Sila Keadilan yang Belum Terealisasikan

SILA KEADILAN YANG BELUM TEREALISASIKAN

Indonesia adalah negara bersejarah yang memiliki berbagai macam keuikan dan perbedaan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain didunia. Keunikan dan perbedaan tersebut berasal dari berbagai aspek yang sangat beragam, seperti salah satunya aspek kebudayaan dan aspek letak wilayah yang membuat Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat banyak hingga membuat bermacam-macam destinasi wisata yang jarang dimiliki oleh negara lain. Indonesia juga memiliki 34 provinsi yang dimana di masing-masing provinsi tersebut memiliki ciri khas yang berbeda satu sama lainnya. 

Dari hal itulah menjadikan sebuah nilai lebih yang dimiliki oleh Indonesia, karena perbedaan itu tidak menjadikan perpecahan akan tetapi menjadikan sebuah persatuan yang diikat dengan dasar negara atau yang dikenal dengan Pancasila. Namun, dari berbagai perbedaan yang ada bukan hanya menghasilkan nilai positif saja akan tetapi timbul juga nilai negatif seperti perlakuan adil yang diterima oleh seluruh penduduk Indonesia dan penjaminan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga itu menjadi tantangan untuk pemerintah agar bisa mewujudkan keadilan dan jaminan hidup yang layak yang merupakan tujuan bangsa Indonesia. Jadi, sebuah persatuan dan kesatuan akan tetap kuat jika sebuah keadilan itu dilakukan untuk seluruh rakyat Indonesia bukan hanya untuk kalangan tertentu saja.

Indonesia yang memiliki 34 provinsi menimbulkan sebuah tantangan untuk pemerintah agar dapat menyetarakan segala aspek di seluruh wilayah Indonesia, karena dengan kesetaraan itu akan semakin memudahkan jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator kesejahteraan dan keadilan sebuah negara dapat diukur dari aspek infrastruktur dan perekonomian yang ada, terutama dari faktor perekonomian karena dari faktor tersebut kita bisa menyimpulkan apakah masyarakat di sebuah negara sudah tercapai kesejahteraannya. Jadi, permasalahannya apakah bisa menyetarakan perekonomian seluruh penduduk di Indonesia agar tercapai sebuah kesejahteraan yang berkeadilan.

Tidak dipungkiri lagi untuk saat ini perekonomian Indonesia hanya bergerak pesat di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota-kota besar di Indonesia lainnya. Kita bisa mengambil contoh perkembangan perekonomian di ibukota Jawa Timur, yaitu di Surabaya. Ada setidaknya 3 sektor utama yang menunjang pertumbuhan ekonomi di Surabaya yakni perdagangan, hotel dan restoran, serta angkutan/transportasi. Untuk saat ini juga beberapa pakar ekonomi mengtakan bahwa, Surabaya menjadi tempat yang menjanjikan untuk melakukan investasi. Setidaknya ada 5 faktor yang mempengaruhi hal tersebut, antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), fasilitas dan sarana penunjang, ritel dan pasar, serta nilai realisasi investasi tahunan. Ada juga sub-indikator yang berpengaruh besar untuk mengundang para investor datang ke Surabaya, seperti daya beli masyarakat, struktur ekonomi, dan inflasi yang terjadi di Surabaya. Pada tahun 2016, pendapatan perkapita Surabaya mencapai Rp 84 juta/kapita/tahun yang mengacu pada harga berlaku, dan sekitar Rp 32 juta/kapita/tahun yang mengacu pada harga konstan. Di sisi lain, tingkat inflasi yang terjadi di Surabaya berada pada angka 7,52 % di tahun lalu, meskipun cukup tinggi namun pemerintah kota Surabaya masih dapat mengendalikannya. Jadi kita bisa lihat perkembangan perokonomian di Surabaya yang termasuk salah satu kota besar di Indonesia sudah mulai bisa mandiri dan mampu menopang pilar-pilar bisnis yang ada di dalamnya untuk menjaga perputaran uang di kota Surabaya, tentu kenyataan ini berbanding terbalik dengan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan seperti wilayah Indonesia timur dan wilayah-wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga.

Jika diatas merupakan sebuah deskripsi dari contoh daerah yang memiliki tingkat perekonomian yang baik maka akan kita coba untuk menganalisis tingkat perekonomian didaerah perbatasan, karena sebuah keadilan bukan hanya untuk beberapa daerah saja akan tetapi sebuah keadilan harus diperuntukkan seluruh pelosok daerah yang ada dinegara ini. 

Seperti contoh di provinsi perbatasan antara negara Indonesia dan Malaysia, tepatnya di provinsi Kalimantan Timur. Di provinsi perbatasan tersebut, tercatat angka pengangguran mencapai 7% pada tahun 2016 dari total angkatan kerja (1.155.770 orang), di berbagai kabupaten di Kalimantan Timur juga masih banyak penduduk yang terbilang miskin, sebanyak 328.587 atau 12,15 % dari keseluruhan penduduk di Kalimantan Timur. Dari data tersebut tentunya akan berpengaruh pada pendapatan perkapita Provinsi Kalimantan Timur, yang dimana pendapatan perkapita merupakan indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Kedua faktor diatas dipicu oleh kualitas SDM masyarakat Kalimantan Timur di daerah perbatasan yang belum memadai dan kurangnya keterampilan kerja, sehingga penduduk setempat tidak kompetitif dan akhirnya kalah bersaing dengan masyarakat pendatang. 

Oleh karena itu kesenjangan ekonomi yang besar diantara kota-kota besar dan daerah perbatasan ini harus sesegera mungkin di tangani oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat langsung maupun melalui pemerintah daerah sehingga nantinya perwujudan kesejahteraan yang berkeadilan di seluruh penduduk Indonesia lebih cepat terealisasikan, dan untuk selanjutnya bisa menyetarakan aspek-aspek yang masih tertinggal lainnya, seperti dari aspek pembangunan infrastruktur, komunikasi, dan aspek penting lainnya yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Tidak bisa dipungkiri pertumbuhan ekonomi juga akan berimbas besar pada cepatnya laju pertumbuhan atau perkembangan infrastruktur di suatu wilayah. Aspek ekonomi yang tumbuh secara cepat akan berpengaruh besar pada penambahan APBD di daerah tersebut, sehingga APBD bisa didapat secara mandiri dan tidak menunggu kucuran dana dari APBN. Kemandirian ini yang membuat pemerintah daerah terutama di kota-kota besar dapat dengan cepatnya melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang sangat penting untuk masyarakat di dalamnya, dan masyarakat pun akan mendapatkan keuntungan, seperti aksesibilitas yang mudah karena sudah semakin banyak transportasi yang ada, SDM yang semakin berkualitas karena fasilitas pendidikan juga semakin banyak didirikan, dan berbagai keuntungan lainnya. Tentu hal-hal tersebut bisa dikatakan sebagai langkah awal dalam mensejahterakan masyarakat yang ada di suatu wilayah. Kita bisa mengambil contoh di salah satu kota besar lainnya di Indonesia seperti kota Malang, disana pembangunan infrastruktur sudah cukup cepat berkembang. Aksesibilitas di sana juga terbilang sudah cukup mudah karena banyaknya moda transportasi (baik darat maupun udara) yang telah disediakan oleh pemerintah. 

Dari segi pendidikan Infrastruktur-infrastruktur disana pun sudah terbilang cukup bagus dengan banyaknya sekolah maupun universitas yang dikenal cukup baik dalam bidang akademis maupun non-akademis, seperti contoh Universitas Brawijaya yang sekarang tercatat dalam 10 Universitas terbaik di Indonesia. Dengan adanya fakta tersebut, perbaikan mutu SDM di wilayah kota Malang sudah cukup teratasi. Sehingga dengan perbaikan mutu tersebut akan berdampak pula nantinya terhadap kemajuan di wilayah kota Malang pada masa yang akan datang,  karena dikelola oleh orang-orang yang bernutu dari segi pendidikan, dan tidak bisa dipungkiri lagi masyarakat yang bermutu tidak hanya bisa memanfaatkan lapangan pekerjaan yang ada, namun juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain, sehingga akan kembali lagi dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang tercipta akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Oleh karena itu dua faktor utama tersebut yakni aspek ekonomi dan infrastruktur tidak bisa dipisahkan dari proses perwujudan wilayah yang sejahtera untuk masyarakatnya.

Permasalahan di Indonesia 3 tahun terakhir ini memang berpusat pada masalah-masalah ekonomi dan masalah infrastruktur yang sangat lambat pertumbuhannya di daerah-daerah perbatasan maupun berbagai daerah di wilayah Indonesia Timur bila dibandingkan dengan kota-kota lain terutama di wilayah Pulau Jawa. Sedikitnya lapangan pekerjaan dan keterampilan yang dimiliki penduduk baik di daerah perbatasan maupun di wilayah Indonesia Timur merupakan salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut, sehingga dengan lambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut akan memperlambat pula pembangunan infrastruktur di dalamnya. Hal ini dikarenakan oleh terbatasnya dana APBD di daerah-daerah tersebut, sehingga tidak bisa sepenuhnya menyokong biaya pembangunan berbagai infrastruktur yang penting.