SK Menkumham (Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia):
- Menerima Surat Keputusan Kemenkumham yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum yang sah.
Mengurus NPWP Perusahaan:
- Mengurus NPWP perusahaan di kantor pajak setempat.
Membuka Rekening Bank Perusahaan:
- Membuka rekening bank atas nama perusahaan dan menyetorkan modal perusahaan ke dalam rekening tersebut.
Pembayaran Saham Minimal:
- Setiap pemegang saham wajib menyetorkan sebagian atau seluruh modal saham yang dijanjikan.
Pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak):
- Membayar PNBP yang berkaitan dengan proses pendirian PT kepada Kemenkumham.
Melengkapi Dokumen Administratif Lainnya:
- Melengkapi dokumen administratif lainnya yang mungkin diperlukan oleh instansi terkait, seperti izin-izin khusus sesuai dengan jenis usaha.
Penting untuk dicatat bahwa persyaratan ini dapat berubah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jenis bisnis tertentu. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu mengacu pada peraturan terbaru dan, jika perlu, berkonsultasi dengan ahli hukum atau konsultan bisnis untuk memastikan kelancaran proses pendirian PT.Â
Jika ada yang masih kurang jelas dan ingin Anda konsultasikan, silahkan saja ke SolusiPro sehingga Anda mendapat pemahaman yang lebih jelas sebelum mendirikan badan usaha Anda. Anda juga dapat berkonsultasi secara gratis melalui WhatsApp dengan SolusiPro. Semoga usaha Anda sukses selalu.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H