Secara ideal pendidikan seharusnya mampu menjawab segala macam problematika kehidupan manusia saat ini, sukur-sukur bisa menjawab tantangan masa depan yang maha berat. Arus informasi tak bersekat membutuhkan pribadi-pribadi yang tangguh dan tahan terhadap segala macam perubahan cuaca kehidupan.
Beberapa poin penting yang penulis usulkan, dan mudah-mudahan 'terbaca' usulan ini setidaknya oleh para timses masing-masing calon, yaitu :
Pertama, tata kelola pendidikan yang lebih profesional tanpa memandang 'kasta' status guru tersebut, apakah ia PNS maupun honorer, apakah ia mengajar di sekolah negeri atau swasta. Ini bermakna bahwa pemerataan penghasilan berdasarkan sisi profesionalitas guru perlu diatur sedemikian rupa sehingga keadilan bisa tercapai.
Kedua, kasus-kasus perundungan, kekerasan dan sejenisnya yang terjadi di dunia pendidikan tidak ada lagi dengan menerapkan semacam peraturan yang jelas dan konkrit, antara hak dan kewajiban, atur batas penjelas antara mendidik dengan menghakimi. Otomatisasi peraturan yang mengatur disiplin semua pihak baik guru maupun siswa perlu digalakkan dengan lebih sistematis.
Ketiga, program Kartu Indonesia Pintar diharapkan membuat siswa-siswa pintar tanpa perlu ditakutkan persoalan biaya, tetapi di sisi lain guru juga butuh 'pintar' dengan meningkatkan kompetensi guru. Jadi guru sebenarnya juga membutuhkan 'kartu pintar' agar bisa lebih pintar dalam menjalankan tugasnya, tanpa perlu juga mengorbankan jatah beras rumah tangga untuk membeli buku, misalnya.
Keempat, ehmmmmm sudahlah, kebanyakan nanti malah bikin tambah ruwet. Satu saja sukses sudah untung.
Saya cuma bilang begini lho, ayolah kita bersama untuk menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan, eh... ini kan tema Hardiknas tahun 2019 ini ya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
