Mohon tunggu...
Agnes Sony Tianinda
Agnes Sony Tianinda Mohon Tunggu... Freelancer - Mahasiswa

Masih belajar menulis.

Selanjutnya

Tutup

Inovasi Pilihan

Konglomerasi Media Membatasi Isi Konten Berita Online, Benarkah?

7 Oktober 2019   15:55 Diperbarui: 7 Oktober 2019   22:26 446
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
berita Prabowo di Media Indonesia

Media memiliki kekuatan untuk memengaruhi audiens agar mempercayai bahwa suatu isu atau peristiwa dianggap penting. Dalam Teori Agenda Setting, terdapat agenda media yang merupakan daftar isu dan peristiwa yang disusun berdasarkan urutan kepentingan. Media melakukan seleksi berdasarkan politik pemberitaan masing-masing media yang subjektif.

Agenda setting menentukan hal yang menjadi agenda publik, isu yang menjadi bahan pembicaraan utama yang diharapkan menjadi agenda kebijakan atau memengaruhi agenda politik yang kemudian memengaruhi kebijakan publik. Singkatnya, media memiliki kekuatan untuk membuat suatu isu dianggap penting oleh audiens atau masyarakat.

Kebebasan Pers di Indonesia

Sudah menjadi rahasia publik bahwa di era pemerintahan Presiden Soeharto, pers sempat sangat dibatasi pergerakannya. Ketika Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Presiden Habibie, pers diberikan kebebasan yang lebih luas. 

Terdapat beberapa peraturan yang dianggap mengekang kebebasan pers kemudian dicabut, seperti Peraturan Menteri Penerangan No. 1 Tahun 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Kebebasan Pers kemudian ditegaskan dalam  UU No. 40 Tahun 1999.

Keresahan AJI dan Dewan Pers tentang Konglomerasi Media dan Kebebasan Pers

Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Dewan Pers merasakan keresahan tentang dampak konglomerasi media pada kebebasan pers sejak lama. Terbukti pada Maret 2010 silam, dikutip dari berita Kompas, AJI bersama dengan Dewan Pers menggelar diskusi bertema "Konglomerasi Media: Ancaman Atau Peluang Bagi Kebebasan Pers". 

Menurut Ignatius Haryanto, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), pemberitaan dapat dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk kepentingan politik maupun bisnis, meskipun di sisi lain konglomerasi media yang memiliki kemampuan modal lebih kuat.

Faktanya Saat Ini...

Apakah konglomerasi media di Indonesia dan relasi politik para pemiliknya memengaruhi berita yang dirilis di situs berita online? Mari kita lihat dengan mencarinya di google.

berita Jokowi di Media Indonesia
berita Jokowi di Media Indonesia

berita Prabowo di Media Indonesia
berita Prabowo di Media Indonesia

berita Jokowi di Okezone
berita Jokowi di Okezone

berita Prabowo di Okezone
berita Prabowo di Okezone

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Inovasi Selengkapnya
Lihat Inovasi Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun