Kontroversi Kurikulum 2013, Sebuah Sudut Pandang Pragmatis

Oleh: Sopyan Maolana Kosasih*

Kurikulum sering diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan, sehingga perlu keberanian, ketegasan, dan keinginan yang kuat untuk mengubah kurikulum yang sedang berlangsung. Ada tantangan kuat dari para pelaksana yang sudah betah dalam zona nyaman. Untuk itu diperlukan landasan filosofis, strategis, dan kepastian akan dampak yang akan terjadi setelah kurikulum baru digulirkan. Kekhawatiran yang sedemikian membucah tidak bisa dilepaskan dari kepentingan-kepentingan dan dampak sosial ekonomi. Tentu bukan perkara yang mudah ketika muncul kebijakan guru TIK akan dihilangkan karena akan berdampak pada ribuan atau bahkan ratusan ribu orang yang sejauh ini sudah menjalankan kewajibannya sebagai guru. Kekhawatiran lainnya adalah para guru senior yang masih awam dengan TIK tentu menjadi beban tersendiri ketika ditantang untuk memadukan pembelajaran dengan aplikasi TIK. Belum lagi kalau ditambah dengan argumen sertifikasi, tentu akan semakin menakutkan. Ini adalah salah satu contoh mata pelajaran, bisa dibayangkan para guru yang mengampu Bahasa Inggris, IPA, dan IPS yang pada program ini menjadi sangat tidak menentu nasibnya.

Ditopang dengan dana 350 milyar, anggaran ini cukup menggiurkan. Namun menjadi ironi ketika dana yang sedemikian besar itu hanya menghasilkan cuplikan-cuplikan yang dipublikasikan secara parsial sehingga tidak menumbuhkan pemahaman yang utuh terhadap para pemangku kepentingan. Akibatnya, munculah berjuta pemahaman yang pada ujungnya melahirkan sikap apriori dan kecurigaan tingkat tinggi. Walau secara faktual, hanya Tuhan yang tahu akan maksud dan motif perubahan kurikulum 2013.

Ketika konten kurikulum disebarluaskan, muncul aneka tanggapan yang semuanya mengerucut darimana dan apa landasan filosofisnya baik ontologi, efistimologi, maupun aksiologinya sehingga menghasilkan target-target yang secara teori sangat bias dan tidak bisa diukur, dengan kata lain perlu keajaiban dalam membuat alat ukur (evaluasi) dari kurikulum yang baru. Nilai-nilai yang dipaksakan masuk secara tersurat seolah menabrak rambu-rambu kata kerja operasional yang selama ini didengungkan padahal ketika itu sudah tertulis maka dengan sendirinya semua asfek evaluasi harus mengerucut ke titik tersebut. Permasalahan yang akan muncul berikutnya adalah harus seperti apa metodologinya dan harus seperti apa media pembelajarannya. Semoga semua ini sudah disiapkan.

Sebelum terlalu jauh membahas sejuta pertanyaan yang populer, penulis hanya ingin mengajukan pertanyaan mengenai metodologi apa yang digunakan dalam melakukan evaluasi program kurikulum ini. Karena kapasitasnya evaluasi makro, maka secara teoritis langkah-langkah ini memerlukan kerja yang sedemikian rumit dan menuntut objektivitas. Maka menjadi aneh ketika latar belakang perubahan kurikulum ini disampaikan, sepertinya kalimat yang muncul tidak mencerminkan sebuah evaluasi program dalam skala makro. Bisa dibayangkan betapa karakteristik pembelajaran dari Sabang-Merauke, dari Miangas-Pulau Rote dengan segala kelebihan dan kekurangannya ternyata hanya menghasilkan sebuah simpulan negatif yang semuanya mengerucut pada ketidakbecusan guru dalam menerjemahkan Standar Isi 2006. Pertanyaanya adalah seberapa besar upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memahamkan guru-guru seluruh Indonesia terhadap Standar Isi 2006, karena jika upaya yang sudah dilaksanakan hanya sebatas seremonial dan formalitas saja, maka kurikulum 2013 hanya akan menjadi degelan dalam waktu 6 tahun atau bahkan pada periode presiden yang akan datang.

Ada empat aspek yang harus dilakukan pada waktu melakukan evaluasi program (Evaluasi Standar Isi 2006) seperti dikemukakan oleh Stufflebeam yang dikenal dengan pendekatan CIPP (context, input, process, and product evaluation). Pendekatan ini harus berdasarkan kepada sistem yang demokratis, dan tentu saja hal ini seharusnya sudah memenuhi syarat. Pendekatan ini juga harus merefleksikan orientasi atau tujuan yang objektif artinya jauh dari kepentingan-kepentingan para penyokong dana atau para mafia yang memiliki agenda besar terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (baca: pendidikan).

Context Evaluation, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan ketika merumuskan evaluasi konteks. Di sini akan berbicara mengenai segala permasalahan, aset, peluang-peluang, serta ruang lingkup yang harus secara serius digali secara optimal. Target dari Evaluasi konteks adalah:

·Menggambarkan konteks untuk layanan kurikulum yang sudah berjalan

·Mengidentifikasi keuntungan-keuntungan dari kurikulum dan menilai kebutuhan kurikulum (Standari Isi 2006)

·Mengidentifikasi masalah atau penghalang untuk mencapai target kurikulum (Standar Isi 2006)

Berdasarkan gambaran di atas, sepertinya penulis belum menemukan penjelasan yang akurat berdasarkan kriteria di atas.

Input Evaluation, tujuan utama dari evaluasi input adalah untuk membantu memformulasikan program, projek, atau kurikulum yang akan dievaluasi. Evaluasi masukan dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari program yang sudah dilaksanakan. Pada konteks ini seharusnya masyarakat mendapatkan penjelasan berapa presentase keberhasilan dari pelaksanaan kurikulum (Standar Isi 2006) dan berapa persen yang masih perlu ditingkatkan atau bahkan berapa persen yang jauh tertinggal.

Process Evaluation, adalah memeriksa program yang sedang berjalan atau diimplementasikan di lapangan yang dilengkapi dengan berbagai dokumentasi yang relevan. Hal ini bertujuan untuk menjaga objektivitas penelitian. Evaluasi proses juga diharapkan mampu melakukan intervensi-intervensi di lapangan yang bisa memperbaiki segala sesuatu yang keluar dari program yang seharusnya dilaksanakan. Ini menarik, karena sepertinya evaluasi proses inipun tidak ditemukan dalam berbagai literatur pelaporan mengapa kurikulum (Standar Isi 2006) harus diubah.

Product Evaluation, tujuan dari dilaksanakannya evaluasi produk adalah untuk mengukur, menginterpretasikan, dan memutuskan apakah program itu layak mendapatkan penghargaan atau sebaliknya. Umpan balik dari penghargaan ini sangat penting jika dilihat dari lingkaran aktivitas serta kesimpulannya.

Dari keempat kriteria di atas, rasanya penulis harus merasa masygul atas ketidakjelasan landasan dari perubahan sebuah program nasional yang akan menentukan nasib anak bangsa di masa yang akan datang. Hal ini menjadi penting mengingat bagaimana mungkin kurikulum 2013 mampu berdayaguna dan berhasilguna jika landasan evaluasinya dari kurikulum sebelumnya tidak menunjukan signifikansi layak diganti. Hanya Tuhan yang tahu atas kejadian ini semua.

Bogor, 10 Desember 2012

*Mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan UNJ