Cigudeg, 22 Februari 2020 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor perlu merobohkan 501 pohon kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Cikasungka di Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk membangun hunian tetap sebagai tempat relokasi bagi korban bencana. Pemkab Bogor juga akan menyediakan berbagai peralatan yang dibutuhkan masyarakat untuk merobohkan ratusan pohon kelapa sawit di lahan seluas 3,8 hektare tersebut.
Ratusan pohon itu berdiri di lahan seluas 3,8 hektare yang rencananya dibangun sebanyak 223 unit hunian tetap (huntap). Pembangunan huntap digarap langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan anggaran sekitar Rp50 juta untuk setiap satu huntara.
Berdasarkan hasil rekap data terakhir, bencana banjir dan longsor yang terjadi pada Rabu (1/1) itu menyisakan 14.010 pengungsi dari empat kecamatan. Dari Kecamatan Cigudeg sebanyak 922 orang, Kecamatan Sukajaya sebanyak 9.926 orang, Kecamatan Nanggung sebanyak 3.121 orang dan Kecamatan Jasinga sebanyak 41 orang.
Peristiwa di awal tahun 2020 itu banyak menyebabkan kerusakan materi, khususnya bangunan rumah ada sebanyak 1.092 unit rusak berat, 1.625 unit rusak sedang dan 1.334 unit rusak ringan. Biaya satu rumah  yang ingin dibangun yaitu Rp.50 juta, yang difasilitasi jalan setapak, listrik, dan MCK, bahkan kantor desa juga akan direlokasikan.
Kejadian tersebut juga menelan korban jiwa sebanyak delapan orang dan tiga orang hilang yang kini sudah dinyatakan meninggal meninggal dunia. Kemudian, 12 orang mengalami luka berat dan 517 orang mengalami luka ringan.
Bupati ingin pembangunan huntap ini beres tiga bulan, pihaknya memberikan tenggat waktu yang cepat, karena masih ada tahapan yang dilaksanakan mengenal administrasi lainnya. Untuk rumah yang terkena bencana akan di relokasikan ke hunian tetap(HUNTAP), ada upaya supaya  tidak terjadi lagi dengan melakukan penanaman pohon kuat, salah satunya tanaman vetiver dan tanaman buah yang sudah berjalan selama setahun, bekerja sama dengan BNPB, pemkab, dan Kementrian Lingkungan Hidup.
