Perkara kemudian dipersoalkan karena ada aturan yang ditabrak dan dicurigai ada KKN dan lainnya, semua tentu dapat ditelusuri dan diproses. Namun, kreativitas dan inovasi itulah yang memang lebih penting dan harus berani dilakukan. Apakah kreativitas dan inovasi nantinya akan berhasil dan berdampak signifikan terutama di ranah Kemenristekdikti, itu tentu akan ada penilaian dan evaluasi tentang kreativitas dan inovasi, apakah gagal atau berhasil.
Yang pasti, apa yang dilakukan oleh Nadiem, bahkan baru terbuka dan diketahui publik sampai DPR RI, saat Nadiem menyampaikan memiliki organisasi di luar Kemendikbudristek yang bertugas membantu Kemendikbud dalam mendesain kebijakan dalam rangkaian United Nations Transforming Education Summit di markas besar PBB, langsung membuat berbagai pihak di Indonesia kebakaran jenggot.
Saat itu Nadiem berbagi tentang praktik transformasi teknologi dalam pendidikan di Indonesia, mengaku memiliki tim yang terdiri atas 400 manajer produk hingga ilmuwan data. Mengungkapkan bahwa Tim ini bekerja untuk Kemendikbudristek.
"Kami sekarang memiliki 400 manajer produk, insinyur perangkat lunak, ilmuwan data yang bekerja sebagai tim yang melekat untuk kementerian," kata Nadiem dalam video yang diunggah di Instagram @nadiemmakarim pada Rabu (21/9/2022).
Atas hal tersebut, banyak pihak langsung bersuara hingga sampai sejumlah anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, yang membidangi pendidikan, mencecar Nadiem, ihwal pembentukan tim atau organisasi bayangan di tubuh Kementerian. Dalam rapat kerja Komisi X DPR kemarin, anggota Dewan menilai Nadiem bergerak sendiri tanpa ada kejelasan mengenai program yang dilakoni tim tersebut.
Apa yang dilakukan oleh DPR, sesuai aturan dan kewenangannya pun adalah benar. Termasuk ada pihak yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap tim bayangan yang dibentuk oleh Nadiem, juga benar.
Alasannya, tim bayangan Nadiem tidak efisien jika diterapkan dan dapat mengundang pemikiran adanya praktik kolusi di kementerian. Bahkan disebut, tim bayangan itu adalah sebuah inefisiensi. Keuangan negara sedang tidak baik-baik saja. Tim bayangan itu bisa mengundang interpretasi adanya kolusi. BPK dapat melakukan audit untuk memastikan tidak ada uang negara yang disalahgunakan, ujar pihak lain yang dilansir di berbagai media nasional, Senin (26/9/2022).
Memang, tim Bayangan' di dalam sebuah kementerian baru pertama kali ini ada dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia. Secara struktural di sebuah kementerian ada banyak pejabat yang jumlahnya mencapai ribuan mulai dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) hingga staf.
Kemudian, tim berjumlah 400 orang yang berasal dari GovTech Edu yang berada di bawah PT Telkom Indonesia dan menjalin kontrak dengan Kemendikbudristek, dibayar dengan anggaran Kemendikbudristek.
Saya juga terkesan dengan kreativitas dan inovasi Nadiem yang mengaku salah dalam penggunaan istilah organisasi bayangan. Menurut Nadiem, tim tersebut sejatinya merupakan vendor yang dapat digunakan layananannya oleh para direktur jenderal (dirjen) Kemendikbudristek.
"Mungkin ada sedikit saya kesalahan dalam menggunakan kata shadow organization. Yang saya maksud itu sebenarnya organisasi ini adalah mirroring terhadap kementerian kami," jelas Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022).
