(Presiden Sukarno)
Kutipan diatas, yang diangkat kembali oleh Presiden Jokowi dalam pelantikan 20 Oktober 2014 yang lalu, menunjukkan adanya tekad dari pemerintahan baru untuk menggali kembali keberadaan bangsa Indonesia yang disebut sebagai Archipelagic State. Archipelagic State ini memang umum dimaknai sebagai negara kepulauan. Akan tetapi, menurut Dr Hilmar Farid dalam Pidato Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta pada 10 November 2014 yang lalu, Archipelagic State menurut Prof Adrian Lapian (Guru Besar Sejarah UI dan penulis buku Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad 16 dan 17) dirumuskan sebagai lautan yang ditaburi pulau-pulau. Oleh karenanya, Dr Hilmar Farid berpendapat bahwa pemaknaan Archipelagic State sebagai negara kepulaun harus segera diubah, karena pengertian negara kepulauan telah membawa cara pandang kita terhadap laut sebagai penghalang atau pembatas antara satu pulau dengan pulau lainnya. Inilah sesungguhnya yang disebut oleh Presiden Jokowi sebagai Poros Maritim Dunia.
Untuk mewujudkan cita-cita seperti diatas, menurut Menko Rizal Ramli, kita memerlukan 5 pilar yang disebut sebagai Lima Jurus Mewujudkan Poros Maritim Dunia. Lima Jurus untuk Wujudkan Poros Maritim Dunia itu adalah:
Pertama membangun budaya maritim. Budaya maritim adalah menyadarkan masyarakat Indonesia untuk kembali pada semboyan masa lalu, yaitu di laut kita jaya dan nenek moyang kita adalah orang pelaut.
Kedua, membangun sumber daya laut lewat industri pelayaran dengan nelayan sebagai pilar. Dalam pilar kedua, pemerintah akan membeli lima ribu kapal ukuran sedang dalam lima tahun mendatang. Selain itu, pemerintah meningkatkan penindakan terhadap para pencurian hasil laut karena shock therapy berupa penenggelaman kapal ilegal belum benar-benar membuat jera.
Ketiga, pembangunan infrastuktur dan konektifitas antarpulau. Satu tahun terakhir, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah membangun berbagai infrastuktur untuk mempercepat konektifitas antar daerah.
Keempat, diplomasi maritim digalakkan dan ditingkatkan. Satu tahun terakhir ini semua pihak sudah menjalankan tugas masing-masing dalam peningkatan diplomasi tersebut.
Kelima, memperkuat pertahanan maritim dengan memperkuat kekuatan TNI AL. Menurut Menko Rizal Ramli, TNI AL adalah tulang punggung kita untuk mewujudkan poros maritim. Oleh karenanya harus kita dorong agar mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan armada-armada TNI AL untuk mengamankan laut Indonesia lebih baik lagi.
RAJAWALI BANGKIT & KELAPA SAWIT
Indonesia, sebagai negara pengekspor CPO yang jumlahnya sekitar 2,5 juta-3 juta ton ke Uni Eropa, ternyata produk biodiesel Indonesia dihambat masuk ke Uni Eropa dengan tuduhan antidumping. Indonesia tidak lagi tunduk kepada standar minyak sawit yang diminta negara Uni Eropa. Ke depan, pemerintah menghentikan sementara waktu atau moratorium standar CPO dari Uni Eropa. Â
Oleh karena selama ini aturan ketat CPO Uni Eropa yang telah membuat kerugian produsen CPO lokal, khususnya petani kecil Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya menginisiasi pembentukan pembentukan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) bersama Malaysia. Pembentukan CPOPC atau Dewan Negara-negara produsen minyak sawit ditujukan untuk menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan produksi dan stok di pasar global karena Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang mengusai 85 persen produksi minyak sawit dunia.
