Mohon tunggu...
Supartono JW
Supartono JW Mohon Tunggu... Konsultan - Menulis di berbagai media cetak sejak 1989. Pengamat Pendidikan Nasional dan Humaniora. Pengamat Sepak Bola Nasional. Praktisi Teater.

Bekerjalah dengan benar, bukan sekadar baik

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Bersyukur, Makan Gratis Segera Realisasi

1 Desember 2024   14:27 Diperbarui: 1 Desember 2024   14:37 126
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.


Rakyat Indonesia, kini sudah mendapatkan kejelasan dan kepastian menyoal Program Makan Bergizi Gratis (PMBG), yang merupakan janji politik dari Presiden Prabowo Subianto.

PMBG uang rakyat

Kendati PMGB dijanjikan oleh calon Pesiden saat berkampanye. Rakyat yang sudah "cerdas" juga sudah tahu bahwa, PMBG itu anggarannya juga mengambil dari uang rakyat juga. Tapi, PMBG menjadi sesuatu yang luar biasa bagi rakyat yang belum "dicerdaskan".

Mereka ini, hanya menangkap kata "gratis". Tidak mau peduli atau tidak mau tahu bahwa anggaran untuk gratis itu bukan dari yang memberi janji. Tetapi dari uang rakyat juga. Sehingga, siapa yang menjanjikan hal gratis ini, adalah "orang baik".

Orang baik, sebelumnya

Tidak berbeda dengan orang baik sebelumnya, yang gemar membagikan bantuan sosial (bansos) dengan kantong bansosnya ada tulisan dirinya, padahal pakai uang rakyat juga. Karena orang ini tahu, rakyat Indonesia itu, pandai membalas budi dan tahu berterima kasih. Maka, kantong bansos pun jadi "alat" mereka. Kantong bansos adalah senjata.

Bahkan orang baik sebelumnya, masih cukup punya energi membantu atau ikut cawe-cawe dalam pesta politik (Pilkada) meski sudah lengser. Mirisnya, penerusnya, pun ikutan menggunakan kantong bansos untuk "alat" regenerasi dirinya, membagikan langsung ke rakyat, blusukan. Meneruskan tradisi, mencuci otak rakyat untuk memulai citra dirinya. Padahal isi bansosnya dari uang rakyat juga.

Sedih. Di Republik ini, etika dan moral terus ditabrak oleh manusia-manusia yang seharusnya menjadi teladan. Menjadi negarawan. Tetapi malah menjadi pribadi-pribadi yang jauh dari harapan rakyat jelata. Tetapi terus dipuja oleh mereka yang ikutan mencari muka demi kicipratan kue jabatan dan tahta, bancakan uang rakyat.

Bahkan, dalam Pilkada 2024, "mereka" tetap menebar aroma TSM. Saat ada pihak yang teriak kecurangan Pilkada, reaksi mereka juga enteng. "Silakan dibuktikan, kan ada jalurnya". Khas reaksi dan respon klasik. Sebab pihak stakeholder terkait tempat mengadu dan membuktikan kecurangan pun sudah paket tim. Yah, namanya TSM, A sampai Z sudah terencana sangat matang.

Bersyukur, PMBG terwujud

Kembali ke PMBG, Pemerintah pada akhirnya menetapkan pengurangan anggaran dari semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per orang. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," ujar Prabowo.

Padahal, sebelumnya, pemerintah berencana menganggarkan Rp 15.000 per porsi. Namun, anggaran sebesar Rp 10.000 dinilai cukup layak untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," jelasnya.

Program makan bergizi gratis ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk buruh.

Prabowo menambahkan, keluarga dengan "desil" terbawah yang memiliki 3-4 anak bisa menerima manfaat berupa makanan senilai Rp 30.000 hingga Rp 40.000 per hari. Jika diakumulasi, bantuan ini bernilai sekitar Rp 2,7 juta per bulan.

Desil adalah istilah statistik yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi sepuluh bagian yang sama untuk digunakan sebagai pembagi Jumlah Penduduk Miskin seluruh desa ke dalam sepuluh bagian/kelompok.

Dalam APBN Rp 15.000?

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa sebenarnya, dalam APBN, alokasi anggaran untuk program ini masih dihitung sebesar Rp 15.000 per porsi.

Namun, pelaksanaannya bersifat fleksibel sesuai dengan tingkat harga bahan pangan di setiap daerah. "Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan menambahkan, kemungkinan adanya subsidi silang. Daerah dengan biaya bahan pangan lebih rendah akan memberikan kelebihan anggaran untuk mendukung daerah dengan harga pangan lebih tinggi. "Implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing".

Atas penjelasan Dadan ini, kira-kira rakyat bingung tidak ya? Presiden memastikan anggaran PMBG Rp 10.000, tapi dalam APBN tetap Rp 15.000. Lalu, implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah. Ini bagaimana, sih ?Mungkin ada yang harus siap-siap ini. Lahan basah siap "dimainkan!"

Sebab, pelaksanaan tahap awal PMBG akan mulai diimplementasikan pada 2 Januari 2025, untuk tiga bulan pertama, menyasar 3 juta anak, dengan target peningkatan jumlah penerima menjadi dua kali lipat setelahnya.

Pemerintah juga memastikan menu makanan akan disesuaikan dengan bahan pangan lokal di masing-masing daerah.

Program PKH

Selain program makan bergizi gratis, Presiden Prabowo juga menyebutkan, pemerintah terus memberikan beragam bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan tunjangan sosial lainnya.

"Upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh, saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini," ujarnya.

Khusus untuk PMBG, meski tetap memakai uang rakyat. Bahkan di APBN masih dianggarkan Rp 15.000, tapi akan dimplementasikan hanya Rp 10.000, tetap membuat bingung rakyat.

Pertanyaan

Tapi, bagaimana pun juga, adanya PMBG gratis yang akan segera direalisasikan, wajib tetap disyukuri. Meski tetap ada pertanyaan:
(1) Apakah PMBG akan tetap sasaran? Pasalnya, sampai saat ini, program bansos saja masih banyak yang tidak tepat sasaran. Bahkan ada "yang terus memainkan".
(2) Apakah PMBG tidak akan menjadi lahan korupsi baru? Terlebih di APBN tetap Rp 15.000, Presiden  menetapkan realisasinya Rp 10.000?

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun