Ledakan kasus penularan Covid-19 dilaporkan kembali terjadi di China pasca Pelonggaran kebijakan Zero-Covid oleh pemerintah China.
Pemerintah China resmi melonggarkan kebijakan Zero-Covid pada Rabu (7/12/2022), setelah banyak warga China melakukan aksi protes karena sudah merasa muak dan bosan hidup tertekan dibawah aturan ketat terkait pembatasan kegiatan sosial ekonomi masyarakat akibat merebaknya kasus Covid-19 sejak tahun 2019 silam.
Pelonggaran kebijakan Zero-Covid di China membuat warga sipil tak lagi diwajibkan untuk menjalani tes Covid-19. Pengetesan Covid-19 hanya diwajibkan untuk kelompok tertentu, seperti petugas kesehatan.
Sebelumnya pemerintah China dibawah komando Presiden  Xi Jinping sempat menerapkan kebijakan Zero-Covid yang membuat pemerintah dapat mengurung masyarakat di rumah mereka selama berbulan-bulan dengan alasan karantina.
Belakangan kebijakan tersebut dikritik oleh para demonstran yang menuntut pelonggaran kebijakan Zero-Covid dan menganggap kebijakan Zero-Covid sebagai sebuah kebijakan yang tidak ilmiah dan tidak efektif.
Sebagian masyarakat China yang lain mengeluh karena sistem yang gagal untuk menanggapi kebutuhan mereka selama masa pemberlakuan kebijakan Zero-Covid.
Langkah-langkah ketat China pada awalnya diterima untuk meminimalkan kematian, sementara negara-negara lain mengalami gelombang virus covid yang mematikan. Tetapi konsensus itu mulai goyah dalam beberapa pekan terakhir.
Kebijakan Zero-Covid yang diterapkan oleh pemerintah China  justru diduga menimbulkan kesulitan tersendiri bagi warga negara China. Sedangkan disisi lain pemerintah Xi Jinping dinilai tidak terlalu peduli dengan kesulitan yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut
Musim semi ini, jutaan penduduk Shanghai dilaporkan harus mengalami lockdown ketat yang mengakibatkan kekurangan makanan, membatasi akses ke perawatan medis, dan kesulitan ekonomi.
Menanggapi meledaknya kembali kasus Covid-19 di China akhir-akhir ini, beberapa negara-negara maju di dunia mengambil tindakan preventif dengan melakukan pengetatan terhadap syarat kedatangan turis yang berasal dari negara China.
Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Jepang, dan Korea Selatan adalah termasuk di antara negara yang menerapkan pembatasan  Covid-19 bagi pelancong yang berasal dari negara China.
Negara-negara tersebut mewajibkan setiap pelancong yang berasal dari China untuk menunjukkan tes negatif Covid-19 sebelum masuk ke negara mereka.
Kebijakan pengetatan ini diberlakukan oleh negara-negara tersebut karena China dianggap sedang menghadapi lonjakan kasus Covid-19 dan kekhawatiran akan munculnya varian baru virus Covid-19 yang lebih berbahaya dari negara China.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah Provinsi Zhejiang, China melaporkan 1 juta kasus infeksi Covid-19 harian terbaru pada Minggu (25/12/2022). Jumlah ini diperkirakan akan terus naik berlipat ganda pada hari-hari mendatang.
Lonjakan infeksi Covid-19 itu telah menyebabkan kenaikan angka pasien virus corona yang melonjak tajam di banyak rumah sakit di China.
Bagaimana dengan sikap pemerintah Indonesia menanggapi lonjakan kasus Covid-19 yang kembali terjadi di China?
Hingga saat ini sepertinya belum ada langkah kebijakan berarti yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menanggapi melonjaknya kembali kasus harian Covid-19 di China.
Upaya preventif dengan melakukan pengetatan syarat bebas Covid-19 bagi para pelancong yang berasal dari negara China sepertinya belum juga diterapkan oleh pemerintah Indonesia seperti halnya kebijakan yang diambil oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada dan Jepang.
Padahal kebijakan tersebut menurut hemat penulis seharusnya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi melonjaknya kembali Virus Covid-19 di Indonesia yang berasal dari China.
Sebab jika tidak segera dilakukan tindakan preventif dengan melakukan pengetatan syarat masuk bagi WNA ke Indonesia khususnya yang berasal dari China, Indonesia akan mengulang kembali kesalahan yang sama sebagaimana yang telah dilakukan pemerintah pada saat awal virus Covid-19 mulai menyebar ke Indonesia yakni  di awal tahun 2020 yang lalu.
Saat itu pemerintah Indonesia juga terkesan lambat dalam mengambil sikap, padahal Virus Covid-19 yang berasal dari China telah menyebar ke berbagai penjuru dunia sejak akhir tahun 2019.
Sejalan dengan hal tersebut, dikutip dari kompas.com, epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mendorong agar pemerintah segera mengambil kebijakan untuk memperketat syarat masuk Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia, khususnya terhadap WNA yang berasal dari negara tirai bambu.
Dicky menyebut sudah waktunya bagi Indonesia untuk memperkuat skrining atau pengetatan kriteria masuk WNA dari China khususnya, dan juga tentu dari negara-negara yang berpotensi mengalami lonjakan subvarian Covid-19.
Hal tersebut perlu segera dilakukan untuk mencegah agar ledakan baru kasus penularan Covid-19 tidak kembali terjadi di Indonesia seperti halnya yang terjadi di China. Apalagi saat ini pemerintah telah resmi mencabut status PPKM di Indonesia.
Kesimpulan
Tingginya kasus penularan Covid-19 di China yang terjadi akhir-akhir ini sudah seharusnya menjadi warning yang serius bagi pemerintah RI untuk meningkatkan kewaspadaan akan kemungkinan datangnya kembali lonjakan virus Covid-19 di Indonesia seperti halnya yang terjadi di China.
Untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi, pemerintah harus segera mengambil kebijakan pengetatan persyaratan bebas Covid-19 bagi setiap WNA yang masuk ke Indonesia khususnya yang berasal dari negara China.
Pengalaman yang terjadi di awal tahun 2020 silam harus menjadi pelajaran yang berharga bagi pemerintah Indonesia.
Indonesia tidak boleh menjadi seperti keledai yang bisa masuk dua kali kelubang galian yang sama.
Sekian dari Jambi untuk Kompasiana.
Salam sehat!
Pematang Gadung, 4 Januari 2023
