Anies dan Fenomena Gagalnya Fungsi Kaderisasi Kepemimpinan Oleh Partai Politik

Selain itu, seperti sudah menjadi budaya didalam partai politik yang ada di Indonesia, jika seolah-olah selalu memasang target bahwa ketua umum mereka harus diplot menjadi capres atau cawapres.

Hal tersebut diatas menunjukkan sebuah fakta, bahwa pengambilan keputusan politik oleh partai politik dalam menentukan calon-calon pemimpin di pemerintahan masih sangat bersifat elitis, yakni sangat bergantung pada sekelompok elite dalam partai politik itu sendiri, sehingga proses kaderisasi kepemimpinan sebagaimana yang diharapkan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Idealnya, setiap partai politik yang ada di Indonesia minimal harus mempuyai dua atau tiga nama figur kader yang potensial untuk dicalonkan sebagai capres atau cawapres diluar nama ketua umum partai politik.

Hal ini juga berlaku sama didaerah dalam proses pencalonan kepala daerah dalam ajang pilkada, baik untuk tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota.

Jika hal tersebut bisa terwujud, maka fungsi kaderisasi yang dijalankan oleh partai politik baru bisa dikatakan berjalan.

Yang terjadi saat ini nampaknya justru sebaliknya. Partai politik sering kali mencomot nama-nama calon pemimpin potensial dari kalangan diluar kader partai. Kemudian setelah yang bersangkutan terpilih menjadi pemimpin di pemerintahan, barulah mereka ditarik masuk menjadi anggota partai politik yang mengusungnya.

Atau dengan kata lain, partai-partai politik saat ini bukan menjadi produsen calon-calon pemimpin dengan memaksimalkan fungsi kaderisasi kepemimpinan yang dimilikinya, tapi malah sebaliknya partai politik justru menjadi konsumen dengan hanya menerima bersih calon pemimpin yang telah ditempa oleh ekosistem diluar partai politik.

Itulah mengapa, penulis berani menyebut bahwa partai politik saat ini telah gagal dalam menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan yang dimilikinya.

Demikian, dari Jambi untuk Kompasiana. Semoga bermanfaat!

Pematang Gadung, 20 November 2022