Rekam Jejak DPP Apdesi yang Kontroversial
Ditahun 2022 ini saja, tercatat DPP Apdesi sudah dua kali membuat pernyataan yang menuai kontroversi ditengah-tengah masyarakat.
Pertama, diakhir Maret 2022 yang lalu, ketua umum DPP Apdesi membuat sebuah pernyataan kontroversial yang menggegerkan publik. Yakni mendukung agar Presiden Jokowi bisa menjabat presiden selama tiga periode.
Dikutip dari Tribunnews.com, pernyataan tersebut disampaikan Surta kepada awak media setelah acara Silaturahmi Nasional APDESI 2022, di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).
Surta mengatakan bahwa setelah Lebaran akan ada deklarasi dukungan Jokowi tiga periode dari DPP Apdesi.
Pernyataan kontroversial Surta tersebut jelas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang masa jabatan presiden, serta tidak mencerminkan sama sekali aspirasi dari aparatur pemerintah desa se Indonesia.
Apalagi jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa bahwa aparatur pemerintah desa dilarang ikut terlibat dalam kegiatan politik praktis.
Kedua, dipertengahan Oktober  2022 beredar rekomendasi audiensi dari DPP Apdesi.
Surat rekomendasi dari DPP Apdesi ini berisi 11 poin usulan yang akan disampaikan kepada presiden melalui Mendagri.
Ke 11 poin rekomendasi tersebut dinilai oleh kalangan aparatur pemerintah desa, khususnya Perangkat Desa, tidak mencerminkan keinginan dari aparatur pemerintah desa secara keseluruhan, tapi lebih mencerminkan kehendak para Kepala Desa secara pribadi yang tergabung dalam DPP Apdesi.
Padahal sesui dengan namanya, sebagai organisasi yang menaungi aparatur pemerintah desa, DPP Apdesi seharusnya juga mendengar dan menampung aspirasi dari Perangkat Desa sebagai salah satu bagian dari unsur pemerintah desa.
