Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang meresahkan di Indonesia. Setiap tahunnya, ribuan anak perempuan dipaksa menikah sebelum mencapai usia dewasa. Fenomena ini tidak hanya melanggar hak asasi anak, tetapi juga membawa dampak serius terhadap kesehatan generasi mendatang, khususnya dalam bentuk stunting.
Stunting, atau kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang mengkhawatirkan. Menurut data UNICEF, satu dari tiga anak di Indonesia mengalami stunting. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas di masa depan. Dalam banyak kasus, pernikahan dini menjadi salah satu penyebab utama di balik tingginya angka stunting.
Penelitian dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dari ibu yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami stunting. Tubuh remaja perempuan belum sepenuhnya siap untuk kehamilan dan melahirkan, sehingga anak yang dilahirkan sering kali kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Selain itu, pernikahan dini sering kali mengakibatkan putusnya pendidikan bagi perempuan, mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan keluarga, yang pada akhirnya memperburuk kondisi ekonomi dan kesehatan keluarga.
"Pernikahan dini dan stunting adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya mencerminkan ketidakadilan dan pelanggaran hak anak, serta berdampak jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia di Indonesia," ujar Nur Khotimah, Ketua Suara Perempuan Nusantara, sebuah organisasi yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan anak.
Suara Perempuan Nusantara telah melakukan berbagai program untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya gizi seimbang bagi anak-anak. Salah satunya adalah program "CERDAS" (Cegah Pernikahan Dini Dengan Asuhan Sehat) yang menargetkan daerah-daerah dengan angka pernikahan dini dan stunting yang tinggi. Melalui program ini, organisasi memberikan penyuluhan kepada orang tua dan remaja tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia dewasa serta menyediakan akses ke pelayanan kesehatan reproduksi dan gizi.
Namun, upaya ini tidak cukup jika tidak didukung oleh kebijakan pemerintah yang tegas. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait batas usia pernikahan dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Selain itu, akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang memadai harus ditingkatkan, terutama di daerah-daerah terpencil dan miskin.
Investasi dalam kesehatan dan pendidikan anak-anak adalah investasi dalam masa depan bangsa. Anak-anak yang sehat dan berpendidikan baik akan tumbuh menjadi generasi penerus yang produktif dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, penanggulangan pernikahan dini dan stunting harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak, baik pemerintah, organisasi masyarakat, maupun individu.
"Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan mengakhiri pernikahan dini dan mencegah stunting, kita memberikan kesempatan terbaik bagi anak-anak Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik," tutup Nur Khotimah.
Kesimpulannya, pernikahan dini dan stunting adalah ancaman nyata bagi masa depan Indonesia. Dengan kolaborasi semua pihak, kita bisa memutus siklus ini dan memastikan setiap anak Indonesia memiliki peluang yang sama untuk hidup sehat dan sukses. Mari bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih cerah untuk generasi mendatang.
