Haruskah Megawati Menyindir KAMI?

Apakah seorang Megawati perlu membuat pernyataan yang justru membuat nilai dirinya turun? Sebagai seorang Ketua Umum Partai terbesar yang kini sedang menguasai NKRI dan sebagai Presiden ke-5 Indonesia, seharusnya, sekaliber Megawati, tak perlu membuat pernyataan yang justru membuat nilai dirinya turun di tengah rakyat.

Seharusnya, Megawati tak perlu ikut kebakaran jenggot dengan adanya deklarasi KAMI, toh sudah ada parlemen, pemerintah, dan stakeholder terkait yang dapat memantau keberadaan KAMi.

Bila Megawati ikutan berkomentar, maka semakin jelas bahwa baik parlemen maupun pemerintahan Republik ini sebenarnya "dia" yang mengendalikan, sementara yang ada di lapangan, hanyalah boneka-bonekanya.

Sayang, pada akhirnya media massa pun tak kuasa mengakat berita bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyindir deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang diisi oleh Gatot Nurmantyo dan kawan-kawan.

Bahkan dalam sindirannya, Megawati menilai gerakan moral itu membuat banyak individu yang ingin menjadi presiden RI.

"Jadi kemarin-kemarin ini ada pemberitaan ada orang kan yang membentuk KAMI, itu KAMI. Di situ kayaknya banyak banget yang kepengin jadi presiden," ujar Megawati saat membuka Sekolah Partai Angkatan II bagi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah PDIP secara virtual, Rabu (26/8/2020) yang dirilis oleh berbagai media di Indonesia.

Apa yang diungkap oleh Megawati, yang menyebut "di situ kayaknya banyak banget yang kepengin jadi presiden", justru menjadi sesuatu yang tidak bernilai.

Sebab, para tokoh yang ada di dalam KAMI, bahkan tidak ada yang terlihat nampak berambisi untuk duduk sebagai orang nomor satu di Indonesia. Bahkan, beberapa individu menyebut, bila KAMI berubah menjadi partai politik, maka mereka pasti tidak akan bergabung di dalamnya.

Masyarakat juga tahu, apa dan bagaimana syarat untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Sehingga, sindirian verbal Megawati yang bisa dikatakan menuduh bahwa para tokoh yang bergabung dalam KAMI adalah orang-orang yang kepengin jadi presiden, maka jelas salah alamat.

Dari deklarasi dan poin yang terpublikasi, KAMI hadir karena Indonesia sedang dalam kondisi yang tak biasa dan rakyatnya masih "terjajah" sejak pemerintahan dikuasai oleh partai Megawati ini.

Bahkan pemerintahan Jokowi dengan terang-terangan juga membentengi diri dengan para influencer dan buzzer yang dibiayai dari uang rakyat.

Seharusnya, Megawati cukup peka dan punya rasa dan hati dengan kondisi ini. Jangan mentang-mentang partainya sedang di atas angin, menguasai negeri ini, semua pemerintahan dari pusat sampai daerah juga dikuasai oleh pemimpin dan pejabat dari partainya, maka sikapnya jadi seperti yang paling punya NKRI.

Bagaimana kalau nantinya rakyat, benar-benar mulai meninggalkan partai ini karena sekarang rakyat juga sudah cerdas. Namun, penderitaan dan kemiskinan memang akan menjadi kendala utama untuk rakyat berpikir logis, sebab kebutuhan perut tetap nomor satu, jadi saat suaranya dibutuhkan dalam Pilkada sampai Pilpres oleh para elite partai karena ada yang memberikan "sesuatu", tentu rakyat jelata tak dapat berkutik.

Kembali kepada sindiran Megawati karena menganggap banyak yang ingin jadi presiden, lucunya, Megawati sendiri malah mengatakan, jika nama-nama yang tergabung dalam KAMI itu ingin mencalonkan diri menjadi orang nomor 1 di Indonesia, tentu harus didukung oleh partai politik. Presiden RI ke-5 itu menyebut begitulah aturan pencalonan di pilpres.

"Peraturan di republik ini, tata kenegaraan, tata pemerintahan, termasuk yang namanya pilkada dan pemilu, maka seseorang harus mencari partai, dukungan, usungan," tuturnya.

Bahkan, Megawati juga menyebut bahwa masih ada jalur independen untuk mencalonkan diri. Jalur independen artinya tidak punya kawan di parlemen.

"Banyak orang yang tidak berpartai mencoba masuk lewat independen. Tidak ada salahnya, hanya jangan lupa, independen kalau jadi dia tidak punya fraksi lho. Jadi bagaimana kalau akan bicarakan namanya pemerintahan di daerah, kan harus ada toh pemerintahan melalui bupati/wali kota/gubernur, kan harus bicara dengan DPRD I atau nasional," sebut Megawati.

Megawati  pun menyarankan agar KAMI membentuk partai politik saja.
"Saya itu mikir, lah daripada bikin KAMI seperti itu, kenapa ya nggak dulu bikin partai ya," ungkap Megawati.

Sejatinya, apa yang diungkapkan baik dalam sindiran maupun ungkapan verbalnya, mengapa seorang Megawati harus menyikapi KAMI sampai seperti demikian?

Andai Megawati bukan dalam posisi sebagai pemimpin partai yang sedang berkuasa di negeri ini, yakin dia tak akan bicara seperti itu. Namun, dengan Megawati membicarakan KAMI, jadi semakin benderang, bahwa sebenarnya hadirnya KAMI sedang berhadapan dengan siapa di Republik ini.

Sebelum sindiran Megawati, sebetulnya KAMI telah lebih dulu memberikan penjelasan melalui Ketua Komite Eksekutifnya, Ahmad Yani yang menyebut bahwa deklarasi dari Gatot Nurmantyo cs itu adalah gerakan moral.

"Dalam dunia demokrasi itu tidak hanya sekadar partai politik, ada juga civil society dan sebagainya. Jangankan jadi partai politik, jadi ormas pun kita belum ada pikiran dari para deklarator. Ini kan gerakan moral politik atau sosial kontrol," kata Ahmad Yani kepada wartawan, Kamis (20/8/2020).

Jadi, pada akhirnya, saya menyayangkan, seorang Megawati harus sampai mengeluarkan sindiran dan pernyataan verbal menyoal KAMI dan menyebut banyak yang ingin jadi Presiden.

Pasalnya, hadirnya KAMI, sesuai dengan konstitusi yang mengatur kebebasan berkumpul dan berserikat di negeri ini. Siapapun kelompok masyarakat yang tergabung dalam civil society itu sah dan di berikan ruang, dan diberikan dasar pijakannya secara konstitusional yaitu kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat yang ada di undang-undang Republik ini.

Bila rakyat Indonesia merasakan dan mengatakan dari lubuk hati terdalam bahwa selama pemerintahan Jokowi dan di bawah cengkeraman partai Megawati, Indonesia baik-baik saja, tak ada masalah, maka memang seharusnya tak perlu lahir KAMI.

Namun, bila segenap rakyat Indonesia merasakan dari lubuk hati terdalam bahwa selama pemerintahan Jokowi dan di bawah cengkeraman partai Megawati, memang terjadi hal yang tidak sesuai harapan rakyat karena tidak amanah, maka hadirnya KAMI, mungkin dapat mewakili rakyat pada umumnya.