Bahlil di Hadapan Mahasiswa UI: Tegaskan Niat Kami Memegang 60 Persen Saham Freeport

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, telah mengumumkan rencana pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia. Pengumuman ini dilakukan dalam pidato di hadapan 6 ribu mahasiswa Universitas Indonesia (UI) saat acara Orientasi Kehidupan Kampus di Depok pada tanggal 14 Agustus 2023.

Dalam pidatonya, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang berfokus pada pengembangan industri hilirisasi. Indonesia tidak hanya akan menjual bahan baku mentah, melainkan juga akan memprosesnya di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah. Bahlil menegaskan bahwa ini adalah langkah penting dalam memajukan industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap asing. Dia menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki hak dan potensi untuk berkembang tanpa terpengaruh oleh tekanan global.

Terkait dengan sektor tembaga, Bahlil menekankan bahwa pemerintah telah meminta Freeport untuk melakukan proses hilirisasi di Indonesia. Langkah ini diambil untuk mencegah negara lain memanipulasi data dalam perdagangan komoditas dengan Indonesia.

Bahlil juga mengumumkan bahwa pemerintah sedang merumuskan strategi untuk meningkatkan kepemilikan saham Freeport sebesar 10 persen, dengan tujuan agar pemerintah Indonesia memiliki 61 persen saham dari perusahaan tersebut. Saat ini, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia akan berakhir pada tahun 2041. Salah satu syarat untuk perpanjangan izin tersebut adalah penyerahan 10 persen saham Freeport kepada MIND ID, yang merupakan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pertambangan.

Bahlil juga memaparkan bahwa pada akhir tahun 2022, pemerintah telah merilis Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis. Peta jalan ini mencakup delapan sektor dengan produk prioritas hilirisasi dari 21 komoditas yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Beberapa komoditas yang diprioritaskan meliputi minyak bumi, gas bumi, mineral, batubara, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan. Pemerintah memperkirakan bahwa kebutuhan investasi hingga tahun 2040 untuk proyeksi ini mencapai US$ 545,3 miliar.