Kebijakan perbedaan harga apa pun, termasuk subsidi dan insentif (pajak), khususnya di Indonesia selalu saja diakali oleh para "preman ekonomi". Akal-akaln tersebut menjadikan subsidi menjadi tidak tepat sasaran dan merugikan Negara, yang pada akhirnya yang dirugikan itu adalah rakyat kecil/miskin sebagai sasaran subsidi. Dalam hal BBM, kita lihat dengan mata kepala sendiri (bukan dengan mata kaki) sehari-hari mobil-mobil mewah/setengah mewah menghirup premium tanpa rasa malu dan tidak ada kontrol masyarakat untuk mempermalukan para pemiliknya. Berapa subsidi untuk rakyat kecil lewat BBM yang mereka ni'mati per hari? Dengan full tank 50 liter saja sudah 50 x Rp5.000 = Rp 250.000. Belum kalau hari libur mereka pergi ke luar kota. Jadi rata-rata per bulan minimal sekitar Rp7.500.000. Bandingkan dengan subsidi yang diterima oleh rakyat kecil/miskin.
Pemerintah akan menerapkan dua harga BBM, Rp.4.500 per liter untuk kendaraan umum dan roda dua. Lihat saja prakteknya di lapangan. Kendaraan umum dan roda dua akan berkali-kali antre di SPBU untuk memperoleh BBM subsidi dan menjualnya ke pedagang eceran/dijual sendiri. Kendaraan roda dua sekarang ini sudah banyak yang isi tankinya di atas 1o liter. Bapak, Ibu dan anak-anaknya, mungkin juga pembantunya akan bergantian antri di SPBU. Siapa dan bagaimana pengawasannya??? Belum lagi pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan dan akses terhadap kekuasaan dalam pemerintahan yang akan memanfaatkan perbedaan harga BBM. Kita tahu siapa mereka. Oleh karena itu, hapuskanlah subsidi jika tidak akan tepat sasaran karena hanya akan memperparah derita rakyat kecil dan dini'mati oleh orang-orang yang mampu yang tidak berhak memperoleh subsidi. Ingat, keledai pun tidak pernah terperosok kedua kali ke lubang sama.....
Subsidi dan insentif sebaiknya dikaji dengan mendalam sebelum dilaunching. Jangan seperti sekarang ini setiap rencana kebijakan disosialisasikan sebelum dikaji secara matang. Ketika mendapatkan kritikan, ditarik dan direncanakan kembali sehingga terkesan bahwa Pemerintah selalu dalam "keraguan" (maju mundur kayak undur-undur, kata Ibu Megawati).