Kebijakan Keamanan Indonesia Terkait Konflik Laut Cina Selatan

Sengketa di Laut China Selatan telah menjadi isu sentral di kawasan Indo-Pasifik karena melibatkan persaingan antara hegemoni global (Amerika Serikat) dan hegemoni regional (China). Masalah ini mulai muncul pada tahun 2012, ketika China mengklaim kedaulatan atas peta yang diluncurkan pada tahun 1948, yang kemudian disetujui oleh Amerika Serikat, sementara China masih berada di bawah kendali kelompok nasionalis pimpinan Chiang Kai-shek. Klaim wilayah perairan yang dikenal dengan garis sembilan titik itu disengketakan oleh lima penggugat lainnya, yakni Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Namun perselisihan itu juga menyeret negara - negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia dan India memiliki kepentingan geopolitik dan geoekonomi di Laut Cina Selatan tersebut.

Adapun dalam hal ini posisi negara Indonesia dalam konflik di Laut Cina Selatan tentu didasarkan pada kepentingan nasional, berpegang pada prinsip bebas aktif, berusaha untuk menjaga netralitas sebaik mungkin, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Selain itu, keamanan di kawasan Laut China Selatan juga akan menstabilkan keamanan Indonesia yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain besarnya nilai perdagangan antara Indonesia dan China, Indonesia juga dapat diuntungkan karena Laut China Selatan merupakan potensi ekonomi dunia. Sebut saja perkapalan, minyak, gas, pertambangan, perikanan, apapun. Berpartisipasi dalam resolusi konflik, Indonesia tidak hanya sebagai negara tetapi juga sebagai anggota ASEAN. Sebagai negara terbesar, pendiri dan pemimpin alami ASEAN, Indonesia dapat bertindak lebih bebas dan mendapatkan dukungan dari anggota lainnya.

Namun bukan hanya itu saja, siapa sangka, Indonesia juga akan menghindari masuk ke dalam aliansi serta akan terus berhubungan dekat dengan kedua negara besar tersebut yakni China dan Amerika Serikat. Negara Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara yang sangat penting dalam menjaga stabilitas regional serta dalam memfasilitasi kerja sama, yang mana dengan adanya penguatan institusi regional tersebut diharapkan Indonesia dapat terlibat serta membatasi kedua negara tersebut. Hal tersebut tentu saja tidak mudah mengingat kedua negara memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi serta keamanan bagi Indonesia dan kawasan. Titik awal Indonesia dalam hubungannya dengan AS dan China adalah kebijakan luar negeri bebas dan aktif, di mana Indonesia menghindari aliansi dengan negara - negara besar dan bertujuan untuk bermain konstruktif, peran proaktif dalam urusan internasional (Amalia, 2020).

Sedangkan jika kita melihat terkait karakter kebijakan keamanan negara Indonesia, bahwasanya Indonesia itu tidak berpihak ke pihak manapun atau dapat dikatakan non-blok. Dengan karakter tersebut dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat bagi Indonesia dalam menengahi konflik yang terjadi di LCS antara China dan AS. Bukan hanya itu saja, melainkan juga dapat menjadi kekuatan yang dapat dipercaya bagi semua pihak yang berkonflik. Bagi Indonesia sendiri, hal tersebut menunjukkan bahwasanya untuk sementara ini China menjadi lebih penting sebagai mitra ekonomi, sedangkan hubungan dengan AS menjadi lebih substantif dalam keamanan. Namun, jika Indonesia gagal memainkan perannya, atau Indonesia tidak bisa melihat peluang untuk memanfaatkan situasi konflik dan rivalitas tersebut, maka kepentingan Indonesia di kedua belah pihak akan dirugikan. Artinya, dari segi keamanan kawasan dan nasional, hal tersebut tentu saja akan merugikan Indonesia. Oleh karena itu, untuk mempertahankan eksistensinya, Indonesia perlu mengkaji secara mendalam serta saksama dinamika yang terjadi di Laut Cina Selatan.