[caption caption="WS Rendra sedang membaca puisi di Lapangan Basket ITB"][/caption]
“tentu, kita bertanya :
“lantas maksud baik saudara untuk siapa ?”
sekarang matahari semakin tinggi
lalu akan bertahta juga di atas puncak kepala
dan di dalam udara yang panas kita juga bertanya :
kita ini dididik untuk memihak yang mana ?
ilmu – ilmu diajarkan disini
akan menjadi alat pembebasan
ataukah alat penindasan ?”
-Sajak Pertemuan Mahasiswa- WS. Rendra
(Jakarta 1 Desember 1977
Potret Pembangunan dalam Puisi)
Penggalan puisi Sajak Pertemuan Mahasiswa dari WS. Rendra diatas saya kira layak untuk menjadi aras berpikir dan bersikap kita dalam menentukan keberpihakan politik kita apabila kita setuju dengan definisi politik adalah perjuangan untuk membela mereka yang termarjinalkan. Penggalan puisi diatas juga memiliki konteks historis dengan perjuangan Rizal Ramli saat bersama dengan Gerakan Mahasiswa 1977/1978 menyerukan Gerakan Anti Kebodohan serta menyatakan Mosi Tidak Percaya dan Menolak Soeharto kembali sebagai Presiden RI.
Ya, keberadaan Rizal Ramli didalam Kabinet Jokowi sejak Agustus 2015 kemarin memang telah menimbulkan dinamika baru dalam proses politik penentuan kebijakan-kebijakan yang menyangkut mayoritas rakyat atau hajat hidup orang banyak. Jika sebagian dari kita selama ini merasakan adanya jarak yang terbentang antara hiruk pikuk kondisi politik yang jauh dari kehidupan sehari-hari rakyat kebanyakan, sejak terpilihnya Jokowi sebagai Presiden ke 7 telah mengalami perubahan. Presiden Jokowi, yang dikenal dengan gaya kerakyatannya yang mampu memutus jarak antara pemimpin atau pejabat publik dengan rakyatnya melalui gaya blusukannya, memang memiliki gaya tersendiri dibanding 10 tahun kepemimpinan SBY yang terlihat penuh pencitraan.
Ya, meski dengan cara tak sama, namun ada kemiripan dari sosok Jokowi yang kerakyatan dengan sosok Rizal Ramli yang tak ingin adanya politik bermuka dua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Rizal Ramli sebagai pendatang baru di Kabinet Jokowi dikenal sebagai si “Rajawali Ngepret” memang memiliki rekam jejak tak kenal kompromi dengan praktek KKN, Feodalisme dan Primordialisme. Bagi Rizal Ramli yang kini mulai memperkenalkan jurus baru yang ia sebut dengan “Rajawali Bangkit” ini, perubahan menuju Indonesia yang lebih baik seperti yang tercantum dalam Visi Misi dan Program Aksi Jokowi-JK “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian” memang membutuhkan gaduh putih untuk mengusir tikus-tikus di sawah agar tidak gagal panen.
Gaduh putih yang terjadi dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang mennyangkut hajat hidup orang banyak memang telah banyak diketahui oleh sebagian besar publik Indonesia. Dan tak sedikit dari mereka kemudian merasa gerah atau istilah dari Menko yang memiliki pengalaman sebagai penasehat ahli dalam panel ekonomi PBB ini, disebut oleh anak-anak gaul masa kini dengan “Baper” (bawa perasaan). Tapi yang perlu untuk diketahui oleh publik juga, bahwa gaduh putih yang terjadi saat ini ternyata telah menghasilkan beberapa capaian yang oleh Rizal Ramli disebut sebagai “Rajawali Bangkit”
RAJAWALI BANGKIT DI PEMBANGKIT LISTRIK 35.000 MW
Sejak dilantik masuk dalam jajaran Kabinet Jokowi, Rizal Ramli langsung menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mencari solusi percepatan pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rapat yang diselenggarakan sehari setelah dirinya dilantik tersebut, sebagaimana dilansir oleh detik.com telah menghasilkan rekomendasi tentang peninjauan ulang penetapan harga jual beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA). Hal ini dilakukan karena selama ini, kesepakatan PPA berjalan lamban sehingga memicu keterlambatan proyek pembangkit listrik baru. Jika selama ini nego PPA membutuhkan waktu 2-3 tahun padahal, Rizal Ramli akan uber nego PPA menjadi 3 bulan.
Rekomendasi lain yang dihasilkan dari langkah cepat Rizal Ramli adalah tentang permasalahan lahan dalam pembangunan pembangkit listrik. Rizal Ramli beserta jajarannya akan merumuskan kembali besaran alokasi anggaran untuk pengadaan lahan. Lahan baginya berperan penting dalam percepatan pembangunan pembangkit listrik baru. Menurut Rizal Ramli “Soal tanah, selalu ribet. Pak Jokowi bilang, jangan pakai istilah ganti rugi tapi ganti untung. Proyek besar bikin harga naik. Di India ribetnya kayak Indonesia. Pemerintah India beri insentif selain biaya lahan. Warga dikasih saham kecil-kecilan selama 20-30 tahun. Kita nanti ganti untung dari 17%, terus ditambahan dikit jadi 20% untuk biaya lahan dari total nilai proyek”.
Diakui oleh Presiden Jokowi, proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW ini memang menimbulkan kekawatiran tersendiri. Dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Presiden Jokowi dan jajaran Kabinet bersama sekitar 150an investor listrik di Istana Negara pada 22 Desember 2015 yang lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan kekawatiranya yang selama ini terus melakukan pemantuan langsung secara ketat terhadap progres dari proyek tersebut kepada Dirut PLN.
“Saya panggil dirutnya, 600 MW ini angka apa? 35.000 MW hanya disodori 600 MW, kapan. Ternyata memang stepnya belum sampai, bapak lihat saja nanti akhir tahun, akhir Desember. Ya saya sabar, tapi saya ikuti, ada progres enggak, ada kemajuan enggak, angkanya meskipun saya tahu kemarin juga baru ditandatangani yang 8.000 MW bener kan, enggak apa-apa yang penting sudah 17.300 MW,” ungkap Jokowi di bisnis.com, 22 Desember 2015.
Apa yang telah direkomendasikan dari tancap gas Rizal Ramli di percepatan pembangkit listrik ini sebetulnya telah ditindaklanjuti oleh PLN yang mampu mengejar penandatanganan proyek listrik secara bersamaan sebesar 8.000 MW diakhir tahun 2015. Dengan penandatangan tersebut, PLN di akhir 2015 telah berhasil menandatangi kontrak perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dan kontrak pembangunan pembangkit listrik sebesar 17.340 Mega Watt (MW).
RAJAWALI BANGKIT DI "DWELLING TIME"
Lambatnya proses bongkar muat peti kemas (dwelling time) yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah lama membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram. Pada 2 kali kunjungannya ke Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan utama nasional dengan penguasaan arus ekspor-impor barang dan jasa sekitar 70 persen secara nasional, Presiden Jokowi tidak melihat adanya perkembangan yang signifikan. Akibat kegeramannya, Presiden Jokowi tak segan untuk melakukan pencopotan terhadap para pejabat yang terlibat dalam operasional bongkar muat di Tanjung Priok.
Menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi, Menko Rizal Ramli mengeluarkan kebijakan “Tujuh Langkah Memangkas Dwelling Time”. Meski langkah-langkah Rizal Ramli tak luput dari perlawanan dari berbagai pihak yang selama ini ikut merasakan “kenikmatan” dari lamanya proses dwelling time ini, kita dapat melihat perkembangan positif dari gebrakan Rizal Ramli tersebut. Proses Dwelling Time yang pada Juni 2015 masih di angka 5,5 hari, kini di akhir Desember 2015 telah turun menjadi 4,3 hari. Untuk memeriksa angka dwelling time secara real time, kita dapat membuka website dwelling.indonesiaport.co.id/.
Tujuh Jurus Memangkas Dwelling Time
- Deregulasi terhadap 32 aturan yang terkait dengan impor barang. Menurut Ketua Satgas Percepatan Dwelling Time, dari 32 peraturan tersebut, sebanyak 16 aturan sudah berhasil di hapus, dilakukan perbaikan atau revisi dan terdapat 12 aturan lagi yang sedang dalam proses penandatanganan. Sementara itu terdapat 4 aturan lain yang terkait besi baja, gula, printer foto copy berwarna, dan garam yang masih memerlukan negosiasi dan hitungan yang lebih rinci.
- Tentang kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok Jakarta sepakat melakukan pelabelan atau pelekatan label di Cikarang Dry Port (CDP).
- Terkait kereta barang ke dalam pelabuhanan Tanjung Priok, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Perhubungan, akan beroperasi mulai Februari 2015.
- Tentang peningkatan denda bagi container yang menginap lebih dari 3 hari di pelabuhan, sebetulnya Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan peraturan umumnya yang justru ditentang oleh Dirut Pelindo 2, RJ Lino. Dalam rapat kabinet tanggal 22 Desember 2015 yang lalu, akhirnya diputuskan bahwa Menteri BUMN yang selanjutnya akan menetapkan besaran denda bagi container yang menginap lebih dari 3 hari di pelabuhan.
RAJAWALI BANGKIT & REVALUASI ASET
Salah satu langkah kebijakan yang telah ditempuh oleh pemeritahan Jokowi guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional adalah Revaluasi Aset. Kebijakan revaluasi asset ini telah ditetapkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid V pada Oktober 2015 yang lalu. Berkaca pada sukses Revaluasi Aset yang pernah dilakukan oleh rizal Ramli pada 15 tahun lalu saat dirinya menjadi Menko Perekonomian di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kebijakan Revaluasi Aset dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid V ini telah menunjukkan progresnya.
Berikut adalah progress dari kebijakan Revaluasi Aset yang ditetapkan Pemerintah Jokowi dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid V :
1. Revaluasi Aset, Aset Bank Mandiri diperkerian naik menjadi Rp 23 Trilliun.
Dari hasil estimasi revaluasi aset tetap yang dilakukan Bank Mandiri pada Desember 2015 ini, maka aset tetap Bank Mandiri pada 2016 diperkirakan akan naik sekitar Rp 23 triliun. Di akhir Kuartal III 2015 lalu, Bank Mandiri membukukan aset Rp 905 triliun.
Menurut Direktur Finance and Strategy Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo, langkah Mandiri merevaluasi aset ini tidak akan mempengaruhi cash flow perseroan. Bahkan menurutnya, langkah ini dapat memperkuat modal perseroan sehingga ke depan, Bank Mandiri dapat meningkatkan kontribusi dalam mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi
2. Revaluasi, Aset Krakatau Steel Naik 36% Jadi Rp 48 Triliun
Menurut Direktur Utama Krakatau Steel Sukandar mengatakan, berkat penghitungan ulang tersebut aset perseroan yang tercatat mengalami peningkatan sebesar 36,13%.
3. Revaluasi Aset Selesai, PLN Bisa Dapat Utang Lebih Besar
Seperti yang tekah banyak diketahui oleh public, bahwa Revaluasi Aset pernah selamatkan PLN dari kebangkrutan. Ketika itu BUMN Kelistrikan ini mencatatkan modal negatif Rp 9 triliun, sedangkan aset hanya Rp 50 triliun. Menurut Rizal Ramli, Secara teknis PLN sudah bangkrut. Dan saat itu mereka minta uang ke pemerintah, tapi kami tidak mau. PLN kami suruh revaluasi aset dan hasilnya aset menjadi Rp 250 triliun. Selisihnya dimasukkan ke modal dari negatif menjadi Rp 104 triliun.
4. Lakukan Revaluasi, BNI Dapat Tambahan Nilai Aset Rp 12 Triliun
Direktur Keuangan BNI Rico Rizal Budidarmo mengatakan proses penilaian kembali total aset atau appraisal sudah selesai dilakukan. Dari hasil revaluasi aset ini rasio kecukupan modal tier 1 BNI berpotensi mengalami kenaikan menjadi 17,4 persen dari posisi saat ini sebesar 14,7 persen.
Rico mengatakan, selain digunakan untuk menambah modal, dana hasil revaluasi ini akan digunakan untuk tambahan investasi di tahun depan.
5. Revaluasi, Aset BTN tambah Rp 1,3 T
[caption caption="Revaluasi Aset, Aset BTN tambah Rp 1,3 Trilliun"]
RAJAWALI BANGKIT & POROS MARITIM
“…untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara yang kuat, negara yang makmur, kita harus memiliki jiwa cakrapatih samudera, jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan empasan ombak yang menggulung, …”
(Presiden Sukarno)
Kutipan diatas, yang diangkat kembali oleh Presiden Jokowi dalam pelantikan 20 Oktober 2014 yang lalu, menunjukkan adanya tekad dari pemerintahan baru untuk menggali kembali keberadaan bangsa Indonesia yang disebut sebagai Archipelagic State. Archipelagic State ini memang umum dimaknai sebagai negara kepulauan. Akan tetapi, menurut Dr Hilmar Farid dalam Pidato Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta pada 10 November 2014 yang lalu, Archipelagic State menurut Prof Adrian Lapian (Guru Besar Sejarah UI dan penulis buku Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad 16 dan 17) dirumuskan sebagai lautan yang ditaburi pulau-pulau. Oleh karenanya, Dr Hilmar Farid berpendapat bahwa pemaknaan Archipelagic State sebagai negara kepulaun harus segera diubah, karena pengertian negara kepulauan telah membawa cara pandang kita terhadap laut sebagai penghalang atau pembatas antara satu pulau dengan pulau lainnya. Inilah sesungguhnya yang disebut oleh Presiden Jokowi sebagai Poros Maritim Dunia.
Untuk mewujudkan cita-cita seperti diatas, menurut Menko Rizal Ramli, kita memerlukan 5 pilar yang disebut sebagai Lima Jurus Mewujudkan Poros Maritim Dunia. Lima Jurus untuk Wujudkan Poros Maritim Dunia itu adalah:
Pertama membangun budaya maritim. Budaya maritim adalah menyadarkan masyarakat Indonesia untuk kembali pada semboyan masa lalu, yaitu di laut kita jaya dan nenek moyang kita adalah orang pelaut.
Kedua, membangun sumber daya laut lewat industri pelayaran dengan nelayan sebagai pilar. Dalam pilar kedua, pemerintah akan membeli lima ribu kapal ukuran sedang dalam lima tahun mendatang. Selain itu, pemerintah meningkatkan penindakan terhadap para pencurian hasil laut karena shock therapy berupa penenggelaman kapal ilegal belum benar-benar membuat jera.
Ketiga, pembangunan infrastuktur dan konektifitas antarpulau. Satu tahun terakhir, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah membangun berbagai infrastuktur untuk mempercepat konektifitas antar daerah.
Keempat, diplomasi maritim digalakkan dan ditingkatkan. Satu tahun terakhir ini semua pihak sudah menjalankan tugas masing-masing dalam peningkatan diplomasi tersebut.
Kelima, memperkuat pertahanan maritim dengan memperkuat kekuatan TNI AL. Menurut Menko Rizal Ramli, TNI AL adalah tulang punggung kita untuk mewujudkan poros maritim. Oleh karenanya harus kita dorong agar mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan armada-armada TNI AL untuk mengamankan laut Indonesia lebih baik lagi.
RAJAWALI BANGKIT & KELAPA SAWIT
Indonesia, sebagai negara pengekspor CPO yang jumlahnya sekitar 2,5 juta-3 juta ton ke Uni Eropa, ternyata produk biodiesel Indonesia dihambat masuk ke Uni Eropa dengan tuduhan antidumping. Indonesia tidak lagi tunduk kepada standar minyak sawit yang diminta negara Uni Eropa. Ke depan, pemerintah menghentikan sementara waktu atau moratorium standar CPO dari Uni Eropa.
Oleh karena selama ini aturan ketat CPO Uni Eropa yang telah membuat kerugian produsen CPO lokal, khususnya petani kecil Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya menginisiasi pembentukan pembentukan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) bersama Malaysia. Pembentukan CPOPC atau Dewan Negara-negara produsen minyak sawit ditujukan untuk menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan produksi dan stok di pasar global karena Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang mengusai 85 persen produksi minyak sawit dunia.
Menurut Rizal Ramli, setelah pembentukan standar CPO yang disepakati Indonesia dan Malaysia, maka kedua negara sepakat tidak akan mengikuti standar Uni Eropa dan akan menolak standar negara barat yang merugikan Indonesia.
Pembentukan CPOPC yang diresmikan bulan November lalu ini juga memperoleh apresiasi positif dari Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Menurut Mahatir Muhammad, kerjasama CPOPC tersebut dinilainya sangat bagus karena diperlukan untuk menghadapi tekanan asing terhadap industri palm oil Malaysia dan Indonesia.
Selain itu, seperti yang dilansir oleh rmol.co, keanggotaan CPOC bisa diperluas ke negara-negara produsen sawit dunia seperti Brasil, Colombia, Thailand, Ghana, Liberia, Papua Nugini, Filipina dan Uganda. Dan menurut Rizal Ramli dalam keterangannya terkait pembentukan CPOPC, lembaga itu akan mengembangkan kerangka kerja industri minyak sawit yang berkelanjutan dengan menetapkan standar yang tinggi dalam pertanian sawit berkelanjutan
RAJAWALI BANGKIT & PARIWISATA NASIONAL
Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang menyumbang devisa bagi Indonesia. Pada 2015, pemerintah menargetkan devisa dari sektor pariwisata sebesar 12 miliar dollar AS. Pada 2013 lalu, devisa dari pariwisata hanya 10 miliar dollar AS, sedangkan pada 2014 naik menjadi 11 miliar dollar AS. Diharapkan, pada 2019 nanti sumbangan devisa dari pariwisata mencapai 20 miliar dollar AS.
Menurut data, saat ini masyarakat yang dapat berkerja secara langsung di sektor pariwisata saat ini mencapai 3 juta orang. Sementara yang bekerja tidak langsung sebanyak 7 juta orang. Dengan kondisi ini, maka pertambahan jumlah turis mancanegara sangat berperan dalam menambah lapangan pekerjaan.
Oleh karenanya, untuk menggenjot target devisa dan lapangan kerja baru di sektor pariwisata, Menteri Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu menetapkan beberapa kebijakan strategis seperti menambah jumlah negara penerima Bebas Visa Kunjungan, membentuk Badan Otoritas Pariwisata, mendeklarasikan Gerakan Bersih dan Senyum, membangun infrastuktur pendukung pengembangan 10 destinasi pariwisata nasional, dll.
Capaian dari kebijakan Rajawali Bangkit di sektor pariwisata ini diantaranya adalah adanya peningkatan pendapatan negara sebesar 19 persen per Desember 2015 ini. Peningkatan tersebut, menurut Menko Rizal Ramli adalah dampak dari pemberian Bebas Visa Kunjungan tahap pertama untuk 47 negara.
RAJAWALI BANGKIT & KESEJAHTERAAN NELAYAN
Mungkin belum banyak yang tahu jika pada saat duduk sebagai Deputi Ketua Dewan Mahasiswa ITB Bandung, Rizal Ramli pernah melakukan blusukan ke kantong-kantong kemiskinan di Jawa. Hasilnya adalah deklarasi Gerakan Anti Kebodohan yang dilakukannya bersama kawan-kawan seperjuangannya di tahun 1977. Gerakan Anti Kebodohan ini memiliki perjuangan agar 7 juta anak usia SD bisa sekolah. Akhirnya, setahun kemudian, tuntutan Gerakan Anti Kebodohan tsb dipenuhi dengan Wajib Belajar 6 tahun.
Keberpihakan Menko yang pada masa kuliah sempat mengalami getinya kehidupan karena harus silih berganti antara cuti kuliah untuk bekerja di percetakan atau sebagai penerjemah ini, tak perlu diragukan. Bahkan penjara pun pernah ia rasakan karena sikap tegasnya terhadap rezim otoriter Orde Baru.
Kini, saat ia memperoleh kepercayaan untuk duduk sebagai salah Menko di Kabinet Jokowi, tak ingin melewatkan kesempatan untuk menempatkan nelayan Indonesia diposisi yang mulia. Dalam beberapa kesempatan ketika ia melakukan kunjungan kerja ke daerah sentra nelayan, ia selalu menekankan pentingnya perbankan nasional untuk memberikan bantuan KUR kepada para nelayan. Menko yang memiliki kepedulian dan cita-cita agar anak-anak Indonesia bisa menkonsumsi 1 telor pe hari ini juga tak mau ketinggalan kesempatan untuk bisa membantu para nelayan memperoleh fasilitas jaminan sosial dalam bentuk BPJS.
RAJAWALI BANGKIT & INDUSTRI PENERBANGAN RI
"Kami sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dari teman-teman Airlines (Inaca, Indonesia Air Carrier Association), karena dorongan dari surat Pak Rizal ke Menko Perekonomian-lah, yang menyebabkan keluarnya Paket Ekonomi ke VIII”
Demikian bunyi pesan singkat Komisaris PT. Dirgantara Indonesia, Bambang Wahyudi, saat memberikan apresiasi dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi jilid VIII di pemerintahan Jokowi. Menurut Komisaris PT. DI ini, Paket Kebijkan Ekonomi jilid VIII yang keluarkan oleh Pemerintah Jokowi pada bagian ketiga yang menyebutkan bahwa bea masuk nol persen bagi spare parts untuk industri penerbangan, merupakan langkah positif bagi Airlines maupun MRO (Maintenance, Repair and Overhaul). Hal ini akan menyebabkan Penerbangan Indonesia lebih siap untuk berkompetisi di Internasional khususnya ASEAN (MEA).
Oleh karena beberapa langkah terobosan yang ia lakukan semenjak dilantik sebagai Menko di jajaran Kabinet Jokowi ini, Rizal Ramli juga memperoleh kepercayaan dari Presiden Jokowi untuk melakukan pembenahan di PDAM yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Dewan Air Nasional.
Saya kira ini bukan sesuatu yang sederhana bagi Menko Rizal Ramli yang selama ini dikenal tegas, berani, paham persoalan dan tak memiliki kepentingan pribadi. Begitulah kata seorang kawan yang mengenal sosok Rizal Ramli sejak di bangku kuliah.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
