintegritas, bertanggung jawab, cakap, dan transparan menjalankan pemerintahan, serta didukung sepenuhnya oleh rakyat. Untuk memilih seorang pemimpin kita membutuhkan instrumen Pemilu yang berlangsung secara jujur, adil, damai dan bermartabat.

Mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan bermartabat mungkin amat sulit, mengingat residu polarisasi ditengah masyarakat Indonesia imbas dari pesta akbar demokrasi 2014 dan 2019 masih begitu terasa. Masih banyak sekali orang yang dengan mudahnya tersulut amarah karena mendengar berita bohong baik itu terkait isu agama maupun hal terkait dengan pembunuhan karakter lawan dari aktor politik yang mereka usung. 

Mereka telan mentah-mentah tanpa ada upaya untuk mengklarifikasinya. Kontestasi politik sudah usai namun rakyat belum bisa berdamai. Rasa benci itu seperti api dalam sekam yang sangat mudah sekali dipantik dan berujung pada konflik.

Menciptakan pemilu damai dan bermartabat memang sulit namun bukannya tidak mungkin. Hal ini sangat tergantung pada aktor politik yang akan berkontestasi, akankah berniat menyehatkan iklim demokrasi yang selama ini dalam kondisi kronis atau malah memperburuk dan menempatkannya diambang kematian dengan kembali menunggangi SARA untuk mendulang suara.

Aktor-aktor politik sangat berpengaruh untuk menciptakan kondisi iklim demokrasi yang sehat. Mereka yang dapat menciptakan pemilu agar berlangsung damai dan bermartabat sesuai dengan asas dan hukum, niscaya mereka adalah calon pemimpin yang cakap, legitimate, dan membawa bangsa ini pada kematangan berdemokrasi.

Ingat, kita hanya akan mendukung calon-calon pemimpin yang membawa kematangan berdemokrasi bagi bangsa ini. Mengapa? Karena kemampuan menghargai perbedaan dan menerima hasil pemilu dengan lapang dada dalam kematangan berdemokrasi hanya dapat dicapai dengan cara menghindari politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Oleh karena itu, tepat rasanya bila mereka yang dapat menciptakan pemilu damai dan bermartabat adalah calon-calon pemimpin masa depan yang cakap dan handal sesuai dengan amanat UUD 1945 untuk mewujudkan cita-cita nasional.

Tolak semua aktor politik yang menyuburkan narasi kebencian dan intoleransi dengan bungkus politik identitas dengan alasan apapun apalagi dengan dalih bela agama. Cara-cara yang tidak bermartabat hanya akan melahirkan seorang pemimpin yang tak amanat. Sebagai pemilih pemimpin, rakyat harus jeli antara pencitraan dan ketulusan. Fakta mungkin bisa dikelabui namun rekam jejak tak bisa dipungkiri.