Kala Jokowi "Kartu Kuning" Moeldoko, SBY Bisa Apa ke AHY?

Bak seorang wasit yang sedang bertugas, Jokowi benar-benar mampu memainkan perannya dengan baik.  AHY dan Moeldoko merupakan dua pemain bola yang sedang bertanding. AHY merasa mendapat tekel yang keras. Tekling tersebut hampir membuatnya cidera, nyaris keluar lapangan. AHY lalu mengadu kepada wasit. Sang wasit yang kelihatannya tak menggubris protes AHY, diam-diam sudah menegur Moeldoko. Lalu, keluarlah kartu kuning yang membuat Moeldoko hanya bisa menerima dengan pasrah. 

Walau pernyataan  kartu kuning ini hanya berasal dari salah satu pihak, kita tentu masih perlu menunggu klarifikasi langsung dari istana. Namun, bila Jokowi benar-benar memberikan kartu kuning kepada Moeldoko, tentu hal tersebut memiliki dampak yang luar biasa. Kita tentu masih ingat dengan teguran keras kepada salah seorang Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo. 

Kala itu, salah seorang Stafsus Milenial Presiden dengan seenak dengkul  membuat surat yang berpotensi pada penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of power). Surat tersebut viral dan membuat protes massa lahir dimana-mana. Istana pun tak tinggal diam dan memberikan teguran keras kepada yang bersangkutan. 

Walau kasusnya berbeda, namun kesalahan yang dibuat oleh orang lingkaran Jokowi membuat Presiden tak bisa bekerja dengan tenang. Mungkin itulah yang saat ini diterima oleh Moeldoko. Selaku Kepala Kantor Staf Kepresidenan, tentu hal tersebut mencoreng nama baik dan reputasinya. Apalagi ini adalah kali kedua ia kembali mendampingi Jokowi diistana. Seharusnya Moeldoko bersyukur  hanya mendapat kartu kuning, bila mendapat kartu merah bijimane? Runyamm ceritanyeee pak erteee.....

Surat yang dikirim AHY membuahkan hasil. Tetapi isu pemakzulan AHY sebagai Ketum belum bisa kita lepaskan dari permasalahan internal di PD. Bila Jokowi mampu memberikan Kartu Kuning kepada Moeldoko, lantas SBY bisa apa ke AHY?

Ribut-ribut kudeta ditubuh PD membuat banyak pihak angkat suara. Mulai dari pendiri partai hingga mantan anggota partai, ramai-ramai membuka tabir kepemimpinan AHY. Mereka memberikan gambaran buram dengan status terpilihnya AHY sebagai Ketum. Padahal, AHY waktu itu terpilih secara aklamasi.

Keterpelihan secara aklmasi mengindikasikan bahwa AHY memiliki pendukung yang solid mulai dari tingkat DPC hingga DPD. Tetapi, dengan adanya prahara kudeta posisi Ketum AHY, fakta tersebut seakan-akan sedang terbantahkan. Pesona AHY tak mampu mengakomodir suara partai secara komprehesif atau mungkin para kader dan pihak eksternal kader merasa tidak puas dengan kepemimpinan AHY saat ini.

Bila merujuk pada pemberitaan di Tribunnews.com, salah seorang tokoh poltik dari PD sekaligus mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie menyatakan bahwa AHY seperti tak punya etika. 

"Beliau orang muda, bagus. Tapi, mulai lebih bijak lagi, apalagi bicara di ruang publik. Boleh dia ngomong, tapi tidak boleh nyebut nama Presiden, klarifikasi ke Presiden, etikanya tidak ada."

AHY yang terburu-buru mengangkat suara dihadapan publik serta adanya rasa ketidakpuasan dari anggota dan non anggota partai terhadap kepemimpinan AHY seharusnya mendapat teguran yang sama kerasnya dengan yang didapat oleh Moeldoko. Majelis Tinggi di PD harus buka suara dengan sikap AHY tersebut. Meskipun AHY adalah anak kandung SBY, tetapi semua lika-liku kudeta harus ditempatkan pada posisi yang profesional sebagai seorang kader partai. 

Pada posisi ini, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Tinggi PD, harus menjadi poros tengah penyelesaian permasalahan. Sebab AHY sedang dalam posisi yang sangat terancam. Bayangkan saja bila posisi AHY benar-benar dimakzulkan dan para kader meminta Kongres Luar Biasa (KLB). Trah cikeas pun bisa-bisa ditendang keluar dari PD.