Menelisik pengungkapan korupsi di Indonesia maka tak terpisahkan dengan aksi-aksi heroik KPK. Tanpa harus menunggu adanya laporan masyarakat,  berbekal kewenangan penyadapannya maka mudah saja KPK menelusuri jejak-jejak korupsi. Namun  pada 2 lembaga penegak hukum lainnya, menelusuri jejak korupsi membutuhkan hasil audit BPK/BPKP ataupun adanya laporan masyarakat yang masuk.  Pada konteks ini kepolisian dan kejaksaan  bertindak berdasar  delik aduan, kendati korupsi itu sebenarnya bukan delik aduan.
Untuk itulah rekayasa persepsi pemerintah bahwa korupsi barang haram  perlu didudukan dalam perspektif  barang halal berbatas. Argumentasi sederhananya,  bahwa system yang dibangun dan dijalankan pemerintah harus diuji kelayakannya, dimana celah yang berpotensi akan menimbulkan tindak korupsi serta bagaimana modusnya. Katakan sebagai pilot project  pemerintah pada sampel daerah tertentu, bahwa daerah itu diwajibkan menjalankan sebuah system yang telah dirancang pemerintah. Â
Hasil uji kelayakan system akan memberikan umpan balik berupa data dan informasi baru yang kemudian menjadi bahan masukan dalam penyusunan sebuah system. Dengan begitu itikad baik presiden mengendalikan korupsi berbasis  system  entah dalam bentuk teknologi informasi maupun produk hukum  benar-benar efektif,  berisi sejumlah menu yang uptodate serta memuat klausul-klausul yang mampu meredam beragam modus koruptor sekalipun ia ber IQ setara Albert Einstein.
Dampak turunan dari study kelayakan ini sudah pasti akan menimbulkan kerugian negara, namun itulah  harga yang harus dibayar atas diperolehnya  pengetahuan baru.  Mungkin saja juga pada survey kuartal ketiga dan seterusnya  popularitas presiden Jokowi akan ikut terjungkal bebas karena mengambil kebijakan  ekstrim ini. Tapi saya berkeyakinan kendati  kebijakan itu  kontroversi namun membawa efek kemaslahatan bagi rakyat Indonesia,  selalu saja akan menjadi pilihan utama dari  Presiden Jokowi.  Semoga itu  terjadi.
sudah di publikasi di blog saya http://www.kabela-kabela.blogspot.com
