Mohon tunggu...
Sobat Sosial
Sobat Sosial Mohon Tunggu... Programmer - Anything I Do Just For My God
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Menginformasikan Berita Terkait Bidang Sosial dan Bidang Pendidikan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pemerintah Tergetkan Angka Kemiskinan 9 Persen pada Akhir 2019

10 Juli 2019   11:23 Diperbarui: 10 Juli 2019   11:25 15
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

"Hal ini dapat dilakukan bila bansos dilaksanakan dengan pola non-tunai dengan memanfaatkan teknologi dan menggandeng banyak pihak. Selama saya menjadi Mensos, saya akan mempertahankan penyaluran non-tunai," katanya.

img-7-5d2567fc0d82307d3f17ec92.jpeg
img-7-5d2567fc0d82307d3f17ec92.jpeg
 Up-date Tiap 3 Bulan

Dalam bagian lain sambutannya, Mensos juga menekankan tentang pentingnya validitas Basis Data Terpadu (BDT) yang memuat pembaruan data KPM yang sifatnya dinamis. Sebab, ada KPM yang pindah alamat, bekerja di luar domisili, meninggal dunia, bencana alam, atau taraf kesejahteraannya sudah membaik, sehingga tidak masuk lagi kriteria sebagai KPM.

Di sisi lain, kata Mensos, mungkin saja ada masyarakat umum yang belum masuk kategori KPM, karena kehilangan mata pencaharian atau faktor lain (bencana) sehingga mereka harus didata untuk masuk menjadi BDT.

"Maka, Kemensos sudah membuat kebijakan baru untuk menetapkan pembaruan BDT setiap 3 bulan sekali. Karena itu tadi data KPM yang sifatnya dinamis. Jadi up-dating data tidak hanya harus rutin, tapi juga dilakukan sesering mungkin," kata Mensos.

"Dengan kepastian BDT akan memudahkan dalam penyaluran bansos Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) dan Sarana Lingkungan (Sarling) serta Bantuan Sosial Pangan," kata Mensos.

Mensos menekankan, dengan menggunakan BDT dalam penetapan sasaran ada semua program bantuan sosial, komplementaritas bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaatkan akan memberikan daya ungkit dan manfaat untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat.

"Oleh karena itu, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus sudah mulai menyiapkan data KPM dengan se-up to date mungkin," kata Mensos.

Mensos juga memita pemda agar mulai menyiapkan data KPM dan infrastruktur pelaksanaan bantuan non tunainya. Khususnya untuk wilayah terpencil harus mempersiapkan lokasi dan sasaran, karena sasaran lebih luas dan banyak dengan tantangan geografis yang berat dan dinamis.

Perkuat KUBE

Dalam kesempatan itu, Mensos juga memberikan perhatian pada bansos Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Mensos menyatakan dirinya memiilki political will kuat untuk memajukan KUBE. Menurut Mensos, KUBE bisa diberdayakan dengan tanpa bergantung pada APBN.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun