Porkab Lebak Tanpa Klimaks

HINGAR bingar pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) ke 2 Kabupaten Lebak yang yang dihelat tanggal 24-29 Juli 2017 lalu berlangsung semarak. Ditandai dengan digelarnya pawai defile setiap kecamatan di Kabupaten Lebak, masyarakat sangat antusias mengikuti olah raga yang diperlombakan di kejuaraan tersebut, setiap kecamatan mengirimkan atlet-atlet terbaik mereka untuk menikuti kejuaraan ini.

Porkab ke 2 Lebak ini tentunya diharapkan bukan hanya dapat menumbuhkan, merangsang dan mengembangkan prestasi atlet-atlet daerah, tetapi secara lebih luas mampu membangkitkan kegairahan masyarakat terhadap olahraga.

Namun, pada perjalanannya harapan tersebut harus ditahan dulu karena event dua tahunan tersebut masih menyisakan banyak persolan hingga menimbulkan gejolak di masyarakat bahkan hingga ada yang harus berujung di meja kepolisian. Sebut saja kejadian yang terjadi di Kecamatan Malingping. Riak demonstrasi masyarakat pun meluap dan tentunya tidak lepas akibat buntut dari penyelenggaraan Porkab yang dirasa masih karut marut.

Bukan hanya pada tahap penyelenggaraan saja, kemelut juga dirasa akibat penganggaran yang tidak jelas hingga muncul isu pungli yang diduga dilakukan Pemerintah Kecamatan. Bupati Lebak Iti Octavia mengomentari isu pungli itu dengan mengatakan bahwa di anggaran desa, iuran Porkab itu sudah dianggarkan sehingga isu pungli dianggap Iti tidak relevan. Komentar orang nomor satu di Kabupaten Lebak itu pun tak luput dari krikitik dari sejumlah aktivis, sebab tidak masuk akal karena Porkab yang doamin kagiatannya ada di tingkat Kabupaten dianggarkan di anggaran desa.

Jika melihat prestasi pun Kabupaten Lebak dengan event yang linear dengan Porkab semisal ajang Pekan Olah Raga Provinsi (Proprov), nampaknya masih jauh dari harapan. Tengok saja, pada ajang Porprov Banten tahun 2014 silam, Kabupaten Lebak harus rela menelan pil pahit karena dari sebanyak delapan kota/kabupaten yang ada di Banten, Lebak mengisi rangking terakhir masih kalah oleh Kabupaten Pandeglang yang beruntung dapat menempati posisi diatas Lebak.

Muncul juga keluhan lain yang diutarakan para atlet. Mereka khawatir Porkab ini hanya sebatas ajang seremonial belaka. Mereka mengharapkan ajang Porkab ini betul-betul menjadi ajang seleksi atlet untuk dikirim ke ajang lomba yang lebih tinggi lagi, seperti Porprov dan lain-lain. Jangan sampai kedepan, Kabupaten Lebak mengirim atlet bayaran yang didatangkan dari luar daerah.

Rupanya Iti selaku pemegang tampuk jabatan Bupati di tanah multatuli ini masih harus berpikir lebih keras lagi untuk menggapai harapannya yang masih jauh dari harapan. Jika Porkab ini merupakan upaya menjaring atlet-atlet yang akan dipersiapkan pada Pekan Olahraga Provinsi ke V tahun 2018 di Kabupaten Tangerang dan kejuaraan nasional pada tahun 2020 di provinsi Papua, maka harus ada perubahan besar-besaran.

Bupati juga harus mulai memikirkan soal anggaran yang menjadi salah satu pokok penyebab karut marutnya penyelenggaraan Porkab kemarin. Jangan sampai terulang lagi ada atlit yang kesulitan cari makan, tempat tidur dan keluhan lainnya. Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Lebak yang saat ini dipimpin Uus Sutisna selaku lining sektor dalam kegiatan ini harus lebih proaktif, jangan hanya menyalahkan pihak lain dengan dalih tanggung jawab Dispora hanya sebatas menyelenggarakan saja, sementara nasib atlet adalah tanggungjawab masing-masing kontingen.

Seperti diketahui, kontingen dari 28 kecamatan yang bertarung dalam PORKAB ke 2 itu, memperebutkan 202 medali emas, 202 medali perak dan 243 medali perunggu dengan mempertandingkan 12 cabang olahraga diantaranya atletik, catur, futsal, karate, pencak silat, bulu tangkis, sepak bola, sepak takraw, taekwondo dan tenis meja.

Jika Porkab ini merupakan multievent olahraga antar kecamatan yang disebut-sebut sebagai wadah pembinaan dan sekaligus seleksi atlet untuk menghadapi ajang perlombaan olah raga tingkat selanjutnya, maka harus jelas langkah pembinaannya, jangan terlantarkan mereka. Seperti diungkapkan Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi, pelaksanaan porkab tahun ini tentunya cukup dijadikan pelajaran untuk yang akan datang, jika terdapat kekurangan dalam hal pelaksanaan maupun yang lainnya, maka perlu dievaluasi agar kekurangan itu tidak terulang lagi di porkab berikutnya. Perkataan Wakil Bupati ini seharusnya ditangkap oleh lining sektor sebagai petanda bahwa penyelenggaraan Porkab ke 2 ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan.