Menyikapi Fenomena Pemilihan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017

Masa kepemimpinan gubernur DKI saat ini akan berakhir di pertengahan tahun 2012, sebelum terjadi peralihan pemegang kekuasaan ditandai dengan pemilihan kepala daerah yang akan memimpin Jakarta untuk lima tahun ke depan. Beberapa bulan menjelang pelaksanaan pemilihan tersebut, partai politik dan berbagai elit beramai-ramai dalam kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menuju DKI 1. Tercatat ada beberapa pasangan yang mendeklarasikan dirinya sebagai calon cagub-cawagub untuk memimpin Jakarta hingga tahun 2012 mendatang. DKI Jakarta sebagai sentra segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia menyimpan beragam potensi di dalamnya hingga membuat banyak orang berminat dalam pertarungan perebutan jabatan gubernur dan wakil gubernur.

Sebagai Ibukota negara Republik Indonesia, DKI Jakarta sangat dikenal masyarakat di seluruh pelosok negeri ini. Masyarakat dari berbagai daerah banyak mengadu nasib perutungan di kota yang dikenal dengan monas-nya itu. Karena potensi dan kemajuan yang ada di Jakarta membuattidak saja masyarakat biasa yang rela berbondong-bondong mendatanginya, elit politik dari daerah juga mendatangi Kota Metropolitan ini, bukan sebagai kaum urban yang biasanya dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, namun mereka sebagai calon gubernur danwakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Tercatat dari beberapa nama pasangan cagub-cawagub, ada diantaranya yang masih menjabat sebagai kepala daerah di luar DKI Jakarta, sebut saja Alex Nurdin yang masih menjabat sebagai gubernur di provinsi Sumatera Selatan, Joko Widodo seorang walikota di Solo, Jawa Tengah.

Secara regulasi memang tidak ada aturan yang melarang setiap warga negara untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah di wilayah yang bukan tempat tinggalnya atau daerah asalnya. Untuk kepala daerah yang sedang menjabat, apabila ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah di wilayah lain hanya dianjurkan untuk cuti sementara dari tugas nya sebagai calon kepala daerah di masa kampanye. Jika dalam pemilihan yang diikutinya belum terpilih sebagai kepala daerah, seorang calon tersebut diijinkan untuk kembali menjalani tugasnya yang ditinggalkan dengan alasan cuti sementara untuk mengikuti pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta di tahun ini menjadi hangat di tengah-tengah masyarakat Indonesia secara umum dan bagi masyarakat DKI Jakarta khususnya. Banyak fenomena yang bermunculan di arena kontestasi tersebut, dapat kita lihat seorang calon gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera adalah seorang mantan ketua MPR dan selalu digadang-gadang di internal partai nya untuk menjadi calon Presiden Indonesia. Terjadi penurunan kasta jabatan perpolitikan dalam dirinya dari tingkat nasional menjadi tingkat daerah. Fenomena lainnya, cagub-cawagub dari kalangan independen bermunculan, tercatat dua pasangan calon yang mendeklarasikan dirinya bukan dari kalangan partai politik yakni pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin dan pasangan Hendardi Supandji. Pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta secara regulasi memberikan ruang kesempatan bagi setiap calon independen untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Selain potensi yang tersimpan di wilayah DKI Jakarta, persoalan segala aspek juga tersimpan di provinsi ini. Masalah-masalah yang selama ini dinilai kurang diperhatikan seakan-akan mencuat kembali ke permukaan kehidupan masyarakat karena hampir semua cagub-cawagub mengangkat masalah yang terjadi untuk dijadikan materi dalam kampanye sebagai janji politik nya kepada warga Jakarta. Masalah utama yang lumrah kita lihat dan temui di Jakarta adalah masalah kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat diantaranya persoalan kemiskinan, kemacetan lalu lintas, dan banjir. Dari persoalan yang ada dan yang diangkat ke permukaan publik oleh setiap calon gubernur dan wakilnya melahirkan konsep yang dituangkan ke dalam banyak gagasan dan siap untuk dilaksanakan nantinya ke tengah-tengah masyarakat apabila seorang calon tersebut terpilih dan meraih suara mayoritas dari warga DKI Jakarta.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, beberapa calon gubernur-calon wakil gubernur berasal dari luar daerah DKI Jakarta. Karena hal itu membuat isu putra daerah juga ikut mencuat ke permukaan dan menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat, walaupun secara regulasi setiap calon dari luar daerah DKI tidak terhalangi namun karena isu yang muncul ke permukaan tersebut memiliki potensi untuk merugikan calon lain yang notabene bukan dari daerah Jakarta dan sudah tentu bukan putra daerah DKI Jakarta. Potensi tersebut bukan secara mutlak untuk menguntungkan salah satu pihak karena kembali lagi kepada setiap diri warga DKI Jakarta yang akan dipengaruhi oleh banyak alasan untuk memilih seorang calon, contohnya karena profil setiap diri cagub-cawagub yang menarik hati masyarakat, konsep dan gagasan yang ditawarkan setiap cagub-cawagub pada masyarakat sebagai janji politik yang harus dijalankan ketika nanti terpilih untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat, dan alasan-alasan lain yang sifatnya privasi dari masyarakat.

Juli 2012, saat itulah penentuan nasib warga DKI Jakarta karena pasangan cagub-cawagubyang mampu meraup suara mayoritas lah yang akan mengelola DKI Jakarta. Pasangan tersebut juga yang akan mengimplementasikan setiap gagasan-gagasan yang ditawarkannya ketika masa kampanye sebelumnya. Menurut pendapat penulis, setiap cagub-cawagub memiliki potensi yang sama untuk dapat menjadi pemimpin DKI Jakarta. Dilihat dari rekam jejak beberapa cagub-cawagub selama ini, penulis mencatat beberapa kesuksesan dari setiap calonyang ada. Jokowi saat terpilih sebagai walikota Solo meraih 91 persen suara dari masyarakat, artinya mayoritas masyarakat begitu mempercayakan kepemimpinan dan pengelolaan wilayah Solo pada dirinya dan bisa jadi kesuksesan di daerah tersebut akan terulang di pertarungan nya sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun ini. Wakilnnya Jokowi yang biasa disebut Ahok sudah akrab dengan dunia perpolitikan, saat ini tercatat sebagai anggota DPR RI di Komisi II. dan sebelum menjadi anggota dewan Ahok yang nama sebenarnya Basuki Cahaya Purnama pernah menjadi bupati di kabupaten Belitung Utara Provinsi Bangka Belitung, dan karir politiknya sempat terhenti ketika gagal menjadi gubernur di provinsi Bangka Belitung. Di calon lainnya, Alex Nurdin yang masih menjabat sebagai gubernur Sumatera Selatan hampir sama dengan Ahok, sudah beberapa kali menjadi kepala daerah di wilayah Sumatera Selatan. Sebelum menjadi gubernur Sumatera Selatan, Alex dua periode berturut-turut menjabat sebagai bupati di Kabupaten Musi, dan disana dia berhasil untuk membebaskan masyarakat miskin dari beban biaya kesehatan, pendidikan dan beban lainnya. Biaya pendidikan gratis bagi dari SD hingga SMA sudah diberlakukan sejak menjabat sebagai bupati dan kebijakan tersebut masih bertahan hingga kini.

Karena kesuksesan memimpin daerahnya itu mereka mengklaim akan mendulang suara mayoritas masyarakat di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Kesuksesan yang pernah terwujud di daerah dijanjikan akan diwujudkan di DKI Jakarta untuk kepentingan perbaikan kondisi kehidupan masyarakat Jakarta. Tidak mengesampingkan calon lainnya, penulis menilai seluruh calon yang akan bertarung di pemilihan gubernur dan wakil gubernur memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk mengelola Jakarta. Siapa yang akan terpilih nantinya sepenuhnya tergantung pada masyarakat Jakarta yang memiliki hak pilih dan sadarakan hak nya tersebut untuk menentukan pemimpin baru-nya demi keberlangsungan dan perbaikan kehidupan masyarakat DKI Jakarta.