Transaksi Kode QR Kena MDR 0,7%, Merchant Kasih Surcharge ke Konsumen Enggak Ya?

Transaksi nontunai tengah menjamur di Indonesia, selaras dengan tren di dunia. Sistem pembayaran pun makin canggih, tidak lagi mengandalkan kartu, tetapi tinggal bawa ponsel pintar dan scan kode QR. Namun, bak petir menyambar di siang bolong, Bank Indonesia menerapkan standar kode QR dan menerapkan tarif merchant discount rate (MDR) 0,7% dari total transaksi. Kira-kira bakal bikin melempem transaksi nontunai enggak ya?

Merchant discount rate atau MDR menjadi momok bagi para pedagang kecil yang menyediakan fasilitas nontunai. Alhasil, beban itu pun kerap dijadikan surcharge ke konsumen.

Saya pun teringat kejadian pada 2018. Saat itu, saya ingin membayar pembelian elektronik menggunakan kartu debit di sebuah kios kecil pusat perbelanjaan, tapi sang penjual malah menyarankan tarik tunai di ATM dan membayar secara tunai ketimbang langsung gesek dengan kartu debit.

"Berhubung dengan kartu debit, mending langsung ambil di ATM saja. Biar enggak kena surcharge, saya tunggu di sini kok," ujarnya saat itu.

Faktanya, tarif MDR untuk kartu debit dan kredit dengan prinsipal asing memang besar. Dari situs resmi sebuah bank, tarif MDR menggunakan prinsipal American Express menjadi yang terbesar, yakni 3,25%, sedangkan tarif Maestro, Mastercard, Visa, JCB, dan Union Pay kompak 2%.

Adapun, tarif MDR untuk kartu dengan prinsipal lokal sebesar 0,15% untuk intra bank, dan 1% untuk antar bank.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) merilis standar kode QR untuk pembayaran nontunai bernama QR Code Indonesian Standard (QRIS) pada 17 Agustus 2019. Dibalik peluncuran standarisasi itu, BI juga mengumumkan pengenaan MDR pada transaksi dengan kode QR sebesar 0,7% untuk intra maupun antar penyedia jasa sistem pembayaran.

Tarif MDR adalah biaya jasa dari proses transaksi nontunai yang dikenakan ke pedagang. Jadi, pedagang tidak perlu mengeluarkan tenaga, ongkos, dan risiko uang hilang ketika menyetornya ke bank secara manual.

Bank sentral pun percaya diri tarif itu tidak akan menjadi beban pedagang karena masih di bawah 1%. Sayangnya, persepsi bank sentral bisa jadi berbeda dengan pedagang. Apalagi, platformsistem pembayaran kode QR tengah gencar menggandeng pengusaha kelas UMKM.

Hal itu bisa jadi mengurungkan niat para pedagang kelas UMKM untuk menggunakan fasilitas pembayaran kode QR. Pasalnya, beban tarif MDR yang dikenakan setiap transaksi itu bisa saja memangkas margin keuntungan yang tidak terlalu besar.

Memang penetrasi transaksi nontunai Indonesia meningkat drastis, terutama pascakewajiban transaksi nontunai di jalan tol dan transapotasi umum. Belum lagi, keberadaan GoPay, OVO, DANA, dan LinkAja yang gencar menambah jumlah penggunanya.

Dari data BI, persentase transaksi nontunai sampai Juni 2019 sudah mencapai 56,66% dari total transaksi tunai dan nontunai dengan kartu debit, kredit, dan uang elektronik.

Persentase itu sudah jauh lebih tinggi ketimbang 2017 dan 2018 yang masing-masing sekitar 33,71% dan 49,79%.Apakah angka penetrasi transaksi nontunai dari penduduk yang bankable itu sudah bisa memaksa para pedagang mulai beralih ke transaksi nontunai seperti, kode QR, meskipun bakal memangkas margin keuntungannya?

Jangan sampai, gara-gara tarif MDR 0,7%, para pedagang UMKM pun terpaksa mengenakan surcharge tambahan ke konsumen. Jika itu terjadi, bisa saja membuat konsumen enggan menggunakan transaksi via kode QR tersebut. Nanti kayak pribahasa, karena nila setitik, rusak susu sebelanga lagi.

Tayang di Suryarianto.id yang juga rilis di Bisnis Indonesia.