Sesuai pengalaman bahwa DPR selama ini justru banyak tidak bekerja sebagai wakil rakyat, apakah pelantikan total 580 anggota DPR yang berasal dari delapan partai politik (parpol), jumlahnya bertambah lima anggota DPR dibandingkan DPR periode ke-19, 2019-2024 karena adanya pembentukan empat provinsi baru di Papua dan Papua Barat, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2024), akan sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat? Atau setelah dilantik langsung tancap gas, menghamba kepada partai dan oligarki dan cukong?
Selama 79 tahun Indonesia merdeka, sejarah telah mencatat bahwa di Indonesia sudah ada 20 Periode DPR, di antaranya:
Â
(1) Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) (1945-1950)
(2) DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS) (1950) (3) Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) (1950-1956) (4) DPR hasil Pemilu 1955 (1956-1959)
(5) DPR setelah Dekrit Presiden (1959-1960)
(6) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) (1960-1965)
(7) DPR GR minus Partai Komunis Indonesia (PKI) (1965-1966)
(8) DPR GR Orde Baru (1966-1971)
(9).DPR hasil Pemilu 1971 (1971-1977)
(10) DPR hasil Pemilu 1977 (1977-1982)
(11) DPR hasil Pemilu 1982 (1982-1987)
(12) DPR hasil Pemilu 1987 (1987-1992)
(13) DPR hasil Pemilu 1992 (1992-1997)
(14) DPR hasil Pemilu 1997 (1997-1999)
(15) DPR hasil Pemilu 1999 (1999-2004)
(16) DPR hasil Pemilu 2004 (2004-2009)
(17) DPR hasil Pemilu 2009 (2009-2014)
(18) DPR hasil Pemilu 2014 (2014-2019)
(19) DPR hasil Pemilu 2019 (2019-2014)
(20) DPR hasil Pemilu 2024
Namun, hingga Periode DPR ke-19, 2019-2024, mengapa catatan TEBAL tentang wakil atas nama rakyat, bolak-bolik sama. Tidak amanah. Tidak aspiratif. Terus korupsi. Program unggulannya itu dan itu melulu.
Spirit sakti
Apakah DPR Periode ke-20, 2024-2024 akan megulang catatan TEBAL itu? Atau tetap sakti tidak amanah, tidak aspiratif, dan korupsi? Sebab dilantik bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila? Harusnya sakti untuk tetap amanah, aspiratif, dan insaf dari korupsi.
Kita tunggu.
