Mohon tunggu...
Smartfm Banjarmasin
Smartfm Banjarmasin Mohon Tunggu... Jurnalis - A Part Of Magentic Network, Kompas Gramedia
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

101.1 FM -The Spirit of Indonesia Check these out : Facebook : Smartfm Banjarmasin Twitter : @SmartFM_Bjm Instagram : Smartfm Banjarmasin Youtube : Smartfm Banjarmasin

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Tolak Lanjutan Pembahasan RUU Cipta Kerja, FSPMI Kalsel akan Gelar Aksi

21 April 2020   16:33 Diperbarui: 21 April 2020   16:37 30
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membenarkan adanya surat pemberitahuan aksi unjuk rasa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang akan digelar besok siang, Rabu (22/04).

Serikat pekerja yang dipimpin Yoeyoen Indharto itu kabarnya akan menurunkan massa hingga 5.000 orang dan menggelar aksi di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, di Jalan Lambung Mangkurat, menuntut dihentikannya pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tingkat DPR RI.

Diungkapkan Sekretaris DPRD Provinsi, AM Rozaniansyah, surat tersebut diterima pihaknya pada tanggal 17 April lalu dan ditindaklanjuti dengan tembusan ke Polda untuk pengamanan dan pemberian izin penyelenggaraan kegiatan.

Ia mengakui bahwa unjuk rasa memang hak demokrasi yang tidak boleh dilanggar, namun juga harus melihat apa yang terjadi sekarang di tengah pandemi Corona yang meluas.

"Di sisi lain kita ada benturan di tengah kondisi sekarang," tuturnya kepada awak media.

Pria yang akrab disapa Nunung ini menilai tidak memungkinkan untuk menggelar aksi unjuk rasa, apalagi hingga melibatkan ribuan orang.

Kegiatan tersebut dapat menjadi media penyebaran virus Corona secara masif karena tidak mungkin menerapkan jaga jarak saat aksi digelar.

Seperti diketahui, DPR RI memutuskan untuk melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi Corona yang mengancam keselamatan masyarakat, melalui rapat yang digelar beberapa waktu lalu.

Lembaga legislatif di tingkat pusat itu dinilai memanfaatkan kondisi pandemi sekarang ini untuk memuluskan proses pembahasan RUU kontroversial itu.

Apalagi adanya larangan dari pemerintah dan Maklumat Kapolri untuk menggelar kegiatan yang melibatkan banyak orang, untuk menghindari risiko penyebaran CoVID-19.

Sehingga potensi adanya penolakan masyarakat, khususnya dari para buruh, tentu sangat kecil terjadi karena berpedoman pada aturan tersebut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun