Otonomi Daerah sebagai Hak pada Tiap Daerah

Oleh karena itu, tujuan penitng pembentukan daerah otonom adalah untuk menciptakan kemandirian daerah, mengurus daerah otonom, dan membangun pertumbuhan ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam proses pemekaran wilayah, lahirlah sebuah kerajaan kecil yang didominasi oleh sekelompok elit di wilayah tersebut. Sebagian besar uang yang dikelola oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat digunakan untuk anggaran berkelanjutan staf. Pendekatan lintas sektor memungkinkan pemerintah untuk mengatur keuangan daerah yang harus digunakan secara efektif dan efisien untuk memperkaya kehidupan masyarakat.

Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengembangkan dan menyampaikan program kepada pemerintah pusat. Hal ini berdampak sangat positif dan akan memajukan bidang jika lembaga memiliki keterampilan yang sangat baik dalam merencanakan program dan menganalisis apa yang akan terjadi di masa depan. Di sisi lain, jika lembaga yang membuat program tidak memahami atau memiliki sedikit pengetahuan tentang bagaimana merencanakan dan menganalisis dengan baik dampak yang akan terjadi, maka akan berdampak negatif.

Oleh karena itu, proses kerja otonomi daerah dipengaruhi tidak hanya terkait oleh kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan muatan otonomi daerah, tetapi juga oleh pemerintah pusat dan negara bagian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan daerah. Hal ini juga tergantung pada efektivitas. Otonomi. Demikian pula pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sangat bergantung pada kinerja pemerintah pusat, negara bagian, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA:

Akadun. (2017). MENGAKSELERASI KINERJA OTONOMI DAERAH. 2.

Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. Jurnal Pendidilkan Sejarah, 5(9), 79--83. http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/278