Maraknya demonstrasi dilakukan oleh Mahasiswa. Dalam menentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Nampaknya menjadi sebuah “dilematis” oleh pemerintahan SBY-Boedino. Hal ini terlihat bahwa, pemerintah melibatkan TNI. Untuk menangani aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Pada dasarnya TNI merupakan sebuah lembaga yang mempunyai hak “istimewa” dalam menjalankan kontrol keamanan negara (Baca: Militer). Pertanyan kemudian, apakah TNI merupakan sebuah lembaga yang masih bertahan dengan fungsinya untuk mempertahankan Negara ? Ataukah militer mencoba memainkan perannya untuk merebut dan menguasai pemerintahan sipil dengan tujuan meniadakan partisipasi rakyat ? Karena mempunyai target orientasi politik. Sikap “anti” partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh militer ternyata melukai sistem tatanan demokrasi yang sampai hari ini kita agungkan. “Nampaknya kartu merah demokrasi telah teranulir”. Pada dasarnya prinsip demokrasi memang mendorong pemerintah transparan agar menjalankan fungsi dan mengemban tugas secara bertanggung jawab. Termasuk melindungi hak-hak masyarakyat dan memberikan kebebasan sepenuhnya atas rakyat (freedom of the people). Kita perlu belajar dari kegagalan masa lalu. Lebih dari 32 tahun menderita karena adanya dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh rezim tanpa didukung dengan demokrasi yang sebenar-benarnya. Persoalan yang diderita rakyat. Diantaranya kebebasan rakyat selalu dihakimi. sehingga kemiskinan menjadi tuan rumah dan pengangguran semakin meraja lela dimana-mana. Rezim otoriter saat itu bukanlah alat. Cara ataupun proses untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Terbukti jalan “otoriterianisme” telah gagal dalam memajukan kesejahteraan umum karena segelintir orang menikmati “kue” kapitalisme. Akan tetapi di lain pihak masih banyak kerumunan orang yang kelaparan dan tidak mempunyai tempat tinggal. karena ada pelanggengan budaya “patronase” semakin kuat. Kini sudah saatnya rakyat tidak lagi mewariskan sejarah kemunafikan tersebut. Haram hukumnya jika militer mencoba mengintervensi kepentingan rakyat. Apalagi menghakimi suara-suara kebenaran rakyat. Sebab kebebasan rakyat merupakan representasi penderitaan yang dibangun oleh “rezim penguasa” telah terhianati. Militer harus kembali ke asalnya sebagai “makhluk Tuhan” yang tidak “berdosa” dalam konteks pengamanan Negara. Ketika Negara terancam oleh kepentingan militer Asing. Militer bukan lagi sebagai alat untuk menghancurkan dan membungkam “nalar kritis” masyarakat.
