Salah satu impian besar Soekarno sebagai salah satu founding fathers yang mendirikan negara bernama Indonesia, bahwa negara yang berdiri dengan perjuangan ratusan tahun tersebut bisa menjadi salah satu pionir di kancah dunia.
Hari ini, Senin 29 Oktober 2018, lagi-lagi Indonesia kembali berperan untuk sebuah ajang yang berhubungan langsung dengan impian Soekarno. Jadi tuan rumah sebuah ajang sekelas Our Ocean Conference 2018 (OOC 2018), menjadi pionir untuk pengentasan masalah dunia, terutama yang berhubungan langsung dengan kelautan.
Setidaknya itu juga teraba dari narasi-narasi ditonjolkan beberapa pejabat negara, dari para menteri yang terlibat di acara tersebut hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri.
Sebut saja saat Jokowi berbicara dalam peresmian acara itu sendiri. Ia terlihat menggarisbawahi seputar potensi yang ada di Tanah Air. Â "Saya sadar bahwa bangsa kami bangsa bahari. Saya sadar wilayah air kami lebih besar daripada darat," sebagian kalimat yang juga mengawali pidatonya.Â
Selain itu, ia juga me-highlight seputar fakta bagaimana pengaruh lautan terhadap kehidupan masyarakatt dunia. Bahkan, menurutnya, laut justru telah menjadi sumber kehidupan penduduk dunia.
Salah satu bukti yang disodorkan olehnya, berdasarkan isi pidato yang tersebar di berbagai media, adalah fakta bahwa ada 3,2 miliar manusia yang hidup dalam radius 100 km dari lautan. Di sini Jokowi mengajak membuka mata bahwa tingkat seberapa penting laut atas kehidupan manusia, memang tak bisa dilihat sebelah mata.
Melihat lebih jauh lagi narasi yang terdapat dalam pernyataan orang nomor satu di republik ini, bagaimana Indonesia memetakan persoalan kelautan. Ia mengutip data salah satu badan di bawah PBB, FAO, yang menyebutkan bahwa persoalan nilai IUU Fishing yang terampas secara ilegal hingga 26 juta ton. Jumlah tersebut mencapai kisaran 30 miliar dolar AS.
Hal lain yang juga disinggung olehnya adalah berbagai masalah serius yang juga tidak lepas dari dunia kelautan. "Adanya perompakan, perdagangan manusia, penyelundupan obat-obatan, perbudakan, dan lain-lain," kata Jokowi, dalam pidato sambutannya. "Kemudian tumpang tindih aturan maritim jika tidak ada negosiasi dan hukum internasional juga mengancam stabilitas. Hukum internasional juga akan menjadi pemandu penyelesaian maritim, kesehatan laut juga memprihatinkan."
Di sisi lain, Jokowi juga menggarisbawahi apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat dunia dan negara-negara terkait, untuk dapat mengentaskan seabrek persoalan yang berhubungan dengan kelautan tersebut.Â
"Pemerintah saja tidak mungkin menyelesaikan semuanya, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama, kolaborasi, kita butuh multi stage partnership, global partnership. Semua kerja sama global untuk sustainable development goal (pembangunan berkelanjutan; pen), khususnya untuk perlindungan laut," Jokowi menggarisbawahi.
