Dua pihak sama-sama mendaftarkan hak merek "Citayam Fashion Week" ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam waktu hampir bersamaan. Keduanya yakni PT Tiger Wong Entertainment milik Baim Wong dan "Influencer" Indigo Aditya Nugraha. Â Keduanya "berjuang" untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) menggunakan merek "Citayam Fashion Week".
Dikutip dari kompas.com Irma menyatakan, tak semudah itu mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebuah merek. Sebab, proses untuk mengantongi merek tersebut membutuhkan waktu lama serta tergantung dari dari persyaratan yang harus dipenuhi pihak pengaju.
Bisa Batal
DJKI Kemenkumham akan melakukan pemeriksaan formalitas pada permohonan merek yang diajukan. Apabila syaratnya lengkap, maka hasilnya akan diumumkan dalam waktu 2 bulan.
"Nanti yang dapat merek bisa salah satu atau malah dua-duanya enggak dapat, itu tergantung hasil pemeriksaan," lanjut Irma. Â Jika tak ada keberatan, Kemenkumham akan melakukan pemeriksaan substantif dalam waktu 150 hari kerja dan jika disetujui akan didaftarkan untuk kemudian mendapatkan sertifikat.
"Tapi kalau ada masyarakat yang merasa keberatan dengan nama tersebut, maka bisa saja itu dibatalkan," jelasnya.
Baca juga: Citayam Fashion Week dan Dampak-dampak yang Ditimbulkannya
Perlunya Hak Cipta
Hak cipta ada dan perlu dimanfaatkan secara maksimal oleh para penggerak industri kreatif sebagai bentuk pelindungan hukum atas setiap karya intelektual mereka.Â
Hal ini penting, karena pendaftaran merek memberikan pelindungan hukum bagi pelaku usaha agar merek tersebut tidak digunakan tanpa hak oleh pihak lain.Â
Selain itu, pendaftaran merek juga memberikan jaminan atas mutu suatu produk yang dijual dan dapat mengantisipasi terjadinya persengketaan merek di kemudian hari.
Prosedur pendaftaran merek di Indonesia sendiri sebenarnya cukup mudah. Pertama, melakukan registrasi akun merek.dgip. go.id. Kedua, Â mengajukan kode billing dengan mengisi tipe, jenis dan pilihan kelas, melakukan pembayaran pada aplikasi SIMPAKI.
Ketiga, mengisi seluruh formulir yang tersedia dengan data-data yang relevan, mengunggah data dukung seperti label merek, tanda tangan pemohon (secara digital) termasuk  surat keterangan UMK apabila pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil, serta surat kuasa apabila dimohonkan melalui kuasa hukum sebagaimana yang datur pada ketentuan Pasal, 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
Selanjutnya, terhadap permohonan pendaftaran merek akan dilakukan tahap-tahap pemeriksaan berupa pemeriksaan formalitas; pengumuman; dan pemeriksaan substantif. Jika pada tahap pemeriksaan substantif ini permohonan pendaftaran merek diputus daftar, akan diterbitkan sertifikat.
Namun, apabila diputus tolak, akan diterbitkan surat usul tolak yang akan dikirim ke pemohon atau kuasanya dan pemohon atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Sementara untuk merek yang terdaftar dapat diperpanjang dalam jangka waktu enam bulan sebelum dan sesudah masa pelindunganmereknya berakhir.
Hal-hal yang harus diperhatikan agar merek yang didaftarkan tidak ditolak oleh DJKI adalah suatu permohonan merek diharuskan untuk tidak memenuhi hal-hal sebagaimana diatur dalamPasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.Â
Disamping itu, bagi pemohon pendaftaran Merek sebelum melakukan pendaftaran Merek, pemohon dapat melakukan pengecekan melalui e-PDKI (https://pdkiindonesia.dgip.go.id/) terlebih dahulu untuk mengetahui apakah merek yang akan didaftarkan sudah terdaftar atau belum di DJKI.
