Mohon tunggu...
Sultoni
Sultoni Mohon Tunggu... Freelancer - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik AMATIRAN yang Suka Bola dan Traveling

Penulis lepas yang memiliki ketertarikan pada isu-isu sosial politik, kebijakan publik, bola dan traveling

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Pilihan

Pejabat Publik Kok Alergi di Kritik?

14 Mei 2023   16:16 Diperbarui: 14 Mei 2023   16:59 352
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Ada sebuah fenomena menarik namun sangat tak simpatik dari dua kasus viral yang membetot perhatian publik seantero tanah air akhir - akhir ini.

Fenomena tersebut yakni sikap dari pejabat -pejabat publik di negeri ini yang seolah alergi dan antipati terhadap kritik yang dilayangkan oleh orang lain terhadap dirinya atau kebijakan yang diambilnya.

Fenomena sikap anti kritik yang ditunjukkan oleh para pejabat publik tersebut jelas terlihat dan terjadi pada dua kasus viral yang menimpa Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Dani Hamdani.

Gubernur Lampung Diduga Intimidasi Orang Tua Bima Tiktoker

Bima Yudho, tiktoker Lampung. Foto : detik.com
Bima Yudho, tiktoker Lampung. Foto : detik.com

Adalah tiktoker bernama Bima Yudho Saputro, seorang anak muda asal Provinsi Lampung yang tengah menempuh studi di negeri kangguru, Australia.

Bima viral dimedia sosial setelah melalui akun tiktok miliknya, @awxbimareborn dirinya mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung.

Salah satu hal yang dikritik oleh Bima adalah soal terbatasnya insfratruktur yang ada di Provinsi Lampung khususnya insfratruktur jalan yang telah bertahun-tahun rusak berat dibanyak wilayah Lampung namun tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah setempat.

Buntut dari kritikan Bima yang kemudian viral dimedia sosial tersebut, orang tua Bima  diberitakan sampai dipanggil oleh Wakil Bupati Lampung Timur kerumah dinasnya yang kemudian diduga di intimidasi oleh Gubernur Lampung melalui sambungan telepon dan dinilai tidak mampu mendidik anaknya dengan baik.

Bahkan, Bima Yudho sendiri juga sempat dilaporkan ke polisi oleh seorang pengacara terkait konten kritik viralnya tersebut meskipun pada akhirnya laporan itu dihentikan oleh pihak kepolisian.

Guru Muda di Pangandaran di Intimidasi Setelah Lapor Dugaan Pungli 

Husein Ali Rafsanjani saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Foto : detik.com
Husein Ali Rafsanjani saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Foto : detik.com

Seorang guru ASN muda di kabupaten Pangandaran, Jawa Barat bernama Husein Ali Rafsanjani viral dimedia sosial setelah curhat di akun tiktok miliknya @husein_ar perihal dirinya yang mengundurkan diri dari ASN karena merasa diintimidasi setelah melaporkan adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kabupaten Pangandaran tahun 2020.

Husein melaporkan adanya dugaan praktik pungli yang dilakukan oleh BKSDM Kabupaten Pangandaran pada kegiatan Latsar CPNS 2020 melalui laman lapor.go.id.

Husein mengatakan dia diminta membayar uang transportasi sebesar Rp270 ribu untuk mengikuti pelatihan, padahal biaya kegiatan sudah dianggarkan. Ia juga mengaku membawa kendaraan pribadi untuk menuju ke lokasi, namun dirinya dan peserta lain yang absen tetap ditagih.

Kemudian, saat latihan dasar itu berjalan, para peserta juga kembali diminta membayar Rp310 ribu yang tidak diketahui peruntukannya.

Akibat laporannya tersebut Husein menceritakan sempat dipanggil oleh pihak BKSDM Kabupaten Pangandaran untuk 'disidang' selama enam jam dengan dikelilingi oleh 12 orang oknum pegawai BKSDM Pangandaran untuk dimintai keterangan.

Diketahui, Husein akhirnya memilih mundur sebagai guru ASN di Pangandaran setelah mendapat intimidasi dan bahkan diancam akan dipecat jika tidak mau mencabut laporan atas dugaan praktik pungli tersebut.

Tidak Seharusnya Pejabat Publik Bersikap Anti Terhadap Kritik

Dari dua kasus viral diatas kita bisa melihat sebuah pola sikap yang sama yang ditunjukkan oleh Gubernur Lampung dan Kepala BKSDM Pangandaran sebagai bentuk reaksi atas kritik yang dilayangkan oleh orang lain terhadap mereka.

Gubernur Lampung dan Kepala BKSDM Pangandaran sama-sama bereaksi negatif dalam menanggapi kritik yang disampaikan oleh orang lain kepada mereka.

Alih-alih berterimakasih dan memberikan jawaban serta solusi yang logis atas kritik yang disampaikan oleh Bima dan Husein kepada instansi mereka, para pejabat publik diatas justru bereaksi negatif dengan melakukan intimidasi dan pengancaman kepada para pengkiritik.

Sungguh sebuah sikap reaktif berlebihan yang sangat disayangkan dilakukan oleh seorang pejabat publik yang semestinya harus bisa menjadi pendengar yang baik terhadap setiap kritik dan keluhan dari setiap masyarakat.

Ibarat obat kritik itu memang pahit, tapi yakinlah hanya dengan meminum obatlah rasa sakit akan bisa disembuhkan. 

Selain sebagi obat bagi para pejabat publik, kritik juga merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah negara demokrasi.

Sebuah negara baru bisa disebut sebagai negara yang demokratis apabila ruang-ruang untuk menyampaikan kritik dan aspirasi dari masyarakat tidak disumbat dan dibatasi oleh negara, dalam hal ini oleh para pejabat-pejabatnya.

Kesimpulan

Sejatinya tidak ada seorangpun pejabat publik didunia ini yang sempurna, sehebat apapun mereka. Maka, seorang pejabat publik yang baik akan selalu membutuhkan dan mendengarkan kritik yang disampaikan oleh orang lain kepadanya dengan tujuan untuk dapat terus memperbaiki kualitas dirinya.

Ketika ada seseorang atau masyarakat yang mengkritik pejabat publik, apalagi jika kritik yang disampaikan itu adalah sebuah kritik yang konstruktif alias kritik yang membangun, maka sudah seyogyanya semua pejabat publik dinegeri ini harus bisa menanggapinya dengan cara-cara yang profesional, arif dan bijaksana.

Professionalitas mereka sebagai seorang pejabat publik harus selalu dikedepankan ketimbang memilih langkah-langkah yang intimidatif, pengancaman dan kekerasan dalam menghadapi para pengkritik.

Seandainya Gubernur Lampung dan Kepala BKSDM Pangandaran saat itu bisa bersikap profesional, arif dan bijaksana dalam menanggapi kritik yang disampaikan oleh Bima dan Husein kepada mereka dengan memberikan jawaban dan klarifikasi atas apa yang Bima dan Husein keluhkan tanpa melakukan aksi-aksi intimidasi dan pengancaman yang berlebihan, maka saya yakin mereka berdua tidak akan menjadi bulan-bulanan netizen seperti yang terjadi saat ini.

Semoga kasus Bima dan Husein menjadi pelajaran berharga untuk seluruh pejabat publik di negeri ini dan juga tentunya untuk kita semua.

Sekian dari Jambi untuk Kompasiana, salam!

Pematang Gadung, 14 Mei 2023

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun