Islam Radikal, Liberalisme yang Menelikung

[caption caption="Sumber foto: Suaranews.com"][/caption]INDONESIA, adalah negara yang penduduk Muslimnya berkategori sangat besar. Dalam konteks manajemen tata kelola, Indonesia sudah pasti banyak membuat bingung semua negara-negara di Dunia.

Apa yang membuat bingung? Kita bayangkan mana ada sebuah negara yang mampu melakukan manajemen tata kelola seperti Indonesia. Ia mampu memenej kehidupan masyarakatnya yang ratusan suku, agama dan kepercayaan hidup berdampingan. Belum lagi negaranya berwujud perairan dan kepulauan, plus sumber daya alam yang sangat lengkap di dunia.

Sementara negara-negara lain, terpecah-belah negara-negaranya mulai dari berbasis agama, suku maupun ras. Wajar jika Indonesia menjadi sasaran negara-negara yang memiliki kepentingan besar ekonominya.

Islam Radikal, ya,,,hingga kini masih menjadi tema yang ramai diperbincangkan khalayak. Hampir setiap komentar mengenai anggapan Islam Radikal itu diidentikan dengan gerakan “mengkafirkan” orang yang tidak sepaham dan rutinitas yang dianggap bid’ah. Dan yang paling tren adalah tema-tema terorisme. Kita pun beramai-ramai menghalau gerakan tersebut. Semua pihak pun akhirnya menghalau gerakan itu.

Memang agak kerepotan. Di lain sisi masyarakat kita disibukkan menghalau gerakan Islam Radikal, disitulah gerakan liberalisme menelikung, bahkan sampai memutar, hingga kita semua nyaris tak menghalaunya. Padahal, tema Islam Radikal yang dengan segala bentuk, (terorisme-internasionalisasi wahabi) apapun itu, hanya bagian dari skenario kecil liberalisme.

Samuel Huntington dalam teori The Clash Civilization dikatakan berjalan sejak awal 2000-an pasca-reformasi. Caranya dengan menciptakan kerusuhan massal dengan latar belakang agama. Pendapat Huntington, menurut almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan sebuah bentuk rekayasa sosial untuk merekonstruksi tatanan dunia baru pasca-keruntuhan komunisme pada 1990-an silam.

Perubahan tatanan dunia tersebut sifatnya virtual (rekayasa) yang dilakukan oleh “tangan-tangan tak terlihat” imperium global. Melihat Indonesia dengan dominasi penganut Ahlussunnah Waljamaah, “tangan-tangan tak terlihat” ini akhirnya membenturkan paham Ahlussunnah Waljamaah tersebut dengan gerakan ultra fundamentalis seperti salafi-wahabi hingga ISIS.

Sekelas George Soros pun melempar sinyal. Ia mengatakan bahwa masyarakan dunia ia memastikan terbagi menjadi tiga kelompok peradaban. Ketiganya berlatar agama, yakni peradaban Barat yang Kristen akan berhadapan dengan masyarakat Timur yang punya peradaban Islam dan Konghucu.

Kerusuhan Situbondo, Pasuruan, Tasikmalaya, Kupang, Banjarmasin, Makassar dan terakhir adalah kerusuhan Mei di Jakarta, adalah wujud nyata dari apa yang dimaksud Huntington sebagai perubahan tata dunia yang bersifat virtual.

Gerakan Islam Radikal buktinya dijalankan oleh kelompok yang berfaham Wahabi seperti Al Qaeda in Arabian Peninsula di Yaman, Anshar al-Sharia di Libya, Boko Haram di Nigeria, Al Qaeda Islamic Maghreb Aljazair, al-Shabab di Somalia, Taliban di Afganistan, Muhajidin Indonesia Timur di Indonesia belakangan ISIS.

ISIS dalam urusan strategis politik kepentingan Liberalisme dituding mewakili kepentingan Amerika Serikat dan Inggris menggulingkan Presiden Syiria Bashar al-Assad di luar skenario memanfaatkan kelompok oposisi dan sejumlah bantuan kemanusiaan.

Urusan politik strategis lainnya adalah balkanisasi Syiria yakni zona Syiria utara dari Jarabulus – Afrin – al-Dana. Tony Cartalucci seorang analis ekonomi mengatakan kalau kawasan tersebut merupakan titik tolak Amerika Serikat menguasai Syria dengan dukungan Turki.

Faktanya, lebih dari 60% cadangan migas ada negara-negara yang masyarakatnya di dominasi Muslim. Iran 10%, Arab Saudi, Irak, Iran, Qatar, Kuwait, Yaman, Nigeria, Libya, Kazakstan, Malaysia, Indonesia, Brunai Darussalam cadangan minyaknya mencapai 75,9%. Selebihnya Venezuela, Rusia, Meksiko, Cina dan Brasil, bentangan ujung Yaman-Laut Kaspia, Pantai Mediterania Timur, Teluk Parsi. Sedangkan Amerika Serikat disebut-sebut cuma 2%. Untuk kawasan Afrika, ambil contoh di Somalia, 2/3 pengelolaan migas telah digarap Conoco Amoco, Chevron dan British Petrolium.

Diketahui pula, sejak 1980-an, Washington memberikan dukungan kepada faksi-faksi Islam konservatif-fundamentalis. Tujuan awalnya adalah melemahkan gerakan nasional progresif di kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah.

Michael Chossudovsky, dalam “Towards A World War: Scenario The Danger of Nuclear,” menegaskan bahwa misi salafi-wahabi dari Arab Saudi kemudian dikirim ke Afganistan dan kawasan Balkan. Mereka didukung oleh CIA-M16-Mossad.

Sasaran strategis ekonominya antara lain adalah bagaimana menguasai kepemilikan korporasi atas minyak Asia Tengah – Timur Tengah. Di lain sisi skema swastanisasi digencarkan sebagai gerakan pengalihan aset sebuah negara menjadi milik swasta merupakan skema IMF dan World Bank.

Bagaimana dengan Indonesia?

Kita yang “disibukkan” dengan gerakan Islam Radikal yang merupakan bagian dari skenario liberalisme patut mengingat bahwa Imperialisme-Neo Imperialisme (reinkarnasi liberalisme, Red) dalam taktiknya menguasai sebuah negara tidak akan mendudukinya secara langsung menggunakan instrumen militer.  

Mereka lebih memilih cara menggunakan instrumen perdagangan internasional untuk memeroleh keuntungan yang sebesar-besarnya, disisipi “soft power” ekspor nilai demokrasi, HAM, sekularisme, globalisasi dan terorisme. Ada anggapan “keterbelakangan sebuah negara berkembang akibat adanya ekspansi kapitalisme.

Konsep ekspansi kapitalisme tersebut terus mengalami perubahan bentuk. Jika sebelum Perang Dunia II melalui agresi militer yang dikenal dengan imperialisme gaya lama dimana para negara pelakunya adalah Inggris, Spanyol Belada, Prancis, Portugis dan Belgia.

Setelah Perang Dunia II memakai perang ekonomi (economic war) dengan pelakunya Amerika Serikat ditambah negara-negara G7 sebagai lingkaran yang mengontrol PBB, WTO, IMF dan World Bank. Negara lingkar tersebut diduga adalah Jerman, Prancis, Inggris, Kanada, Italia dan Jepang. Sedangkan lingkar luarnya Uni Eropa, Selandia Baru dan Australia.

Tidak terbantah, korporasi asing yang beroperasi di Indonesia menguasai setidaknya 70% pengelolaan migas. Untuk Batu bara, nikel, timah dan bauksit 75%. Emas dan tembaga 85%. Artinya, lifting migas dikuasai asing. Hilirisasi pertambangan tergantung pada Freeport dan Newmont.  

Di luar itu, Sigid Kusumowidagdo, Human Capital Advisor pada Bank Pundi Indonesia Tbk membeberkan kepemimpinan Jokowi-JK dalam menggenjot infrastruktur masih mengandalkan utang luar negeri.

Sampai dengan awal Februari 2016 telah disepakati beberapa pinjaman/utang. Dengan Asian Development Bank sebesar 10 miliar Dollar AS, Bank Dunia 11 miliar dollar AS, China Development Bank dan Industrial & Commercial Bank of China Rp646,9 triliun yang juga dipakai untuk proyek Kereta cepat. Internasional Bank for Reconstruction & Development 3,2 miliar dollar AS, Islamic Development Bak Rp68 triliun, pinjaman bilateral Jepang, Jerman, Prancis Rp261,85 triliun.

Ketika kita semua sibuk menghalau gerakan Islam Radikal, kita juga tidak boleh luput menghalau gerakan liberalisme yang menggunakan economic war. Goal-nya tak lain, Indonesia bangkrut, Indonesia dipotong-potong!

(diolah dari berbagai sumber/***)