Ada Anggaran 72 M untuk Influencer Asing, Perlukah?

Sasaran dan harapan para wisman bisa berkunjung ke nusantara maka akan menaikkan pamor destinasi Indonesia dimata dunia. Perekrutan dan pemilihan para influencer asing ini juga harus hati hati. Mengingat strategi ini seperti buah simalakama. 

Kita tentunya berharap bahwa output dari mereka adalah pemberitan yang positif, menyejukkan, mengajak serta mampu menjual pariwisata kita. Namun jika yang dikeluarkan tidak seperti yang diharapkan maka akan menuai hal yang tidak kita inginkan.

Asumsi saya juga memprediksi bahwa hal ini akan dijadikan sebagai sebuah insinuasi dari oposisi yang menyudutkan pemerintah bahwa pemerintah itu pro asing. Dengan direkrutnya para influencer asing, bukan tidak mungkin berbagai opini dan opsi bisa membumbui strategi ini. Hingga akhirnya benturan argumentasi dimasyarakat tak terelakan.

Misalnya saja bagaimana anggota DPR RI, Fadli Zon berujar "Menurut saya bukan itu harusnya ya membayar influencer itu untuk menghadapi dampak dari corona virus itu, bukan itu, tapi harus menimbulkan suatu trust dan confident, bahwa kita Indonesia adalah negara yang memang bebas dari corona virus" (dikutip dari laman republika.com).

Mengingat anggaran dan insentif yang digelontorkan sangat besar, maka sudah barang pasti solusi ini harus dikawal. Masih dari laman yang sama, Pemerintah sendiri menyediakan dana Rp 10,3 triliun untuk sederet insentif di tengah-tengah merebaknya virus corona. Khusus di sektor pariwisata, pemerintah menganggarkan Rp 298,5 miliar.

Secara rinci, dana tersebut merupakan insentif untuk maskapai dan travel agent sebesar Rp 98,5 miliar, anggaran promosi wisata Rp 103 miliar, kegiatan pariwisata Rp 25 miliar, dan influencer Rp 72 miliar.

Semoga saja anggaran yang dikeluarkan ini tidak mubasir dan tujuan bisa tercapai.