Rencana Pemerintah SBY-Boedino untuk menaikan harga BBM telah menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Mulai dari yang menentang, Sampai dengan yang pasrah menerima kenyataan. Semua memberikan berbagai tanggapan dan persepsi yang berbeda. Penentangan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Perlawanan Demonstan. Ditunjukkan dengan  gelombang demonstrasi yang semakin membesar. Menjelang 1 April 2012. Hampir semua siaran televisi menyiarkan perlawanan Demonstran. Di setiap pelosok tanah air Indonesia. Aksi demonstran tidaklah berangkat dari "ruangkosong". Para Demonstan berangkat dari ruang dialektika. Perenungan dan sensitivitas sosial yang ada dalam masyarakat. Demonstran (baca: Mahasiswa) membawa ideologi gerakan yang menjunjung asas keberpihakan pada rakyat kecil. Ideologi inilah yang menggerakkan Mahasiswa dalam melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah. Ketika rakyat semakin tertindas. Suatu ketika Frans Magnis Suseno pernah berujar bahwa ideologi sebagai sistem berpikir, nilai-nilai dan sikap dasar rohaniah sebuah gerakan, kelompok sosial atau individu, yang berfungsi memberi pola, mengonsolidasikan dan menciptakan arti dalam tindakan masyarakat. Penolakan terhadap kenaikan harga BBM berangkat dari sebuah kegelisahan Mahasiswa terhadap rakyat kecil yang "terdiskriminasi" dan "tertindas". Mahasiswa menjadi "katalisator" perjuangan rakyat yang terus "mengkristal" dalam menentang kebijakan (policy) yang tidak populis dan merugikan rakyat. Di sisi lain kemunafikan para elite politik berada dalam kursi kekuasaan. Telah menghianati amanat rakyat. Kepercayaan rakyat nampaknya tertikam dari belakang oleh penguasa. Rakyat selalu mempercayai mereka untuk merealisasikan janji-janji. Ternyata hanya ucapan janji semata. Mau di kemanakan arah bangsa Indonesia ini ? Rupanya tidak jelas dan telah melenceng jauh dari tujuan utamanya. Hal itu, diakibatkan oleh struktur rezim. Hanya bekerja sekehendak hatinya sendiri. Prinsip dasar dari hak asasi manusia rakyat telah terenggut oleh "kejamnya rezim fasis" yang telah bercokol dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan yang sangat menarik adalah sejauh mana gelombang perlawanan rakyat yang disimbolkan dengan aksi demonstrasi ini mampu memengaruhi rencana kebijakan pemerintah (SBY-Boediono) untuk menaikkan harga BBM ? Melihat fenomena demonstrasi yang pernah dilakukan sebelumnya oleh rakyat dengan rencana kebijakan yang substansinya juga sama. Di mana suara para aktivis parlemen jalanan nyaris tidak di pedulikan oleh pemerintah. Harga BBM tetap saja naik. Mengapa ? Ini tentunya menjadi pertanyaan yang menarik. Sebab idealnya dalam tatanan sistem politik demokrasi. Aksi tuntutan atau penolakan didengarkan bahkan menjadi perhatian kalangan eksekutif pemerintahan sebagai pengambil kebijakan. Apakah ini disebabkan pemerintahan SBY-Boediono sudah tidak peduli lagi dengan nasib dan penderitaan masyarakat ? Ataukah pemerintahan SBY-Boediono mengalami kondisi "dilematis" gara-gara perlawanan Demonstran yang semakin "membesar". Tampaknya  pemerintah hanya menganggap gelombang Demonstran sebagai gerakan represif yang tidak akan berlangsung dan bertahan lama. Sehingga aksi para Demonstran tidak menjadi penting untuk didengarkan. Pemerintah saat ini lebih jauh mementingkan sosialisasi kebijakan. Melancong ke luar negeri. Pemerintah seolah telah "amnesia" di luar negeri bahwa kebijakannya telah menyulut api "memanas" di tanah air. SBY yang konon katanya, menjalankan tugas negara. Tentu saja kebijakan pemerintah (SBY-Boediono). Sangat "sembrono" dengan menaikkan harga dan tarif atas BBM. Yang kelak berdampak buruk terhadap masyarakat. Hemat Penulis ada beberapa dampak buruk utama dari kenaikan tersebut, yaitu (1) kehidupan rakyat menjadi semakin sengsara, (2) pengangguran semakin bertambah, (3) kemiskinan semakin meluas, (4) rusaknya mekanisme ekonomi yang telah ada, (5) bertambahnya tingkat kriminalitas. Oleh Karena sudah menjadi "sunnatullah" _ hukum pasar. Dalam perekonomian, bahwa kenaikan harga barang dan jasa. Akan memicu kenaikan pada harga barang dan jasa lainnya. Estimasi kisaran kenaikan antara Rp500 s/d Rp1.500 per liter. Rencana tersebut  mengundang polemik. BBM telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Baik untuk rumah tangga (keluarga) seperti transportasi, maupun industri. Kenaikan harga akan memicu turunnya daya beli masyarakat. Tak hanya itu, perusahaan-pun akan melakukan efisiensi dengan "merumahkan" (PHK) karyawan. Dalam rangka mentaktisi beban subsidi. Pemerintah Dilematis Sementara itu, pembatasan BBM bersubsidi juga mengemuka. Terlalu kompleks masalahnya. Dan potensial menimbulkan masalah baru, seperti penimbunan BBM dengan memperalat kendaraan pelat kuning dan roda dua yang tetap mendapat BBM subsidi. "Pemerintah tampak terjebak dalam posisi dilematis". Jika pun kenaikan harga BBM benar akan diberlakukan sebagai solusi. Rakyatlah yang menjadi korban pertama. Dan bisa jadi, kebijakan tersebut menimbulkan gejolak sosial. Demonstrasi besar-besaran akan menyeruak di berbagai daerah. Sebagai bentuk perlawanan rezim. Rencana kebijakan kenaikan BBM menggambarkan bahwa ketidakberdayaan pemerintah (baca: SBY-Boediono), menghadapi permasalahan kenaikan harga minyak dunia. Padahal idealnya Pemerintah harus lebih peka dengan kondisi masyarakat saat ini. Pemerintah tidak boleh "dilematis". Hanya karena Demonstran yang memberi perlawanan terus menerus. Tumpah ruah ke jalan. Padahal subsidi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Apa yang diinginkan rakyat hari ini adalah bagaimana aksi tuntutan yang telah dilakukan akan membuahkan hasil. Bukan berarti memaksakan kehendak. Tapi hasil yang diharapkan adalah pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Kini wacana telah berkembang di publik. Gerakan penentangan Mahasiswa terus berdetak kencang. Kalau pemerintah terus menjadi "dilema". Maka tak pelak lagi untuk berkata, pemerintah telah mengambil posisi sebagai "aktor otoriter". Penuh kekuasaan yang tak tersentuh_ Uncountable power. Gelombang perlawanan akan terus berdenyut. Konteks realitas hidup hari ini hanya menyajikan dua pilihan. Hidup tertindas atau mati terhormat. Sebagai insan gerakan. Kita tidak akan pernah tunduk akan hegemoni (egemonia) dan otoritarianisme rezim Penguasa.
