Dari Veronica Koman ke Tangan Jokowi

Siapa yang tak kenal Veronica Koman? Ia adalah aktivis kemanusian yang vokal akan pelanggaran   hak asasi manusia orang papua. Selain itu, wanita ini juga nyaring bersuara akan kemerdekaan orang papua dalam menentukan nasib dan referendum masyarakat tanah papua.

Beberapa waktu yang lalu, wanita ini mengklaim telah berhasil menyerahkan nama nama tahanan korban politik dan korban kekerasan yang berasal di Papua Barat melalui timnya. Dan pihak istana pun juga mengkonfirmasi hal ini.

Adalah Menko Polhukam, Mahfud MD saat dimintai keterangan tentang pernyataan tersebut. Mengutip laman dari detik.com, "Kalau soal Koman itu saya tahu surat seperti itu banyak. Orang berebutan salaman, kagum, kemudian kasih map, amplop surat itu. Jadi tidak ada urusan Koman itu karena surat yang dibawa banyak," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Lantas, apa urgensi dari dokumen yang diserahkan oleh tim Veronika ini?

Aktivitis kemanusian sekaliber Dhandy Laksono pun juga ikut menimpal. Pada akun twiternya ia mengupload sebuah gambar yang berisikan nama-nama korban pelanggaran ham  selama berlangsungya operasi Militer di Nduga, Papua Barat selama periode 4 Desember 2018 sampai 2 Februari 2020.

img-20200213-112851-5e44fc90097f3669cb349f02.jpg

Sumber foto (Sc dari akun twiter Dhandy Laksono)

Tetapi, bagi Mahfud MD lain ceritanya. Baginya jika memang ada surat yang masuk dari Veronica, maka isinya hanya sampah. Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi. Dokumen ini memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia," ujar Veronica.

Yah lagi-lagi tentang Papua. Apa yang terjadi dan sedang berlangsung di Papua memang terus menjadi prioritas pemerintah pusat. Setelah beberapa waktu silam kita menyaksikan adanya aksi persekusi dan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur, begitu banyak suara-suara yang menggemakan lagi kemerdekaan papua dan agar masyarakat papua juga bisa diterima dan disambut baik tanpa sikap rasis.

Bagaimana pemerintah pusat bersikap akan hal ini tentunya sangat menentukan arah dan isu nasional tentang ham dan perlindungan bagi masyarakat Papua. Perlukah mereka diundang ke istana untuk didengarkan apa yang sebenarnya terjadi. Ya sudah dilakukan.

Atau apakah sebenarnya keadaan Indonesia dan Papua baik-baik saja? Melihat banyaknya aksi-aksi masyarakat Papua yang menuntut agar mereka dapat menentukan arah kehidupan mereka lebih kepada agar pemerintah lebih mampu bersikap adil terhadap masyarakat disana.

Tetapi jika melihat lagi apa usaha usaha pemerintah dalam memajukan Papua dan manusianya juga sudah cukup banyak buktinya. Sebut saja program beasiswa. Program beasiswa bagi anak anak Papua yang mau dan akan melanjutkan ke Pendidikan tinggi tersedia sangat banyak. Hal ini semata mata agar masyarakat Papua khusunya anak mudanya mampu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sehingga mampu bersaing didaerah  nasional dan bahkan hingga ke internasional.

Satu contoh lain lagi, bagaimana dana-dana khusus dikucurkan pemerintah ke pemda setempat pun juga untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat disana. Apa yang diperlukan masyarakat papua sebenarnya bukan hanya uang dan beasiswa ataupun jalur-jalur khusus lainnya, tetapi pembinaan dan pendekataan humanisme yang merata.

Kesaksian dari dua orang teman saya yang dua tahun lalu mengikuti penugasan khusus tenaga kesehatan selama 2 tahun di Papua mengatakan apa yang sedang terjadi di papua adalah sebuah keadilan sosial yang tidak dirasakan oleh masyarakat. Misalnya saja, bagaimana bantuan-bantuan pemerintah yang tidak sampai ketangan mereka. Dipotong dari atas hingga tak ada yang dirasa oleh warga.

Manajemen otonomi daerah papua seyogyanya perlu untuk banyak dibenahi. Banyaknya proyek-proyek daerah yang tidak berjalan ataupun berjalan tetapi tidak sesuai dengan perencanaan itu perlu dikoreksi dan diawasi ketat oleh pemerintah atau lembaga pengawasan internal. Hasil-hasil bumi dan produk pertanian tak bisa dijual kekota karena transportasi sulit. Padahal dananya ada dan sumber anggarannya banyak. Tetapi pembangunan tidak berjalan merata dan berkesinambungan.

Apakah benar jika mereka meminta merdeka dari bumi pertiwi? Kata teman saya: yah mereka memang meminta merdeka. Tapi itu hanya untuk sesaat. Sesaat karena mereka marah bantuan tidak masuk ke mereka. Padahal katanya akan diberikan. Sehingga mereka merasa ditipu oleh pimpinan setempat.

Nah dari sinilah seluk beluk mengapa ada yang meminta merdeka. Namun itu masih dalam skala yang kecil. Lalu bagaimana jika skala nasional? Saya tak bisa menuliskannya karena kekurangan narasumber dan bahan bacaan yang akurat.

Tetapi jika negara memberikan kemerdekaan maka tentunya keadaanya akan parah. Akan terjadi pertumpahan darah yang besar disana. Mengapa? Karena tanah papua terdiri dari banyak suku. Suku-suku ini diketuai oleh kepala suku. Setiap suku memiliki bangsa sendiri-sendiri. Nah jika tanah papua merdeka dan mereka tidak memiliki dasar kehidupan dan falsafah negara yan kuat. Percalah papua akan mundur kebelakang. Penjajahan dan kolonialisme akan semakin merebak. Keadaannya pasti akan semakin parah jika terpisah dari NKRI.

Gambaran tanah papua sekarang adalah bagaimana memanusiakan manusia.

Kesaksian teman saya mengatakan, satu hal yang paling dibutuhkan papua adalah pendidikan. Manusia papua terkadang tidak mampu mengelola ekonominya dengan baik secara mandiri ataupun kelompok. Tetapi bukankah sekolah itu gratis? Beasiswa bertebaran sangat banyak untuk putra putri papua. Lalu masalahnya dimana?

Masalahnya terletak pada kemauan dan kesadaran berbangsa yang tidak relevan lagi dengan semangat pancasila.

Membangun papua harus dengan semangat kesadaran dan revolusi mental orang-orang asli papua.  Biar bagamanaipun, masyarakat papua adalah ujung tombak majunya papua. Bukan pendatanag apalagi TKA. Bukan. Namun menitik beratkan pembangunan kepada orang asli papua adalah hal yang paling fundamental. Tetapi tidak bermaksud menyalahlan orang papua.

Walaupun mereka merasa  terjajah dan terpinggirkan akibat lebih banyaknya orang pendatang yang sukses seharusnya dari situlah kesadaran untuk berpacu dan bersaing semakin meningkat. Kemanusian papua harus terus kita majukan. Membantunya dengan mengirimkan guru guru yang merakyat sehingga sekolah dan kelas tidak menjadi sepi. Anak anak papua bisa sekolah. Mengajarkan budaya mengasihi sehingga angkat senjata dan perang suku tidak lagi terjadi. Memberdayakan anak anak muda papua dengan kegiatan yang positif dan berdaya guna untuk mengurangi premanisme dan minum minum miras disana.

Saya yakin dokumen sampah yang diberikan Veronica tidak akan ada lagi jika semua pihak sadar bagaimana trik dan cara memajukan papua ke depan. Mental-mental penjajahan papua harus dihilangkan. Orang papua yang bersekolah harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dan jika mereka selesai, bantulah sesama orang papua dan majukan papua dengan semangat gotong royong. Jangan kenyang sendiri dan maju sendiri.

Premanisme dan separatisme harus dihadapi dengan kepala dingin dan diskusi yang menyejukkan. Sehingga suara yang mengatakan papua merdeka sudah tidak ada lagi. Coba lihat bagaimana Presiden Jokowi mengundang tokoh tokoh papua ke istana merdeka. Buktinya, orang orang asli dan berpengaruh disana tidak menginginkan papua merdeka kemudian berpisah dari nusantara. Lantas mengapa malah ada orang lain yang bukan putra putri papua malah menggemakan agar papua merdeka?

Semoga mereka diberi hidayah. Papua adalah Indonesia .Dan Indonesia adalah Papua.