Sejak enjabat sebagai menteri, ia sudah memberi perhatian khusus untuk penguatan program KUBE. KUBE dan UEP tidak perlu bergantung kepada APBN. Bisa diperkuat dengann anggaran non APBN. "Kalau di APBN dicantumkan anggaran untuk katakanlah 11.000 unit (APBN 2019), kita tidak perlu terpaku pada jumlah itu, bisa penguatan dari sumber dana lain," kata Mensos.
Namun dengan catatan, kata Mensos, tetap perlu studi untuk menjelaskan seberapa kuat kontribusi beberapa bansos seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) dan Sarana Lingkungan (SARLING) serta Bantuan Sosial Pangan terhadap penurunan rasio gini.
"Tidak perlu malu kalau success story dari KPM KUBE rendah. Kalau KPM KUBE lebih banyak gagal tidak perlu malu mengakuinya. Oleh karena itu kita perlu diagnosa, apakah (rendahya keberhasilan KUBE) karena tidak adanya sinergi antara jenis usaha yang mereka kembangkan dengan market? Sehingga putus dengan pasar? Atau apakah karena modalnya Rp20 juta tidak cukup? Ke depan, mungkin, kita lebih banyak mengarahkan, mencarikan market-nya. Supaya nilai bantuan KUBE itu lebih tinggi," kata Mensos.
Di kesempatan sama, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung menyatakan, calon penerima bantuan KUBE, RS-Rutilahu dan Sarling harus masuk dalam BDT. Dari pengalaman pelaksanaan tiga program tersebut, masih banyak calon penerima bantuan yang diusulkan Dinas Sosial belum masuk dalam BDT, masih adanya penerima bantuan yang belum menggunakan dana bantuan dengan tepat, dan proses pelaporan penggunaan dana bantuan dan pelaporan perkembangan bantuan yang sering mengalami keterlambatan.
"Untuk membangun pemahaman yang sama, dan kesatuan gerak langkah para pemangku kepentingan yang terlibat pada Program KUBE,RS-Rutilahu dan Sarling ini, maka kami melaksanakan sosialisasi program," kata Andi.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RIÂ
Sonny W. Manalu
