Bahkan, dalam beberapa obrolan warga masyarakat, baik muslim mau pun nonmuslim, sampai ada yang bertanya, memang Negara ini sudah baku menjadi milik salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam? Alias Pemerintah Indonesia=Ormas itu. Ini kan aneh? Bila ditelusuri lagi, Ormas yang kini=Pemerintah, justru lahir sebelum Ormas yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri.
Imbauan Mahfud MD
Atas situasi ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengajak semua pihak untuk selalu membangun kerukunan di tengah potensi perbedaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan, menegaskan imbauan agar pemerintah daerah (pemda) mengakomodasi penggunaan fasilitas publik untuk pelaksanaan Salat Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi pekan ini.
"Pemerintah mengimbau fasilitas publik seperti lapangan yang dikelola pemda agar dibuka dan diizinkan untuk tempat Salat Idul Fitri jika ada ormas atau kelompok masyarakat yang ingin menggunakannya. Pemda diminta untuk mengakomodasi. Kita harus membangun kerukunan meski berbeda waktu hari raya," cuit Mahfud dalam akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Selasa, 18 April 2023.
Mahfud juga menambahkan, meski terdapat perbedaan, penentuan Hari Raya Idul Fitri 1444 H sama-sama dilakukan berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Haditsnya: "Berpuasalah kamu jika melihat hilal (bulan) dan berhari rayalah jika melihat hilal," sembari menambahkan bahwa proses penentuan hilal bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu rukyat dan hisab.
Harus dipahami bahwa rukyat adalah proses melihat hilal dengan mata telanjang dibantu teropong seperti praktik yang dilakukan semasa Nabi Muhammad SAW. Sementara, hisab adalah proses melihat hilal dengan hitungan ilmu astronomi sembari menambahkan bahwa proses rukyat selalu didahului hisab sebelum dilajukan pengecekan secara fisik.
Mahfud pun menegaskan:
"NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah sama-sama berhari raya pada tanggal 1 Syawal. Bedanya hanya dalam melihat derajat ketinggian hilal," cuit Mahfud.
Setelah Menag dan Mahfud angkat bicara, mewakili Pemerintah Pusat, pemimpin daerah yang tadinya melarang atau tidak memberikan izin penggunaan fasilitas umum untuk Salat Ied Jumat (21/42023), akhirnya luluh, kembali TOLERAN,
"Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Walikota Pekalongan dan Walikota Sukabumi yang mengijinkan lapangan Mataram dan Merdeka sebagai tempat pelaksanaan Shalat Idul Fitri bagi umat Islam pada 1 Syawal 1444 H bertepatan 21 April 2023," ujar Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, melalui akun Twitter pribadinya, Selasa (18/4).
Terima kasih Bapak Menag dan Bapak Menko Polhukam, atas turun tangannya Bapak-Bapak, yang intoleran, kembali toleran. Seharusnya, tidak ada sikap intoleran di negeri ini, apalagi dicontohkan oleh pemimpin daerah.
Sadari bahwa, toleransi itu indah, nyaman, menentramkan hati, bukti dari rendah hati.Â
