Lima Alarm Bahaya di Pilkada DKI

Politik dan intrik hingga strategi licik memang menjadi hal yang sulit terpisah. Jauh sebelum Niccolo Machiavelli menawarkan jurus segala cara, praktik itu sudah ada, dan langgeng setelah menembus pergantian waktu hingga ke depan muka kita: Pilkada DKI Jakarta.

Dari berbagai hal paling mengemuka, sedikitnya ada beberapa fakta buruk terpampang di Jakarta saja. Di daerah lain yang juga mengadakan Pilkada serentak tahun ini, terbilang tak sesengit yang terjadi di DKI.

Beberapa fakta buruk itu tak lepas dari dua hal, pelaku politik dan para pendukung di belakangnya. 

1. Diskriminasi

Diskriminasi menjadi hal paling menonjol sepanjang pergulatan masing-masing kubu menuju DKI-1. Itu terjadi jauh sebelum putaran pertama dan bertahan hingga ke putaran kedua.

Persoalan satu pemeluk agama merasa lebih berhak dipilih jadi gubernur, satu etnis lebih pantas dari etnis lain, merupakan pemandangan cukup telanjang sepanjang kontes Pilkada DKI kali ini. Di sini, pemerintah belum menunjukkan satu langkah tegas untuk mengantisipasi, kecuali imbauan menurunkan spanduk bernada agitasi dan teror, dan ini pun baru muncul belakangan ini.

2. Pelecehan konstitusi

Dalam konstitusi jelas, semua warga negara di Indonesia memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Namun, lagi-lagi marak terjadi, berdalih pada agama lantas satu pihak leluasa melecehkan pihak lainnya. 

Terutama, saat kalangan mayoritas dikompori segelintir kalangan yang berkepentingan melempar propaganda bahwa memilih gubernur dari agama berbeda maka akan berujung neraka, murka Tuhan. 

Sedikit sekali kampanye balasan bahwa murka Tuhan justru lebih rentan terjadi pada pelaku keburukan, terlepas orang itu berasal dari agama manapun. Bahwa, jika pisau dapur saja bisa menjadi petaka jika jatuh ke tangan yang tidak tepat. Lagi serentetan kasus korupsi menjadi bukti, karena uang sajalah semua mereka merasa seagama.

Sayang sekali, lagi-lagi pemerintah terlalu memilih langkah persuasif, sehingga tindakan tegas nyaris tak terlihat untuk menunjukkan bahwa negara ini berpegang pada konstitusi bukan meletakkan aturan satu agama di atas aturan agama lainnya, atau pemeluk satu agama di atas pemeluk agama lainnya. 

Satu sisi itu dapat dipahami, agar tak terjadi bentrokan yang berujung sia-sia. Tapi membiarkan pelecehan kepada konstitusi itu sendiri justru berakibat tak kalah fatal; akan terjadi kesewenang-wenangan satu kelompok atas kelompok lainnya. Terlebih pelecehan itu sendiri ibarat menjalarnya api, belum tentu kekuatan tangan yang bja memadamkannya akan lebih cepat dengan kemampuan api memberangus segalanya--ketika ia lama terbiarkan tak terkendali

3. Isu SARA

Meski ada larangan yang tertulis dalam Undang-Undang bahwa hal-hal berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan) tak boleh diusik, namun ini juga yang paling menonjol di Pilkada DKI. Terutama kalangan pemeluk agama yang dikategorikan minoritas berdasarkan jumlah penganutnya, acap menjadi sasaran penzaliman oknum-oknum yang merasa paling mewakili kalangan mayoritas.

Ada "ketakutan kolektif" yang dibangun dan dijadikan senjata propaganda bahwa jika penganut agama minoritas mendapatkan panggung, maka mereka akan menzalimi mayoritas. Sudut pandang absurd ini bahkan dijadikan bahan diskusi di depan umum, termasuk di rumah-rumah ibadah.

Salah satu pihak paling getol memainkan isu ini adalah partai politik yang memiliki afiliasi dengan gerakan keagamaan transnasional dan punya kekuatan politik di legislatif.

Lewat kekuatan kader, mereka acap melakukan "brainwash" lewat media sosial, dan menyebarkan perspektif beraroma fasis; meletakkan satu penganut agama jauh di atas pemeluk agama lainnya. 

Selain itu, mereka pun acap menyebar propaganda bahwa pemeluk agama di luar mereka adalah ancaman atas eksistensi mereka dan ini cukup ampuh membawa pengaruh terutama ke kalangan akar rumput.

4. Teror

Ada organisasi massa yang terlibat dalam kasus ini. Kemampuan mereka dalam memobilisasi massa lewat propaganda sentimen keagamaan, mampu menciptakan teror terhebat yang pernah terjadi di Indonesia.

Di masa lalu, teror gerakan separatis berbalut keagamaan seperti DI/TII mudah ditumpas karena mereka secara terbuka menyatakan perang lawan pemerintah. Sementara gerakan ormas ini terbilang canggih, karena meneror tanpa senjata kecuali memainkan propaganda dan agitasi. Jika melawan, perusahaan roti dan perusahaan herbal pun menjadi sasaran mereka lewat kekuatan pemboikotan.

Lagi-lagi pemerintah terlihat terlalu hati-hati berhadapan dengan kelompok tersebut, dan membiarkan aspirasi mereka mengalir, dan hanya menangkal bagaimana agar mereka tak mengarah ke sikap anarki yang diterjemahkan sebagai kekerasan bersifat fisik.

 Sementara kekerasan, sejatinya juga mencakup hal-hal bersifat verbal dan psikis, dan ini acap menimpa kalangan minoritas dan juga sebagian dari mayoritas itu sendiri yang berani memilih sikap berbeda dengan mereka.

Simak saja perbincangan grup-grup di media sosial seperti Facebook atau Twitter, misalnya, tak sedikit yang menggaungkan ancaman akan melakukan kesadisan yang pernah terpampang pada 1998 yang pernah meninggalkan luka sangat dalam bagi sekelompok etnis dan agama.

Apakah perbincangan itu disikapi serius aparat hukum dan keamanan? Tak bermaksud meremehkan usaha mereka, tapi kesan yang mencuat, mereka hanya dapat menunggu laporan dan menunggu mana konten media sosial yang menjadi viral yang diyakini bisa membawa dampak cukup terlihat oleh mata publik.

Sementara yang lain, yang tak menjadi viral secara sporadis kecuali beredar di kalangan tertentu seperti tak terendus oleh tim cyber crime yang jadi unit khusus aparat terkait. Lagi-lagi mereka baru menindak setelah itu menjadi "masalah".

5. Penyalahgunaan rumah ibadah

Sulit mencari rumah ibadah belakangan ini yang tak menyinggung-nyinggung masalah beraroma SARA. Ada kesan begitu mendalamnya dendam sekelompok umat beragama dan terkesan berambisi besar untuk membenturkan satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Acapkali alasan yang disampaikan adalah logika yang dipaksakan. Ada upaya mencitrakan bahwa Tuhan akan tersenyum jika sekelompok manusia mampu memelihara kemarahan dan menumpahkan pada kalangan yang dianggap tak sedekat mereka dengan Tuhan itu sendiri.

Alhasil, di kalangan masyarakat awam, kemarahan itu diyakini sebagai sesuatu yang direstui Tuhan dan disenangi oleh-Nya.

Itu hanya sebagian dari seabrek persoalan yang melingkari Pilkada DKI Jakarta. Kenapa ini harus dicatat, tak lain agar pemerintah dapat lebih serius menyikapi fenomena ini. Sebab, ini berkaitan dengan hal beraroma fasis dan merangsek kelompok yang masih gampang dipanas-panasi.

Selama ini, kelompok itu hanya dimanfaatkan untuk tujuan jangka pendek, tapi membiarkan itu bisa saja dipelintir lebih jauh dan justru membawa dampak jangka panjang.

Kemajemukan yang menjadi bagian wajah Jakarta, dan Indonesia umumnya, sejatinya memang berguna sekali untuk kekuatan. Luar biasa jika kekuatan itu digunakan untuk mengisi kekurangan yang ada dan memperbaiki apa yang selama ini masih kurang bagus.

Tapi di sisi lain, patut pula digarisbawahi, dengan berbagai praktik politik telah dimainkan, tak sedikit dari mereka yang berpolitik yang terang-terangan menunjukkan sikap siap memamah siapa saja dan menghancurkan apa saja.

 Syukur-syukur jika mereka yang berkarakter seperti itu terpetakan dengan baik, dilokalisasi, dan dicegah membawa pengaruh destruktif atau bahkan subversif. Jika terlalu segan pada demokrasi dan HAM, jangan berangus mereka, namun bagaimana membuat mereka dapat membuang kepicikan dan keculasan pada tempatnya. Jika mungkin.*