Komitmen dari Pemerintahan Jokowi untuk menempatkan lautan sebagai masa depan bangsa maritim ini dibuktikan dengan dibentuknya kementerian baru dalam kabinetnya. Kementerian Koordinator Bidang Maritim. Komitmen dan konsistensi pemerintahan Jokowi ini mulai terlihat hasilnya dengan adanya peningkatan jumlah tangkapan ikan oleh nelayan kita paska pemberantasan illegal fishing oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
Tak berhenti disini, kebijakan pemberantasan illegal fishing melalui penenggelaman kapal tersebut diikuti dengan pembembangunan industri perikanan nasional. Nelayan mulai diberikan modal kerja dan kapal baru (3.500 kapal hingga 2019). Kesejahteraan nelayan mulai diperhatikan dengan pemberian 1 juta BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan yang kini sedang dalam proses penyelesaian admnistrasinya.
Kini, setelah hampir 2 tahun sang nahkoda membawa nafas perubahan di negeri maritim ini, beberapa kebijakannya untuk mewujudkan Lima Pilar Poros Maritim telah mulai nampak perkembangannya. Tol Laut yang dibangun sebagai sarana mewujudkan konektivitas antar daerah atau wilayah sudah mampu menurunkan harga kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia Timur.
Sejak dilantik sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli telah memulai diplomasi maritim dengan Timor Leste mengenai batas teritorial, dengan Malaysia membentuk CPOPC (Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit), dengan Belgia menjajaki kerjasama di sektor pariwisata dan pelabuhan, dengan Swiss menjajaki kerjasama pariwisata, energi hingga transportasi massal.
Tak hanya itu, Menko Rizal Ramli juga telah menjalin berbagai pertemuan di kantornya untuk membangun kerjasama di sektor maritim dengan Dubes China Xie Feng, Dubes Denmark Casper Klynge, Dubes Perancis Corinne Breuze, Dubes Rusia Mikhail Y Galuzin, Duta Besar Jepang Yasuaki Tanizaki, dan banyak tokoh penting lainnya dari mancanegara.
Terakhir ini, Menko Rizal Ramli yang sedang menghadiri Conference of the Ocean at Lisboa, Portugal, menyampaikan gagasan “Sustainable Ocean dan Blue Economy”. Gagasan Menko Rizal Ramli tentang Sustainable Ocean ini pernah ia sampaikan ketika melakukan kunjungan kerjanya di Banyuwangi, 9 April, yang lalu.
“Rakyat harus didorong untuk mencintai laut, karena laut adalah masa depan kita. Oleh karena itu, kita sedang mengembangkan apa yang disebut dengan sustainable ocean,” pesan Menko Rizal Ramli saat penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada seribu nelayan Banyuwangi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar, Banyuwangi.
“Sustainble ocean itu di antaranya dengan membuka kampung wisata nelayan yang hijau. Green fishing village. Hal ini untuk mengatasi tak menentunya hasil laut. Kita mendorong adanya penambahan penghasilan bagi nelayan di darat,” tambahnya.
Ya, untuk menjadi bangsa maritim yang besar, kita tak dapat hanya bertumpu semata kepada lautannya saja. Namun juga perlu untuk meletakkan dasar kehidupan masyarakat yang ada di daratan agar dapat mengembangkan perekonomiannya. Disinilah sesungguhnya pepatah “berikan kail bukan ikan” memperoleh kenyataan. Gagasan Menko Rizal Ramli yang selama ini menginginkan pertumbuhan ekonomi rakyat yang produktif akan terbuka jalannya.
Dalam sebuah kesempatan, Menko Rizal Ramli menyatakan bahwa Tol Laut yang digagas oleh Presiden Jokowi bukan hanya bermakna lalu lalang kapal-kapal di perairan nusantara, namun lebih daripada itu Tol Laut adalah terbangunnya konektivitas antar pulau di negeri maritim yang menciptkan pertumbuhan dan menggerak ekonomi di wilayah-wilayah pesisir atau pinggiran. Salah satu kebijakan untuk mendorong dan menggerakkan ekonomi wilayah pinggiran ini adalah keputusan Presiden Jokowi dalam mengembangkan Blok Masela di darat.
