Atas kontroversi-kontroversi yang ditimbulkan oleh DPP Apdesi tersebut, maka adalah hal yang wajar apabila kemudian muncul desakan-desakan agar organisasi DPP Apdesi tidak mengeluarkan statement yang justru merugikan aparatur pemerintah desa secara keseluruhan.
Karena statment-statment kontroversial tersebut dapat menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu ditengah-tengah masyarakat.
Jika ingin menyuarakan aspirasi atau kepentingan pribadi Kepala Desa, maka akan lebih elegan jika tidak menggunakan nama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, tapi Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia.
Ada apa dengan DPP Apdesi?
Entahlah, yang jelas saat ini DPP Apdesi terlihat lebih mementingkan kepentingan pridadi dan kelomponya sebagai Kepala Desa dibanding kepentingan bersama sebagai aparatur pemerintah desa.
(Penulis adalah seorang mantan Perangkat Desa dan sampai saat ini tercatat masih aktif sebagai anggota PPDI di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.)
