Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu sistem dan struktur yang digunakan untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham dan memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat umum.

Tujuan Good Corporate Governance

• Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
• Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
• Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroan.
• Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
• Mendorong agar Organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan.

Profil PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Sumber: https://adhi.co.id/tentang-adhi-2/makna-logo/

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. adalah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak di bidang kontruksi dan pengembangan infrastruktur. Didirikan pada tahun 1974, perusahaan ini telah berpengalaman dalam menyelesaikan berbagai proyek, termasuk pembangunan jembatan, jalan, gedung, dan fasilitas publik lainnya. PT Adhi Karya juga terlibat dalam proyek transportasi seperti pembangunan rel kereta api dan system transportasi massal. Perusahaan ini memiliki komitmen terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan bertanggung jawab sosial, serta berfokus pada keberlanjutan dan inovasi di sektor kontruksi dan infrastruktur.

Prinsip GCG ADHI

ADHI memiliki prinsip dasar yang menjadi acuan dalam berjalannya sistem tata kelola Perusahaan dan Implementasinya

Prinsip Transparansi

Sikap keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi.

Implementasi prinsip transparansi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

1. Keterbukaan Informasi; Perusahaan secara rutin mengungkapkan laporan keuangan yang telah diaudit serta informasi terkait kegiatan dan proyek yang sedang berjalan kepada publik dan pemangku kepentingan.
2. Pengadaan yang Transparan; Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prosedur yang jelas dapat diawasi oleh publik melalui sistem e-procurement untuk memastikan tidak ada praktik korupsi atau nepotisme.
3. Komunikasi yang Terbuka; Menjaga komunikasi terbuka dengan para pemangku kepentingan, termasuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai keputusan perusahaan dan perkembangan proyek.

Prinsip Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, wewenang, dan pertanggungjawaban Organ Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan dilaksanakansecara efektif.

Implementasi prinsip akuntabilitas PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

1. Laporan Keuangan yang dapat Dipertanggungjawabkan; PT Adhi Karya (Persero) Tbk. menyusun dan memublikasikan laporan keuangan yang diaudit secara independent untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
2. Pengawasan Internal yang Kuat; Perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk memonitor setiap kegiatan operasional dan memastikan bahwa Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.
3. Pelaporan kepada Pemangku Kepentingan; PT Adhi Karya (Persero) Tbk. melaporkan kinerja dan perkembangan proyek secara rutin kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan investor sebagai bentuk akuntabilitas terhadap kinerja dan penggunaan sumber daya.

Prinsip Bertanggung Jawab

Wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan serta etika bisnis yang sehat dalam pengelolaan Perseroan.

Implementasi prinsip bertanggung jawab PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

1. Kepatuhan terhadap Regulasi; PT Adhi Karya (Persero) Tbk. memastikan bahwa semua aktivitas operasional dan proyek yang dijalankan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku baik nasional maupun internasional.
2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR); Perusahaan melaksanakan program tanggung jawab sosial yang mendukung pengembangan masyarakat sekitar dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
3. Manajemen Risiko; PT Adhi Karya (Persero) Tbk. secara proaktif mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan perusahaan.

Prinsip Kemandirian

Wujud pengelolaan Perseroan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapunyang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Implementasi prinsip kemandirian PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

1. Struktur Organisasi yang Mandiri; Perseroan memiliki dewan komisaris dan direksi yang berfungsi secara independen untuk memastikan pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak luar.
2. Pengambilan Keputusan berdasarkan Kepentingan Perusahaan; Setiap keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan jangka panjang perusahaan tanpa intervensi yang dapat merugikan objektivitas dan integritas.
3. Pengawasan Independen; Dewan Komisaris dan Komite Audit bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan Perusahaan secara objektif tanpa campur tangan dari pihak yang memiliki kepentingan pribadi.

Prinsip Keadilan

Perseroan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat diperlakukan secara adil dan setara.

Implementasi prinsip keadilan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

1. Kesempatan yang Setara; Perseroan memberikan kesempatan yang setara bagi semua karyawan untuk berkembang melalui pelatihan dan promosi berdasarkan kinerja tanpa adanya diskriminasi.
2. Hak Pemegang Saham; Perseroan memastikan bahwa setiap pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas mendapatkan perlakuan yang adil termasuk dalam hal hak suara dan pembagian dividen.
3. Transparansi dalam Pengadaan; Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara adil dan terbuka dengan memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak yang memenuhi persyaratan.

Pedoman GCG ADHI

Sumber: PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 

ADHI memiliki pedoman dan dasar hukum yang menjadi landasan untuk menjalankan tata kelola perusahaan.

Pedoman 

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. 014-6/2020/377 tanggal 27 Juli 2020 PENYEMPURNAAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK/GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG CODE).

Dasar hukum

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriBadan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, AnggaranDasar Perusahaan, Visi dan Misi serta Praktik-Praktik Terbaik dalam GCG.
3. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentangIndikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 TentangPenerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
5. Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
6. Pedoman Etika Bisnis Perusahaan Komite Nasional Kebijakan Governance.

Manfaat, Tantangan, dan Hambatan dalam Penerapan GCG di PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Manfaat Penerapan GCG di PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

1. Meningkatkan Kepercayaan Pemangku Kepentingan; Penerapan GCG meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, yang berkontribusi pada peningkatan kepercayaan dari investor, pemerintah, mitra bisnis, dan masyarakat.
2. Kinerja Keuangan yang Lebih Baik; Adanya pengawasan dan pengelolaan yang lebih baik, PT Adhi Karya dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko kerugian, yang berujung pada kinerja keuangan yang lebih stabil dan menguntungkan.
3. Pengelolaan Risiko yang Lebih Baik; Penerapan GCG membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko lebih efektif, sehingga perusahaan dapat menghadapi ketidakpastian di pasar atau proyek dengan lebih siap.
4. Peningkatan Reputasi Perusahaan; Ketaatan pada prinsip-prinsip GCG meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat, mitra bisnis, dan regulator, sehingga membuka peluang lebih besar dalam memenangkan proyek besar dan tender.

Tantangan Penerapan GCG di PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

1. Kepatuhan Terhadap Regulasi yang Kompleks; PT Adhi Karya harus mematuhi berbagai regulasi yang terus berkembang dalam sektor konstruksi dan infrastruktur yang memerlukan penyesuaian kebijakan perusahaan agar tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku.
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM); Karyawan perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai prinsip GCG dan pelatihan serta pengembangan SDM yang memadai agar penerapan GCG dapat berjalan secara efektif di seluruh lini perusahaan.
3. Penerapan Sistem Pengawasan yang Konsisten; Dalam perusahaan besar dengan berbagai proyek di lokasi berbeda, pengawasan dan implementasi prinsip GCG di semua level operasional bisa menjadi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa standar diterapkan secara konsisten.
4. Ketergantungan pada Teknologi; Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas PT Adhi Karya membutuhkan sistem manajemen informasi yang andal. Penerapan sistem teknologi yang memadai untuk mendukung GCG kadang terhambat oleh keterbatasan infrastruktur atau biaya.

Hambatan Penerapan GCG di PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

1. Budaya Perusahaan yang Tertinggal; Mengubah budaya organisasi menjadi lebih terbuka dan mengedepankan transparansi bisa menjadi hambatan. Adanya kebiasaan atau praktik lama yang kurang mendukung prinsip GCG bisa menghambat proses implementasi.
2. Konflik Kepentingan; Dalam perusahaan besar seperti PT Adhi Karya, terdapat potensi konflik kepentingan antara pihak internal (manajemen, karyawan) dengan eksternal (mitra, vendor). Menjaga objektivitas dalam pengambilan keputusan adalah tantangan tersendiri.
3. Persaingan yang Ketat; Di sektor konstruksi yang sangat kompetitif, tekanan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dan dengan biaya efisien kadang membuat perusahaan menghadapi dilema antara mempertahankan standar GCG atau mengejar keuntungan cepat.
4. Keterbatasan Pengawasan Independen; Meskipun sudah ada komite audit dan pengawasan internal, mengawasi penerapan GCG di seluruh cabang dan proyek bisa sulit dilakukan secara efektif, terutama pada proyek-proyek besar yang melibatkan banyak pihak.